Aksi Sosial KPN dan Warga Kampung Siaga COVID-19 RW 08 Sunter Agung untuk Putuskan Mata Rantai Virus Corona
Jakarta – Upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona terus digalakkan oleh Komite Penggerak Nawacita (KPN) dengan melakukan aksi nyata kepada masyarakat melalui KPN Tanggap Covid-19 di sejumlah wilayah Jakarta dan Bogor.
Aksi nyata ini telah dilakukan KPN sejak awal merebaknya pandemi Corona, dengan membagikan hand sanitizer, masker, wastafel portabel beserta sabun cuci tangan cair, dan alat penyemprot disinfektan. Kesemuanya ini dirangkum dalam program Kampung Siaga COVID-19 yang melibatkan peran serta masyarakat dengan semangat gotong royong, saling peduli satu sama lainnya.
Salah satu aksi nyata ditunjukkan oleh Kampung Siaga COVID-19 yang berada di RW 08 Sunter Agung Jakarta Utara. Pada Minggu (12/4), relawan KPN bersama warga melakukan giat bakti sosial. Dipimpin langsung Ketua RW 08 Haji Sudrajat, relawan KPN dan seluruh aparat RW bersama warga bergotong royong melakukan penyemprotan disinfektan di beberapa RT setempat.
“Hari ini kami melakukan penyemprotan disinfektan rutin, ini sudah yang keempat kalinya kita lakukan. Alhamdulillah, Pak Lurah Sunter Agung mengapresiasi kami,” ungkap Sudrajat di lokasi kegiatan.
Sudrajat menambahkan, kegiatan tersebut tak lepas dari peran KPN yang telah memfasilitasi sarana maupun alat-alat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona di lingkungannya. Ia tak memungkiri dengan bantuan tersebut warga di wilayahnya terus terjaga kewaspadaan dan dapat mengantisipasi penyebaran virus Corona.
“Kami juga banyak ucapkan terima kasih atas dukungan KPN dan partisipasi warga yang secara sadar mau bergotong royong dan saling peduli di tengah merebaknya wabah Corona ini,” tutur Sudrajat.
Perwakilan KPN Sunter Agung, Theodora menambahkan, aksi nyata bersama warga ini merupakan bentuk kepedulian KPN sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan terkecil yakni kampung-kampung atau Rukun Warga (RW).
Menurutnya, Kampung Siaga COVID-19 di RW 08 Sunter Agung, Jakarta Utara merupakan salah satu dari 25 titik yang telah dibentuk KPN di Jakarta dan Bogor. Selain aksi baksos tadi, mereka pun juga terus gencar melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan mebagikan leaflet terkait informasi Covid-19 dan mempersiapkan lumbung pangan bagi warga terdampak.
“Melalui Kampung Siaga COVID-19 ini, KPN dan warga berinisiatif gotong royong, tak hanya penyemprotan, kami juga bikin wastafel portabel, bagi-bagi masker, hand sanitizer, juga menyiapkan lumbung pangan untuk keluarga-kelurga terdampak Covid-19. Langkah ini penting untuk terus digalakkan, pasalnya untuk memutus mata rantai penyebaran butuh peran serta semua pihak terutama sikap gotong royong dan disiplin mematuhi imbauan pemerintah seperti anjuran memakai masker, physical distancing, sosial distancing dan terus stay at home jika tak ada kepentingan yang mendesak,” papar Theodora.
“Kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Ketua RW dan jajarannya serta warga dengan kesadarannya turut andil dalam kegiatan ini. Kami yakin pandemi Corona akan usai jika kita terus menjaga semangat gotong royong dan disiplin menjaga diri dan lingkungan,” tutup Theodora.
Juru Bicara KPN Dedy Mawardi menambahkan bahwa organ KPN sejak awal merebaknya pandemi Corona terus melakukan upaya-upaya pencegahan dan edukasi terkait penyebaran Covid-19. KPN mengerahkan segenap relawannya untuk turun langsung bersama-sama masyarakat melakukan aksi nyata agar pandemi Covid-19 dapat ditanggulangi seminim mungkin.
