Connect with us

Akan Ditata Bersama, Menteri LHK Umumkan Taman Nasional Komodo Batal Ditutup

Menteri LHK Siti Nurbaya menghadiri rapat koordinasi dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat yang dipimpin Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan di Jakarta Senin (30/9/2019).

Jakarta – Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara timur (NTT) tak jadi ditutup. Pada Januari 2020, penduduk yang berada di kawasan wisata tingkat dunia juga tidak direlokasi, tetapi akan dilakukan penataan secara bersama.

“Bersama antara pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan Pemda NTT. Tujuannya untuk kepastian usaha, livelihood masyarakat, konservasi satwa komodo, world class wisata serta investasi,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, di Jakarta, pada Senin, 30 September 2019.

Dia mengungkapkan hal itu setelah Rapat Kordinasi (Rakor) Tingkat Menteri dan Gubernur yang dipimpin Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta. Rakor tersebut dihadiri Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Gubernur NTT, Victor B Laiskodat.

Rakor juga membahas berbagai kekurangan dalam hal sarana dan prasarana yang menjadi perhatian. Terutama untuk pengembangan fasilitas Taman Nasional Komodo seperti kapasitas ranger, sarana patroli, tour guide (pemandu wisata) yang terlatih, fasilitas toilet, dermaga, dan lain-lain. Semua hal tersebut membutuhkan peningkatan dan penyempurnaan untuk standar wisata internasional.

Lebih lanjut, Siti Nurbaya mengemukakan, kewenangan bersama tersebut akan mencakup beberapa hal. Misalnya seperti pembenahan spot-spot wisata, dukungan manajemen, promosi, pemandu wisata, ranger, patroli, dan floating ranger station serta pusat riset komodo.

Menurut dia, semua hal tersebut paralel dengan investasi di kawasan wisata yang sesuai aturan dalam kerja sama pengelola dengan badan usaha milik daerah (BUMD) dan swasta atau melalui perijinan swasta dan pengembangan wisata khusus konservasi dan wild adventures.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ingatkan Negara Kaya Tak Timbun Vaksin Corona, Paus Fransiskus Minta Orang Miskin Diprioritaskan Dapat Vaksin

Oleh

Fakta News
Paus Fransiskus

Vatican City – Pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, menyerukan bahwa anggota masyarakat yang miskin dan lemah harus mendapatkan perlakuan istimewa saat vaksin virus Corona (COVID-19) siap digunakan. Paus Fransiskus memperingatkan negara-negara kaya untuk tidak menimbun vaksin Corona.

Seperti dilansir Reuters, Sabtu (26/9/2020), seruan itu disampaikan Paus Fransiskus dalam pidatonya di hadapan Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Jumat (25/9) waktu setempat. Paus Fransiskus berbicara dari Vatikan via video yang direkam lebih awal.

Dituturkan Paus Fransikus dalam pidatonya bahwa pandemi global telah menyoroti kebutuhan mendesak untuk memajukan kesehatan publik dan memastikan akses pada vaksin.

“Jika ada yang harus diberi preferensi, biarlah mereka yang paling miskin, yang paling rentan, mereka yang begitu sering mengalami diskriminasi karena mereka tidak memiliki kekuasaan atau sumber daya ekonomi,” tegas Paus Fransiskus dalam pidatonya.

Lebih lanjut, Paus Fransiskus memperingatkan bahwa negara-negara kaya tidak seharusnya menimbun vaksin Corona.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga telah memperingatkan terhadap ‘nasionalisme vaksin’ dan mendorong negara-negara maju untuk bergabung dalam pakta global untuk berbagi kandidat vaksin Corona dengan negara-negara berkembang.

Lebih dari 150 vaksin Corona kini tengah dalam pengembangan, dengan dua lusin kandidat vaksin di antaranya tengah dalam tahap uji coba terhadap manusia dan beberapa sedang dalam tahap uji coba tahap akhir.

