Aksi Sosial KPN dan Warga Kampung Siaga COVID-19 RW 08 Sunter Agung untuk Putuskan Mata Rantai Virus Corona
Jakarta – Upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona terus digalakkan oleh Komite Penggerak Nawacita (KPN) dengan melakukan aksi nyata kepada masyarakat melalui KPN Tanggap Covid-19 di sejumlah wilayah Jakarta dan Bogor.
Aksi nyata ini telah dilakukan KPN sejak awal merebaknya pandemi Corona, dengan membagikan hand sanitizer, masker, wastafel portabel beserta sabun cuci tangan cair, dan alat penyemprot disinfektan. Kesemuanya ini dirangkum dalam program Kampung Siaga COVID-19 yang melibatkan peran serta masyarakat dengan semangat gotong royong, saling peduli satu sama lainnya.
Salah satu aksi nyata ditunjukkan oleh Kampung Siaga COVID-19 yang berada di RW 08 Sunter Agung Jakarta Utara. Pada Minggu (12/4), relawan KPN bersama warga melakukan giat bakti sosial. Dipimpin langsung Ketua RW 08 Haji Sudrajat, relawan KPN dan seluruh aparat RW bersama warga bergotong royong melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa RT setempat.
“Hari ini kami melakukan penyemprotan disinfektan rutin, ini sudah yang keempat kalinya kita lakukan. Alhamdulillah, Pak Lurah Sunter Agung mengapresiasi kami,” ungkap Sudrajat di lokasi kegiatan.
Sudrajat menambahkan, kegiatan tersebut tak lepas dari peran KPN yang telah memfasilitasi sarana maupun alat-alat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona di lingkungannya. Ia tak memungkiri dengan bantuan tersebut warga di wilayahnya terus terjaga kewaspadaan dan dapat mengantisipasi penyebaran virus Corona.
“Kami juga banyak ucapkan terima kasih atas dukungan KPN dan partisipasi warga yang secara sadar mau bergotong royong dan saling peduli di tengah merebaknya wabah Corona ini,” tutur Sudrajat.
Perwakilan KPN Sunter Agung, Theodora menambahkan, aksi nyata bersama warga ini merupakan bentuk kepedulian KPN sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan terkecil yakni kampung-kampung atau Rukun Warga (RW).
Menurutnya, Kampung Siaga COVID-19 di RW 08 Sunter Agung, Jakarta Utara merupakan salah satu dari 25 titik yang telah dibentuk KPN di Jakarta dan Bogor. Selain aksi baksos tadi, mereka pun juga terus gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan mebagikan leaflet terkait informasi Covid-19 dan mempersiapkan lumbung pangan bagi warga terdampak.
“Melalui Kampung Siaga COVID-19 ini, KPN dan warga berinisiatif gotong royong, tak hanya penyemprotan, kami juga bikin wastafel portabel, bagi-bagi masker, hand sanitizer, juga menyiapkan lumbung pangan untuk keluarga-kelurga terdampak Covid-19. Langkah ini penting untuk terus digalakkan, pasalnya untuk memutus mata rantai penyebaran butuh peran serta semua pihak terutama sikap gotong royong dan disiplin mematuhi imbauan pemerintah seperti anjuran memakai masker, physical distancing, sosial distancing dan terus stay at home jika tak ada kepentingan yang mendesak,” papar Theodora.
“Kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Ketua RW dan jajarannya serta warga dengan kesadarannya turut andil dalam kegiatan ini. Kami yakin pandemi Corona akan usai jika kita terus menjaga semangat gotong royong dan disiplin menjaga diri dan lingkungan,” tutup Theodora.
Juru Bicara KPN Dedy Mawardi menambahkan bahwa organ KPN sejak awal merebaknya pandemi Corona terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan edukasi terkait penyebaran Covid-19. KPN mengerahkan segenap relawannya untuk turun langsung bersama-sama masyarakat melakukan aksi nyata agar pandemi Covid-19 dapat ditanggulangi seminim mungkin.
