Perkembangan Bandara Silangit Sudah 90 Persen
Silangit – Perkembangan peningkatan Bandara Silangit, Sumatera Utara untuk bisa melayani rute internasional kian signifikan. Mesin X-ray yang biasa digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan calon penumpang juga sudah tiba.
“Mesin X- ray untuk International Departure sudah datang, tinggal pemasangan dan uji coba, ini bagian penting dalam proses pembenahan bandara Silangit menjadi bandara internasional,” ujar Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.
Awal, sapaannya, ini juga menjelaskan bahwa perkembangan Bandara Silangit untuk disiapkan menjadi bandara internasional telah memasuki persiapan akhir. “Persiapan sudah 80-90%, seperti perluasan runway dari 2.400 x 30 meter menjadi 2.650 x 45 meter, itu sudah mencapai 90% pengerjaan. Juga perluasan terminal dari berkapasitas 36.500 penumpang per tahun menjadi berkapasitas 1 juta penumpang per tahun juga sudah mencapai 80%. Ini tentunya progres yang menggembirakan,” terangnya.
Tak hanya itu, pembenahan sarana dan prasarana pendukung operasional lainnya pun terus dikebut, termasuk penambahan kapasitas apron dengan daya tampung 2 unit pesawat Boeing 737-500 menjadi 4 unit pesawat Boeing 737-900 Extended Range atau sekelasnya.
“Kita harapkan bulan September 2017 ini semuanya akan tuntas,” kata Awal optimistis.
Sebelumya, Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BODT), Arie Prasetyo, landasan pacu Bandara Silangit ini memang dikebut dari target semula pada Desember tahun ini, menjadi September.
“Harapan kita, Bandara Silangit segera bisa diresmikan September 2017, khususnya terminal dan landasan. Maka pada bulan April 2018, Bandara Silangit sudah bisa kita usulkan menjadi bandara internasional,” tuturnya.
Arie memaparkan Bandara Silangit sangat mungkin dipromosikan menjadi bandara internasional. Dasarnya adalah Peraturan Kementerian Perhubungan RI yang memungkinkan sebuah bandara bisa diusulkan naik kategori karena adanya perkembangan pariwisata yang cukup besar.
Menteri Pariwisata Arief Yahya pun merespons positif. Ia bahkan segera berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang memang sudah tidak sabar ingin menjajal fasilitas penerbangan internasional di Silangit ini.
“Progres pembangunan on the track, kami apresiasi AP II. Maskapai memang sudah enggak sabar, Sriwijaya Air bahkan sudah confirm menyiapkan rute baru Singapura-Silangit, demikian juga dengan Lion Air dan Garuda Indonesia,” sambut Arief.
Garuda Indonesia, imbuhnya, sudah merencanakan akan melakukan inaugural flight bulan Oktober 2017 mendatang. “Kita sedang jajaki, dan respons positif dari manajemen Garuda, mereka rencanakan akan melakukan inaugural flight penerbangan perdana Oktober nanti,” lanjutnya.
Adapun Garuda Indonesia dalam inagurasi flight perdana berencana akan menggunakan 737-800 NG. Lalu selanjutnya sampai akhir tahun menggunakan pesawat jenis CRJ-1000 selama 3 bulan Oktober-Desember sampai lebar landasan menjadi 45 meter.
Dengan selesainya Bandara Silangit jadi bandara internasional, pencapaian penumpang ditargetkan hingga 500.000 orang hingga tahun 2019. Saat ini, pertumbuhan penumpang Bandara Silangit terus mengalami peningkatan pesat. Hal itu salah satunya didorong minat tinggi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Danau Toba.
Penumpang yang menggunakan Bandara Silangit sendiri mencapai 124.000 orang selama semester I-2017, tumbuh lebih dari 300 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika tahun lalu hanya 31.000 penumpang, sekarang sudah mencapai 124.000 penumpang. Artinya, dalam satu bulan tak kurang dari 20.000 penumpang memanfaatkan bandara ini.
Bandara Silangit merupakan bandara yang terdekat dengan kawasan Danau Toba dengan jarak tempuh antara 30 menit hingga 1 jam saja. Maka wajar Menpar Arief sangat antusias lantaran destinasi Danau Toba akan semakin bergairah.
“Menarik kalau dilihat dari traffic Silangit, ini membuktikan kalau supply bisa create demand, bukan demand yang create supply. Artinya setelah diperbaiki bandaranya, permintaannya akan sangat tinggi,” katanya.
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
