Achmad Yurianto: Penambahan Kasus Positif COVID-19 di Jatim Tertinggi dan Lampaui DKI Jakarta
Jakarta – Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto menjelaskan bahwa berdasarkan data yang dihimpun Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 per hari ini Sabtu (30/5), Provinsi Jawa Timur menjadi wilayah dengan penambahan kasus konfirmasi positif COVID-19 tertinggi di banding dengan 33 provinsi lain di Indonesia.
Adapun penambahan kasus positif di Jawa Timur yakni 199 sehingga total akumulasi menjadi 4.613. Penambahan tersebut cenderung naik dari data yang dilaporkan pada hari sebelumnya yakni 101.
“Jawa Timur, kalau kita bandingkan dengan data kemarin ada cenderung naik,” kata Yuri di Jakarta, Sabtu (30/5).
Menurutnya, penambahan kasus positif di Jawa Timur tersebut bahkan melampaui dari angka yang dilaporkan oleh DKI Jakarta, yakni 101 orang.
Penambahan kasus positif yang terjadi di DKI Jakarta dalam hal ini bukan seluruhnya didapatkan dari wilayah administrasinya, melainkan dari para Warga Negara Indonesia (WNI) repatriasi atau kepulangan dari luar negeri yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran.
“DKI Jakarta kalau dibandingkan dari data kemarin cenderung turun. Namun khusus DKI ini tidak seluruhnya berasal dari wilayah administrasi DKI Jakarta. Karena kita tahu bersama sebagian besar saudara kita yang bekerja di luar negeri dan kembali ke tanah air masuknya adalah melalui bandara Soekarno Hatta,” jelas Yuri.
“Sudah menjadi ketentuan pemerintah bahwa mereka harus kita lakukan pemeriksaan dan beberapa di antaranya mereka positif konfirmasi COVID-19. Hanya memang datanya akan masuk di dalam kelompok Provinsi DKI Jakarta. Namun bukan menggambarkan bahwa ini adalah kondisi adminstrasi DKI Jakarta,” imbuh Yuri.
Selain Jawa Timur yang disusul DKI Jakarta, penambahan kasus positif terbanyak juga dilaporkan oleh tiga wilayah lain meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian Kalimantan Tengah dan Jawa Barat.
“Jawa Barat meskipun angkanya masih tinggi, tetapi dibandingkan dengan hari kemarin sudah cenderung turun,” jelas Yuri.
Selanjutnya Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga mencatat jumlah akumulasi penambahan pasien sembuh COVID-19 per hari ini ada sebanyak 523 orang sehingga totalnya menjadi 7.015.
Sebagai informasi, penambahan angka pasien sembuh tersebut sekaligus menjadi rekor tertinggi selama kasus COVID-19 dilaporkan.
Kemudian kasus terkonfirmasi positif juga bertambah menjadi 25.773 setelah ada penambahan 557 orang dan kasus meninggal menjadi 1.573 dengan penambahan 53 orang.
Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 311.906 yang dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 91 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 54 laboratorium dan Laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 174 lab. Secara keseluruhan, 216.769 orang telah diperiksa dan hasilnya 25.773 positif (kulumatif) dan 190.996 negatif (kumulatif).
Sedangkan untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 47.714 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 12.832 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 414 kabupaten/kota di Tanah Air.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