“Sebulanan ini kami berjibaku dengan para warga kampung di Jabodetabek, tidak saja mengajak mereka bergerak menghadapi Pandemi tetapi juga memberi edukasi pentingnya kebersamaan dalam gerakan melawan Corona ini, kami yakinkan warga, satu kena semua bisa kena, makanya harus saling menyelamatkan agar tidak tertular virus berbahaya ini,” ujar Dedy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi dari KPN Pusat.
Indra Rajagukguk dari DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) ketika dikonfirmasi mengatakan gerakan kampung siaga ini berhasil malah diluar ekspektasi. Banyak respon dari berbagai wilayah diluar Jabodetabek meminta KPN dirikan kampung siaga ditempat mereka setelah melihat kampung yang sudah berdiri.
“Tentu KPN memiliki keterbatasan, harapan kami silahkan warga menduplikasi gerakan serupa, kami siap memberi guidance berdasarkan pengalaman yang KPN sudah lakukan,” ujar Indra.
“Prinsip gerakan ini adalah lakukan dulu seadanya, perlahan akan ada saja ide susulan, pihak yang terlibat, bahkan bantuan yang datang, tetapi lebih penting kekompakan warga akan terbangun, kesadaran tercipta, itu value dari kampung siaga ini, sehingga situasi apapun yang datang dampak dari Pandemi ini warga bisa mengatasinya dengan sendiri,” terang Indra.
Kegiatan Kampung Siaga Covid-19 bukanlah slogan tetapi semacam sebuah wadah bawah sadar bagi warga sehingga tercipta rutinitas kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.
“Kita bisa liat, seperti RW 08 Sunter Agung, mereka baksos dan sudah empat kali berjalan, di kampung siaga lainnya yang KPN inisiasi juga demikian, ada saja yang warga lakukan misal hari ini penyemprotan, besok gotong royong membersihkan lingkungan, ada yang memproduksi sendiri masker kain lalu membagi ke tetangganya, dlsb kegiatan itu akan mengalir terjadi spontan, itu akan terjadi jika ada semacam aware, jadi spanduk kampung siaga Covid-19 ini menjadi lengket di sanubari warga bahwa memang tidak main-main, kudu harus saling siaga satu sama lain, inilah yang membedakan bila tidak ada aware semacam spanduk tadi,” pungkas Indra lebih panjang.
Humas KPN Tanggap Covid-19, Richard Henry Kurniawan, menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut andil langsung dalam Kampung Siaga COVID-19. Ia mengajak semua pihak untuk terus menyalakan semangat gotong royong, melepaskan kepentingan pribadi dan golongan dan bersama-sama bekerja melawan Pandemi Covid-19.
“Ini saatnya kita bersatu padu, meletakkan semua perbedaan, kita kembali ke jati diri bangsa. Bangsa ini, bangsa yang tangguh karena kegotongroyongan, mari sama-sama kita hadapi, kita berbuat sesuai kemampuan kita masing-masing. Saya yakin kita akan melalui semua ini dengan baik, dan pada saatnya nanti, kita menjadi bangsa yang tangguh yang telah melewati bencana kemanusiaan yang luar biasa ini,” tutur Richard.
Untuk diketahui Komite Penggerak Nawacita (KPN) merupakan kumpulan dari organ yang terus-menerus bekerja demi kebaikan tetap memimpin negeri ini, terdiri atas: Almisbat, Alumni Menteng 64, Bara JP, Blusukan Jokowi, KAPT, Kornas Jokowi, MAPPAN, Paguyuban Relawan Nusantara, Pengawal Pancasila Damai, RPJB dan Seknas Jokowi.
KPN mengajak semua lapisan masyarakat, semua jajaran pemerintahan dan semua kekuatan sipil yang ada untuk bergerak bersama, letakkan dahulu segala perbedaan, #saatnyagotongroyong, mari berbuat yang kita mampu lakukan.
(chrst)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