Dalam pidatonya, Paus Fransiskus juga mengulang seruan kepada negara-negara kaya untuk mengurangi atau menghapus utang yang membebani negara-negara miskin. Dia menyerukan perubahan dalam institusi ekonomi dan keuangan agar mereka bisa lebih baik dalam ‘merespons kesenjangan yang tumbuh pesat antara orang super-kaya dan orang miskin permanen’.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kabar Duka, Mertua dari Wagub DKI Ahmad Riza Patria Meninggal Dunia

Oleh

Fakta News
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Jakarta – Kabar duka datang dari keluarga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Ibu Mertua Riza, Yan Yusma meninggal dunia. Asisten Pribadi (Aspri) Wagub DKI, Yudha mengatakan almarhumah meninggal dunia hari ini, Sabtu (26/9) sekitar pukul 05.20 WIB.

“Telah berpulang ke rahmatullah ibu kami, Hj. Yan Yusma binti Ismail Nain, pada hari ini Sabtu, 26 September 2020, sekitar pukul 5.20 WIB yang merupakan ibunda dari ibu Hj. Ellisa Sumarlin dan Ibu Mertua dari Wagub DKI Jakarta Bpk H. Ahmad Riza Patria,” ujar Yudha melalui keterangan tertulisnya.

Yudha meminta kepada masyarakat untuk mendoakan almarhumah. Dia berharap semoga seluruh amal ibadah almarhumah diterima Allah SWT.

“Mohon doanya. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah SWT dan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah SWT,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yudha mengatakan pihak keluarga meminta kepada semua pihak untuk tidak mengirim karangan bunga ke rumah duka. Menurutnya, uang untuk membeli karangan bunga itu sebaiknya digunakan untuk sedekah dengan niat atas nama almarhumah.

“Keluarga berpesan tidak perlu mengirim karangan bunga ke rumah duka. Keluarga menyampaikan harapan agar uang yang sedianya digunakan untuk karangan bunga lebih baik dijadikan sedekah dan atau diniatkan atas nama almarhumah Yan Yusma binti Ismail Nain,” kata Yudha.

Baca Selengkapnya

BERITA

Masuki Masa Kampanye, Bawaslu Ingatkan Paslon Pilkada Patuhi Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Penyelenggara Pemilu Ad Hoc
Anggota Bawaslu Mochammad Afiffudin

Jakarta – Tahapan Pilkada Serentak 2020 mulai memasuki masa kampanye hari ini. Bawaslu mengingatkan agar semua pasangan calon yang maju Pilkada 2020 mematuhi aturan protokol kesehatan.

“Kita minta semua pihak memedomani semua aturan, protokol kesehatan dan aturan-aturan kampanye. Ini penting untuk menjaga kita semua menjaga keselematan dan menjaga kualitas proses Pilkada,” kata Anggota Bawaslu Mochammad Afiffudin, Jumat (25/9/2020).

Ia mengatakan Bawaslu juga menyiapkan para petugas untuk mengawasi jalannya kampanye di Pilkada 2020 agar tetap sesuai dengan aturan berlaku. Menurutnya, di kondisi penyelenggaran Pilkada di tengah masa pandemi ini diperlukan kesadaran bersama akan pentingnya penerapan protokol kesehatan.

“Dalam situasi seperti ini dibutuhkan ketertiban hukum, ketertiban aturan, dan ketertiban politik. Agar pilkada kita tetap berjalan baik dengan mematuhi protokol kesehatan oleh semua pihak,” ujarnya.

Ia menegaskan Bawaslu akan menindak para paslon yang melanggar aturan kampanye di Pilkada 2020. Aturan tentang kampanye di Pilkada 2020 sudah diatur dalam PKPU Nomor 13 Nomor 2020.

“(Sanksi pelanggar kampanye) sudah diatur dalam PKPU 13. Kita jalankan sebagaiman aturan memberi kewenganan,” ujarnya.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 tetap digelar secara serempak pada masa pandemi COVID-19. Tahapan, jadwal dan program Pilkada disusun KPU berdasarkan protokol kesehatan.

Tahapan dan jadwal ini, di masukan dalam Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2020. Tentang perubahan ketiga atas PKPU nomor 13 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada tahun 2020.

Untuk tahapan masa kampanye dimulai hari ini tanggal 26 September dan berakhir pada 5 Desember 2020. Kemudian masa tenang dimulai pada 6 sampai 8 Desember 2020.

Lalu, pemungutan dan penghitungan suara di TPS pada 9 Desember 2020. Pengumuman hasil penghitungan suara pada 9-15 Desember 2020. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada 16-20 Desember 2020.

Baca Selengkapnya