Ajak Kebaikan, Wapres Ma’ruf Imbau Pendakwah Sampaikan Nasihat Bukan Menghakimi
Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berpesan kepada para pendakwah atau Dai untuk senantiasa menyampaikan pesan damai kepada jemaah. Ma’ruf juga mengimbau para Dai untuk menyampaikan nasihat bukan menghakimi.
“Para Dai adalah orang-orang yang mengajak kebaikan, memerintahkan yang baik-baik melarang yang buruk, yang mungkar. Artinya penyebar kebaikan di mana-mana. Karena itu pemerintah sangat membutuhkan kehadiran para Dai,” kata Ma’ruf saat membuka Rakornas Ikatan Dai Indonesia (IKADI) di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).
Ma’ruf meminta kepada Dai untuk tidak memakai ayat perang dalam dakwahnya. Karena Indonesia tidak dalam suasana perang.
“Kami mohon agar dakwah yang kita berikan itu sesuai dengan suasana kedamaian itu dan tidak membawa ayat perang, karena kita tidak dalam suasana perang. Memang ada ayat perang, tapi dipakai dalam suasana perang,” kata dia.
Ma’ruf menyebut, Indonesia adalah negara kesepakatan yang terdiri dari Pancasila dan NKRI. Maka, pendakwah harus menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan kesepakatan itu.
“Kedua, dakwah kita berada di dalam satu kehidupan kenegaraan yang dibalut di atas dasar kesepakatan. Oleh karena itu dakwah kita harus ada dalam rangka kesepakatan. Saya mengatakan negara kesepakatan, di antara kamu dan non-muslim ada kesepakatan, maka tidak ada yang didzalimi dan dibunuh. Kalau ada terbunuh, kamu harus membayar denda kepada keluarganya,” jelas dia.
“Dakwah kita dalam suasana kesepakatan. Pancasila kesepakatan, NKRI, karena itu kita berada di suasana kesepakatan itu,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ma’ruf mengatakan, dalam berdakwah, Dai harus menyampaikan sesuai dengan pesan Allah SWT dan Al-Qur’an. Gunakanlah nasihat yang baik.
“Ketiga harapan saya supaya kita benar-benar menyampaikan sesuai dalam ajakan Allah. ‘Ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan ilmu atau dengan kebijakan yang bijaksana, nasehat yang baik’ Ini saya kira perintah Al-Quran. Mari kita mengajak, jangan mengejek, menasehati jangan menyakiti. Merangkul jangan memukul,” tegas dia.
Ma’ruf menegaskan, penceramah bukanlah seorang hakim. Sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menghakimi dan memberikan vonis kepada jemaah.
“Kalian adalah pendakwah bukan hakim yang menghakimi, yang memberi vonis-vonis. Ini saya kira hal yang menurut saya juga,” tambahnya.
Selain itu, Dai menurut Ma’ruf berperan dalam menyejahterakan umat. Dia mengajak Dai untuk memajukan dan menyejahterakan umat Islam.
“Saya juga ingin mengajak mari kita mengambil peran sebagai bagian umat terbesar di negara ini, mengambil tanggung jawab keagamaan tapi juga tanggung jawab kebangsaan. Negara kita sedang dalam ingin memajukan bangsa dan negara. Kalau bangsa sejahtera, maka sejahtera umat Islam karena mayoritas bangsa adalah… Mari kita membangun dan menyejahterakan umat Islam. Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita dalam mengambil peran,” ungkapnya.
Ma’ruf mengatakan seorang Dai memiliki peran dalam menanggulangi radikalisme. Menurutnya radikalisme mengganggu ketenangan bangsa dan negara.
“Saya juga harapkan untuk ikut menanggulangi yaitu radikalisme yang sekarang sudah dekat. Ini mengganggu ketenangan. Radikalisme yang kita maksud tentu yang negatif, radikal yang mengarah ke terorisme,” ucap Ma’ruf.
Diketahui, Rapat Koordinasi IKADI itu dihadiri oleh seluruh pengurus wilayah IKADI. Jumlah peserta terdiri dari 350 orang.
Munir
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
