Anggota DPR Dorong BBPJN Tingkatkan Kualitas Jalan IKN
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mendorong Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur untuk semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas utamanya seperti jalan akses ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Novita, berdasarkan pengamatannya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan kelancaran jaringan transportasi termasuk integrasi antar moda dan rencana pengembangan baik pergerakan di dalam kota maupun pergerakan konektivitas regional atau antar kota sekitar wilayah IKN.
Demikian disampaikan Novita saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI meninjau Titik Nol IKN Nusantara, Jembatan Pulau Balang dan Bendungan Sepaku Semoi, Kaltim, Senin (18/4/2022). “Meski akses menuju IKN sudah mulai terlihat progress, namun masih perlu adanya peningkatan beberapa titik jalan tol dan jalan nasional yang masih harus diperbaiki oleh Kepala Balai BBPJN Kaltim beserta jajaran. Mengingat pembangunan infrastruktur di IKN harus mempunyai korelasi langsung dengan kelancaran jaringan transportasi termasuk kelancaran integrasi antar moda menuju IKN Nusantara,” ujar Novita.
Politisi Partai Gerindra ini lebih lanjut mengingatkan salah satu fokus yang wajib menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat adalah pada kebutuhan pembiayaan agar pembiayaan IKN Nusantara tidak didominasi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Terkait hal itu, usul Novita, Pemerintah perlu mengutamakan peranan swasta, BUMN, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dilaksanakan secara multiyears. Dengan demikian, tandas Novita, melalui skema-skema tersebut diharapkan dalam pembiayaan IKN tidak memberatkan APBN.
Selain itu, Novita mengapresiasi pembangunan Bendungan Sepaku Semoi yang dilakukan oleh pemerintah pusat khususnya Kementerian PUPR guna mendukung kebutuhan air baku serta pengendalian banjir di kawasan IKN Nusantara di Provinsi Kaltim dan ditargetkan sudah dapat diisi air (impounding) pada pertengahan tahun 2023. Novita meyakini, melalui bendungan tersebut dapat menyuplai kebutuhan air bersih untuk segenap warga yang berada di dua kawasan yaitu wilayah Kota Balikpapan dan secara khusus kawasan IKN Nusantara.
“Konstruksi Bendungan Sepaku Semoi hingga pertengahan April 2022 sudah mencapai progress sebesar 45 persen. Bendungan ini memiliki luas genangan 280 hektare dan kapasitas tampung 10,6 juta m3 untuk penyediaan air baku berkapasitas 2.500 liter per detik terdiri dari 500 liter per detik untuk Balikpapan dan 2000 liter/detik untuk IKN Nusantara. Bendungan Sepaku Semoi ini akan menampung air hujan serta dikelola untuk menjadi air minum sebagai program utama untuk bisa segera beroperasi sehingga kebutuhan air yang ada di Balikpapan dan di IKN Nusantara khususnya bisa terpenuhi secara maksimal,” pungkas Novita.
Turut hadir Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, Anggota Komisi V DPR RI Irmadi Lubis, Sri Rahayu, Sadarestuwati, Sarce Bandaso Tandiasik, Ilham Pangestu, Cen Sui Lan, Bambang Hermanto, Tubagus Haerul Jaman, Hamka B. Kady, Sudewo, Sumail Abdullah, Eddy Santana Putra, Iis Rosyita Dewi, Syarif Abdullah Alkadrie, Tamanuri, Sri Wahyuni, Lasmi Indaryani, Jhony Allen Marbun, Irwan, Hamid Noor Yasin dan Muhammad Aras. Hadir mendampingi Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, jajaran Kementerian PUPR, Kemenhub dan Pemprov Kaltim, dan Plt Bupati Penajam Paser Utara.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
