Ada Tim Elang dan Tim Merpati yang Bertugas Awasi hingga Edukasi Covid-19 di Kota Bogor
Bogor – Pemerintah Kota Bogor memperkenalkan dua unit khusus yang akan terlibat dalam penanganan Covid-19 di masa Pembatasan Sosial Berbasis Mikro dan Komunitas (PSBMK). Dua unit tersebut adalah Unit Edukasi yang diberi nama Tim Merpati dan Unit Pengawasan dengan nama Tim Elang. Keduanya diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya di Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor, Selasa (15/9/2020).
“Saya sampaikan sedikit pantun untuk menyemangati. Siang-siang main halma, makannya batagor dan ikan tuna. Mari berjuang bersama-sama, agar Bogor bebas corona. Terimakasih dengan mengucap Bismillah, dengan ini inspirasi dari Kota Bogor yang Insya Allah kita praktekan di seluruh Jawa Barat, unit edukasi dan unit pengawasan atau Tim Merpati dan Tim Elang secara resmi kita mulai. Semoga Allah meringankan beban kita, meridhoi niat dan ikhtiar kita, dan melindungi kita dari marabahaya,” ungkap Ridwan Kamil saat meresmikan.
Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, hari ini adalah bagian dari cerita kita dan sejarah akan mencatat bahwa Kota Bogor salah satu kota yang terus berinovasi dengan melihat dan mencari cara-cara baru memenangkan perang melawan Covid-19.
“Saya selalu dalam batin menyebut Covid-19 ini perang. Kalau dulu perang itu melawan manusia yang punya emosi, yang bisa dilobi, sekarang perang ini musuhnya bukan manusia, tidak punya emosi, tidak bisa di lobi politik, tidak bisa diatur dan kita tidak paham bentuknya seperti apa. Oleh karena itu kalau situasinya sudah perang, maka seperti zaman dulu yang turun bukan hanya tentara, tapi ibu-ibunya di dapur umum, kyai hingga santri perang melawan Belanda dan semuanya turut bela negara,” jelas Emil.
“Perang hari ini pun sama, semua harus turut bela negara. Yang punya harta, bela negaranya dengan harta. Ada yang nyumbang APD, ventilator, ada yang nyumbnag receh, ada yang nymbang uang miliyar. Yang kedua, bela negara dengan ilmunya. Para dokter cari solusi, ahli obat cari solusi, ahli vaksin cari solusi, semua bergerak. Yang ketiga, kita bela negaranya dengan tenaga. Katakanlah tidak punya harta, tidak punya ilmu tapi punya tenaga. Saya apresiasi, saya doakan bapak ibu Allah balas kesukarelawanannya. Sebaik-baiknyanya kita adalah yang bermanfaat untuk masyarakat,” tambahnya.
Bela negara terakhir, lanjut Emil, jika tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, maka bela negaranya adalah jangan jadi korban dari perang ini.
“Caranya cuma satu, disiplin. Karena musuh itu datang kepada orang yang tidak disiplin. Kalau kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu adalah bela negara melalui kedisiplinan. Survey yang Kang Bima sampikan, ada 16 persen yang kurang lebih tidak percaya terhadap Covid-19. Kecuali kalau sudah tertular, baru percaya,” kata dia.
Menurutnya, edukasi itu sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya covid dan hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pandemi seperti saat ini.
“Saya sangat mengapresiasi setiap inisiatif yang datang dari kepala daerah itu akan membantu pengurangan epidemiologi. Memang kelihatan, yang rajin melakukan tindakan, biasanya situasinya lebih terukur. Namun memang sudah takdir geografisnya Bogor ini berdekatan dengan Jakarta. Jadi irama naik turunnya kurang lebih hampir sama (dengan Jakarta),” terang Emil.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya menilai bahwa cara untuk menang melawan corona ini hanya satu, yaitu kebersamaan.
“Kita hanya menang ketika bersama. Insya Allah ikhtiar kita adalah bersama. Bersama saling menjaga itu semangat kita. Di Kota Bogor, strategi kita bersama dalam tiga hal pertama bersama menjaga wilayah melalui RW Siaga yang zona merah, lalu dikuatkan dari Tim Deteksi Aktif (Detektif) melalui unit lacak, unit pantau di wilayah,” ujar Bima.
Yang kedua, lanjut Bima, adalah kebersamaan untuk melakukan edukasi karena banyak warga yang masih belum paham apa itu Covid.
“Jadi, disinilah kami melibatkan banyak pihak. Melibatkan para kyai, tokoh agama, MUI, FKUB, kami juga melibatkan ketua IDI, melibatkan para dokter dan melibatkan alumni Covid,” jelasnya.
“Satu lagi adalah harus ketat pengawasan di lapangan. Jangan sampai warga merasa biasa-biasa saja. Karena itu perlu melibatkan semua pihak untuk turun setiap hari, tidak saja Satpol PP, bukan hanya TNI/Polri, tetapi semua. Karena itu kami bangga teman-teman pemuda terlibat di sini. KNPI bersama pasukannya, AMPI bersama pasukan, Karang Taruna bersama pasukannya, ada juga teman-teman pengusaha dari HIPMI. Mereka akan di supervisi oleh TNI, Polri dan Satpol PP. Mereka akan berkeliling setiap hari memastikan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan di unit usaha dan tempat publik lainnya,” beber Bima.
Unit Edukasi diberi nama Tim Merpati, sementara Unit Pengawasan diberi nama Tim Elang.
“Kami namai Tim Merpati karena simbol penyampai pesan kepada publik tentang apa itu Covid. Unit Pengawasan kita namakan Tim Elang karena dengan matanya yang sigap, tajam, memastikan tidak adanya pelanggaran protokol kesehatan. Terima kasih Pak Gubernur pada hari ini berkenan untuk memberikan semangat, memberikan arahan dan meresmikan terbangnya Tim Elang dan Tim Merpati ini untuk bersama-sama memenangkan pertarungan melawan Covid-19 di Kota Bogor,” pungkasnya.
Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.
“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.
“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.
Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.
“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.
Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.
“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.
Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.
“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).
Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.
“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.
Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.
“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.
Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.
Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.
“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).
Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Penentuan Tarif Tiket Pesawat Harus Perhatikan Daya Beli Masyarakat
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Sinergi PLN dan Antam Diperlukan Guna Penuhi Kebutuhan Listrik Smelter di Halmahera Timur
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