“Sebulanan ini kami berjibaku dengan para warga kampung di Jabodetabek, tidak saja mengajak mereka bergerak menghadapi Pandemi tetapi juga memberi edukasi pentingnya kebersamaan dalam gerakan melawan Corona ini, kami yakinkan warga, satu kena semua bisa kena, makanya harus saling menyelamatkan agar tidak tertular virus berbahaya ini,” ujar Dedy Mawardi, Sekjen Seknas Jokowi dari KPN Pusat.
Indra Rajagukguk dari DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP) ketika dikonfirmasi mengatakan gerakan kampung siaga ini berhasil malah diluar ekspektasi. Banyak respon dari berbagai wilayah diluar Jabodetabek meminta KPN dirikan kampung siaga ditempat mereka setelah melihat kampung yang sudah berdiri.
“Tentu KPN memiliki keterbatasan, harapan kami silahkan warga menduplikasi gerakan serupa, kami siap memberi guidance berdasarkan pengalaman yang KPN sudah lakukan,” ujar Indra.
“Prinsip gerakan ini adalah lakukan dulu seadanya, perlahan akan ada saja ide susulan, pihak yang terlibat, bahkan bantuan yang datang, tetapi lebih penting kekompakan warga akan terbangun, kesadaran tercipta, itu value dari kampung siaga ini, sehingga situasi apapun yang datang dampak dari Pandemi ini warga bisa mengatasinya dengan sendiri,” terang Indra.
Kegiatan Kampung Siaga Covid-19 bukanlah slogan tetapi semacam sebuah wadah bawah sadar bagi warga sehingga tercipta rutinitas kegiatan dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona.
“Kita bisa liat, seperti RW 08 Sunter Agung, mereka baksos dan sudah empat kali berjalan, di kampung siaga lainnya yang KPN inisiasi juga demikian, ada saja yang warga lakukan misal hari ini penyemprotan, besok gotong royong membersihkan lingkungan, ada yang memproduksi sendiri masker kain lalu membagi ke tetangganya, dlsb kegiatan itu akan mengalir terjadi spontan, itu akan terjadi jika ada semacam aware, jadi spanduk kampung siaga Covid-19 ini menjadi lengket di sanubari warga bahwa memang tidak main-main, kudu harus saling siaga satu sama lain, inilah yang membedakan bila tidak ada aware semacam spanduk tadi,” pungkas Indra lebih panjang.
Humas KPN Tanggap Covid-19, Richard Henry Kurniawan, menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang turut andil langsung dalam Kampung Siaga COVID-19. Ia mengajak semua pihak untuk terus menyalakan semangat gotong royong, melepaskan kepentingan pribadi dan golongan dan bersama-sama bekerja melawan Pandemi Covid-19.
“Ini saatnya kita bersatu padu, meletakkan semua perbedaan, kita kembali ke jati diri bangsa. Bangsa ini, bangsa yang tangguh karena kegotongroyongan, mari sama-sama kita hadapi, kita berbuat sesuai kemampuan kita masing-masing. Saya yakin kita akan melalui semua ini dengan baik, dan pada saatnya nanti, kita menjadi bangsa yang tangguh yang telah melewati bencana kemanusiaan yang luar biasa ini,” tutur Richard.
Untuk diketahui Komite Penggerak Nawacita (KPN) merupakan kumpulan dari organ yang terus-menerus bekerja demi kebaikan tetap memimpin negeri ini, terdiri atas: Almisbat, Alumni Menteng 64, Bara JP, Blusukan Jokowi, KAPT, Kornas Jokowi, MAPPAN, Paguyuban Relawan Nusantara, Pengawal Pancasila Damai, RPJB dan Seknas Jokowi.
KPN mengajak semua lapisan masyarakat, semua jajaran pemerintahan dan semua kekuatan sipil yang ada untuk bergerak bersama, letakkan dahulu segala perbedaan, #saatnyagotongroyong, mari berbuat yang kita mampu lakukan.
(chrst)
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
