Ada Tim Elang dan Tim Merpati yang Bertugas Awasi hingga Edukasi Covid-19 di Kota Bogor
Bogor – Pemerintah Kota Bogor memperkenalkan dua unit khusus yang akan terlibat dalam penanganan Covid-19 di masa Pembatasan Sosial Berbasis Mikro dan Komunitas (PSBMK). Dua unit tersebut adalah Unit Edukasi yang diberi nama Tim Merpati dan Unit Pengawasan dengan nama Tim Elang. Keduanya diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wali Kota Bogor Bima Arya di Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor, Selasa (15/9/2020).
“Saya sampaikan sedikit pantun untuk menyemangati. Siang-siang main halma, makannya batagor dan ikan tuna. Mari berjuang bersama-sama, agar Bogor bebas corona. Terimakasih dengan mengucap Bismillah, dengan ini inspirasi dari Kota Bogor yang Insya Allah kita praktekan di seluruh Jawa Barat, unit edukasi dan unit pengawasan atau Tim Merpati dan Tim Elang secara resmi kita mulai. Semoga Allah meringankan beban kita, meridhoi niat dan ikhtiar kita, dan melindungi kita dari marabahaya,” ungkap Ridwan Kamil saat meresmikan.
Menurut Kang Emil, sapaan akrabnya, hari ini adalah bagian dari cerita kita dan sejarah akan mencatat bahwa Kota Bogor salah satu kota yang terus berinovasi dengan melihat dan mencari cara-cara baru memenangkan perang melawan Covid-19.
“Saya selalu dalam batin menyebut Covid-19 ini perang. Kalau dulu perang itu melawan manusia yang punya emosi, yang bisa dilobi, sekarang perang ini musuhnya bukan manusia, tidak punya emosi, tidak bisa di lobi politik, tidak bisa diatur dan kita tidak paham bentuknya seperti apa. Oleh karena itu kalau situasinya sudah perang, maka seperti zaman dulu yang turun bukan hanya tentara, tapi ibu-ibunya di dapur umum, kyai hingga santri perang melawan Belanda dan semuanya turut bela negara,” jelas Emil.
“Perang hari ini pun sama, semua harus turut bela negara. Yang punya harta, bela negaranya dengan harta. Ada yang nyumbang APD, ventilator, ada yang nyumbnag receh, ada yang nymbang uang miliyar. Yang kedua, bela negara dengan ilmunya. Para dokter cari solusi, ahli obat cari solusi, ahli vaksin cari solusi, semua bergerak. Yang ketiga, kita bela negaranya dengan tenaga. Katakanlah tidak punya harta, tidak punya ilmu tapi punya tenaga. Saya apresiasi, saya doakan bapak ibu Allah balas kesukarelawanannya. Sebaik-baiknyanya kita adalah yang bermanfaat untuk masyarakat,” tambahnya.
Bela negara terakhir, lanjut Emil, jika tidak punya harta, tidak punya ilmu, tidak punya tenaga, maka bela negaranya adalah jangan jadi korban dari perang ini.
“Caranya cuma satu, disiplin. Karena musuh itu datang kepada orang yang tidak disiplin. Kalau kita pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu adalah bela negara melalui kedisiplinan. Survey yang Kang Bima sampikan, ada 16 persen yang kurang lebih tidak percaya terhadap Covid-19. Kecuali kalau sudah tertular, baru percaya,” kata dia.
Menurutnya, edukasi itu sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya covid dan hal-hal lain yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pandemi seperti saat ini.
“Saya sangat mengapresiasi setiap inisiatif yang datang dari kepala daerah itu akan membantu pengurangan epidemiologi. Memang kelihatan, yang rajin melakukan tindakan, biasanya situasinya lebih terukur. Namun memang sudah takdir geografisnya Bogor ini berdekatan dengan Jakarta. Jadi irama naik turunnya kurang lebih hampir sama (dengan Jakarta),” terang Emil.
Di tempat yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya menilai bahwa cara untuk menang melawan corona ini hanya satu, yaitu kebersamaan.
“Kita hanya menang ketika bersama. Insya Allah ikhtiar kita adalah bersama. Bersama saling menjaga itu semangat kita. Di Kota Bogor, strategi kita bersama dalam tiga hal pertama bersama menjaga wilayah melalui RW Siaga yang zona merah, lalu dikuatkan dari Tim Deteksi Aktif (Detektif) melalui unit lacak, unit pantau di wilayah,” ujar Bima.
Yang kedua, lanjut Bima, adalah kebersamaan untuk melakukan edukasi karena banyak warga yang masih belum paham apa itu Covid.
“Jadi, disinilah kami melibatkan banyak pihak. Melibatkan para kyai, tokoh agama, MUI, FKUB, kami juga melibatkan ketua IDI, melibatkan para dokter dan melibatkan alumni Covid,” jelasnya.
“Satu lagi adalah harus ketat pengawasan di lapangan. Jangan sampai warga merasa biasa-biasa saja. Karena itu perlu melibatkan semua pihak untuk turun setiap hari, tidak saja Satpol PP, bukan hanya TNI/Polri, tetapi semua. Karena itu kami bangga teman-teman pemuda terlibat di sini. KNPI bersama pasukannya, AMPI bersama pasukan, Karang Taruna bersama pasukannya, ada juga teman-teman pengusaha dari HIPMI. Mereka akan di supervisi oleh TNI, Polri dan Satpol PP. Mereka akan berkeliling setiap hari memastikan tidak ada pelanggaran protokol kesehatan di unit usaha dan tempat publik lainnya,” beber Bima.
Unit Edukasi diberi nama Tim Merpati, sementara Unit Pengawasan diberi nama Tim Elang.
“Kami namai Tim Merpati karena simbol penyampai pesan kepada publik tentang apa itu Covid. Unit Pengawasan kita namakan Tim Elang karena dengan matanya yang sigap, tajam, memastikan tidak adanya pelanggaran protokol kesehatan. Terima kasih Pak Gubernur pada hari ini berkenan untuk memberikan semangat, memberikan arahan dan meresmikan terbangnya Tim Elang dan Tim Merpati ini untuk bersama-sama memenangkan pertarungan melawan Covid-19 di Kota Bogor,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
