Aktivis Lingkungan: Program Perhutanan Sosial, Keberpihakan Jokowi Terhadap Rakyat
Jakarta – Program Perhutanan Sosial yang tengah gencar dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana program ini, pemerintah membagikan surat izin pemanfaatan hutan sosial untuk pemerataan ekonomi dan kelestarian hutan. Selain itu melalui program ini petani juga mendapat kepastian hak kelola selama 35 tahun, dukungan pendanaan dan pemasaran. Ada 12,7 juta hektar hutan dialokasikan untuk masyarakat dalam bentuk acces reform. Ditambah 9 juta hektar tanah, termasuk 20 persen dari kawasan hutan yang telah lepasan untuk swasta, nantinya akan menjadi objek reforma agraria dalam bentuk asset reform.
Selama sepekan di awal bulan November, Presiden Jokowi berkeliling menyerahkan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK). Pada tanggal 1 November 2017, untuk Kabupaten Bekasi dan Karawang, Jokowi membagikan 2.144,9 ha yang diterima oleh 1.070 KK. Sementara pada tanggal 2 November 2017, untuk Kabupaten Probolinggo, Jember dan Lumajang, dibagikan 3.236,04 Ha yang diterima 1.178 KK. Lalu dilanjutkan 4 November 2017 untuk kabupaten Boyolali dan Pemalang, dibagikan 1.890,60 Ha diterima 1.685 KK. Dan 6 November 2017 untuk Kabupaten Madiun, Tulungagung dan Kabupaten Tuban, dibagikan 2.890,65 Ha diterima 1.662 KK. Total yang dibagikan kepada rakyat seluas 9.550,15 ha bagi 5.915 KK di 10 Kabupaten. Pembagian SK program Perhutanan Sosial ini akan terus berlanjut hingga 2019 untuk seluruh Indonesia.
Menurut Ketua Institut Hijau Indonesia, Chalid Muhammad menilai kebijakan Perhutanan Sosial merupakan kebijakan berani yang pernah dilakukan pemerintah Republik Indonesia. Terutama oleh Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya. Menurutnya karena pemanfaatan hutan kini benar-benar direalisasikan dan langsung dirasakan masyarakat. ”Kebijakan yang puluhan tahun tak berpihak pada rakyat itu ingin diakhiri. Menurut saya, ini kebijakan paling berani yang diambil pemerintah,” kata Chalid.
Chalid yang juga aktivis lingkungan hidup mengatakan, dahulu petani Jawa hanya memiliki lahan garapan sempit, rata-rata kurang dari 0,5 hektar, sebagian malah jadi buruh tani tanpa tanah. Jeratan tengkulak, anomali cuaca, harga hasil panen yang rendah dan ancaman kriminalisasi selalu jadi mimpi buruk. Potret hampir sama terjadi di luar Jawa. Masyarakat adat dan penduduk desa kerap jadi penonton pembangunan. Perusahaan besar telah kuasai hutan dan kebun lebih dari 30 juta hektar. Dikuasai tak lebih dari 25 orang kaya saja dalam beragam group bisnis. “’Sekitar 97 persen hutan produksi dikuasai mereka. Sisa 3 persen saja yang dikuasai masyarakat. Mungkin ini yang dimaksud Presiden harus segera dilakukan corrective action salah satunya melalui Perhutanan Sosial ini,” kata Chalid.
Chalid lebih lanjut mengatakan akibat Jokowi yang dinilai terlalu berani mengeluarkan kebijakan, Chalid memastikan banyak pihak-pihak yang serakah merasa gerah karena terganggu kenyamanannya. Oknum-oknum ini tentunya tidak akan tinggal diam dan akan melawan kebijakan era Presiden Jokowi dan Menteri LHK Siti Nurbaya ini dengan berbagai cara. ”Tapi saya percaya Presiden dan Menterinya tak akan goyah. Bila tidak, tentu kata keadilan itu akan makin jauh dari kehidupan petani,” kata Chalid.
”Saya yakin percepatan hutan sosial dan reforma agraria bukan saja untuk pemerataan ekonomi. Lebih jauh, program ini untuk keadilan sosial dan ekologis termasuk keadilan antar generasi,” tandasnyanya.
Ping.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
