Pasar Ikan Terbesar di Indonesia akan Hadir di Kota Pempek
Palembang – Dengan pertimbangan sebagai kota kuliner terbesar berbahan baku ikan, Palembang sebentar lagi akan memiliki pasar ikan modern berskala Internasional. Kawasan 8 Ilir dinilai menjadi lokasi strategis sebagai tempat pasar penampung ikan terbesar nantinya.
Dengan adanya pasar ikan terbesar itu, akan membuat masyarakat yang memproduksi makanan khas kota Palembang seperti pempek, pindang dan makanan lain, dapat berburu ikan segar disini.
“Target kami memang ada pasar khusus yang menjadi tujuan masyarakat mencari ikan segar di Palembang. Kemarin sudah ada peninjauan dari Dirjen Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan lokasi sebelum dibangun,” ujar Walikota Palembang Fitrianti Agustinda kepada wartawan, Minggu (8/10/2017).
Hasil peinjauan tersebut, menurut wanita yang akrab disapa Finda ini, tim menilai kelayakan dan lokasi pasar yang sangat strategis. Berdasarkan hasil peninjauan itulah, dalam waktu dekat akan segera terealisasi pembangunan pasar yang sudah lama dinantikan masyarakat kota Pempek.
“Ini akan menjadi pasar ikan modern yang sangat luar biasa, ikan-ikan segar akan ada disini, dan tentunya menambah citra baik kota Palembang ditingkat Nasional atau Internasional. Menjadi pusat ikan itu tentu yang paling utama,” sambung Finda.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Palembang Amiruddin mengatakan, saat dilakukan peninjauan oleh Dirjen Perikanan memang banyak alternatif yang diberikan. Namun untuk lokasi pasar dan luas lahan, sudah cukup memiliki potensi dalam pengembangan pasar ikan di Palembang sekaligus bakal menjadi pusat wisata.
“Kalau hasil peninjauan kemarin, lokasi dan luas lahan yang akan digunakan memang sangat potensial. Karena selain ini, akan ada pasar ikan di 15 Ulu yang akan jadi pusat wisata juga,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Pemkot Palembang menargetkan memiliki pasar ikan khusus ini sebagai upaya mendukung nelayan dalam penjualan ikan, dan pengusaha yang rutin menjadikan ikan sebagai bahan baku produksi. Mengingat Palembang merupakan kota yang memiliki banyak makanan kuliner berbahan baku ikan.
Tentunya, pasar ikan tetsebut bukan hanya terbesar saja, tapi juga pengelolaan fasilitas di pasar itu juga harus berstandar internasional. Apalagi, kawasan pasar ikan yang akan dibangun itu, nantinya juga akan dikembangkan sebagai kawasa wisata kuliner.
Lain Palembang lain juga Natuna. Ketika berkunjung ke Natuna 2016 silam, Presiden Joko Widodo meminta agar Natuna dapat menjadi pusat lelang ikan di kawasan regional atau ASEAN. Untuk itu presiden meminta agar di kepulauan itu, dibangun infrastruktur tempat pendinginan penyimpanan ikan (cold storage) dan fasilitas pendukung lainnya.
Terkait dengan itu Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan kapasitas besar di Natuna. “Tempat Pelelangan Ikan masih dibangun. Tahap pertama berkapasitas 200 ton ikan, dan tahap kedua untuk 3 ribu ton, dengan luas seribu meter,” kata Sjarief Widjaja, Sekjend Kementerian KKP di Jakarta, pada Agustus 2016.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
