3 Strategi Pemerintah Hadapi Covid-19: Penanganan Kesehatan, Jaring Pengaman Sosial, dan Ekonomi
Jakarta – Pemerintah menyiapkan 3 (tiga) strategi hadapi Covid-19 yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan ketahanan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat memberikan keterangan pers, Jumat (8/5).
Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan bahwa Pemerintah sejak awal adalah menetapkan ada 3 strategi yang jadi ujung tombak untuk mengatasi Covid-19 dan diibaratkan adalah senjata Trisula, 3 ujung tombak, sebagai berikut:
Satu, Tombak utama adalah tengah yang langsung berhadapan dengan wabah yaitu wabah Covid-19.
“Karena itu sektor tengah ini, ujung tengahnya adalah menangani darurat, langsung berhadapan untuk menyesuaikan darurat kesehatan: yaitu bagaimana mengatasi, membatasi penularan, juga untuk memperkecil penyebaran, dan nanti segera mempercepat penyelesaian Covid-19,” imbuh Muhadjir.
Itu adalah ujung tombaknya di sektor kesehatan, menurut Menko PMK, ada dalam domain Kemenko PMK karena penanggung jawab utama di sektor ini ada dua, yaitu BNPB dan Kementerian Kesehatan.
“BNPB memberikan dukungan-dukungan fasilitas, sarana-prasarana untuk penanganan di sektor kesehatan. Sedangkan untuk Kementerian Kesehatan itu bertanggung jawab untuk menyediakan tracking, melakukan tracking, kemudian perawatan, dan melakukan yang bertanggung jawab untuk melakukan perawatan dan pengobatan,” ungkap Menko PMK.
Kedua, ujung tombak yang berwarna biru adalah jaring pengaman sosial untuk mengatasi darurat sosial kemasyarakatan sebagai dampak dari Covid-19.
“Di sini ada dua ujung tombak dari kementerian di bawah koordinasi Kementerian PMK, yaitu Menteri Sosial dan Menteri Desa Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” jelas Menko PMK.
Untuk sektor kesehatan, Menko PMK menganggap sekarang sudah berada dalam rel yang benar dan itu sudah terlihat dengan kondisi atau keadaan Covid-19 saat ini.
“Karena itu perhatian Kemenko PMK itu sekarang lebih mememperhatikan pada sektor yang biru itu, yaitu dalam kaitannya dengan jaring pengaman sosial,” tandas Menko PMK.
Menurut Menko PMK, begitu ada pengetatan-pengetatan, PSBB di beberapa daerah terutama di DKI dan sekitarnya, maka tidak mungkin tidak segera disusul dengan pemberian bantuan-bantuan sosial terutama kepada yang sangat membutuhkan.
“Yang sangat membutuhkan ini kalau dalam kategori data itu ada dua, yaitu mereka yang selama ini sudah berada di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di bawah Kemensos, dan itu selama ini sudah mendapatkan bantuan secara reguler, bahkan ada penambahan baik jumlah maupun nilai yang diperbantukan,” terang Menko PMK.
Kemudian yang tidak kalah penting bahkan yang terpenting, sambung Menko PMK, adalah warga negara yang tidak ada di dalam DTKS, penduduk yang semula tidak terkategori tidak mampu atau tidak miskin tapi sekarang menjadi jatuh miskin akibat dari Covid-19 ini.
“Atau kalau saya boleh menyebut “miskin kagetan”, semula tidak miskin kemudian Jatuh Miskin akibat dampak dari Covid-19 ini. Dan ini tentu saja perlu ada pencarian data, verifikasi data, dan kemudian baru dipastikan bahwa mereka memang harus mendapatkan bantuan,” ujarnya.
Inilah sesuai arahan Presiden, lanjut Menko Perekonomian, supaya diutamakan dan diperhatikan betul kelompok masyarakat yang sekarang mendadak menjadi miskin ini.
Karena itu, Menko Perekonomian sampaikan bahwa program jaring pengaman sosial ini yang akan jadi ujung tombak.
Ketiga, ujung tombak warna kuning yaitu survivabilitas ekonomi adalah domain dari Menteri Koordinator Perekonomian dan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasi beliau.
“Saya menyebut survivabilas ekonomi, artinya bahwa sebetulnya pemerintah sekarang ini lebih banyak berupaya untuk bagaimana kondisi ekonomi kita bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini untuk sekadar hidup, survival saja,” imbuhnya.
Sekarang ini dunia maupun Indonesia, menurut Menko PMK, masuk ke dalam apa yang disebut Scott Morrison masuk sebagai ekonomi hibernasi/ hibernitas ekonomi.
“Hibernasi ekonomi ini kita bayangkan seperti beruang kutub memasuki musim dingin yang kemudian dia harus tidur menghemat energi yang dia miliki, memperlambat detak jantungnya, kemudian juga apa menurunkan serendah mungkin panas badannya/temperatur badannya,” tambahnya.
Hal ini dilakukan, menurut Menko PMK, aupaya bisa tetap bertahan hidup, tidak mati, sehingga nanti bisa bangkit lagi setelah musim dingin berlalu.
“Itulah kondisi ekonomi dunia seperti yang disampaikan oleh Scott Morrison di dalam sidang OECD. Dan kita juga melakukan hal sama dan itu caranya adalah melakukan survavibilitas ekonomi, setelah itu nanti baru kita melakukan recovery,” sambungnya.
Pada bagian akhir penjelasannya, Menko PMK sampaikan bahwa jenis-jenis dari jaring pengaman sosial yang sudah ada, yaitu Kartu Prakerja ini adalah merupakan domain Menko Perekonomian, kemudian program-program yang selama ini sudah rutin dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.
“Ada program Sembako yang semula hanya 15,2 juta dinaikkan menjadi 20 juta, kemudian untuk program PKH/Program Keluarga Harapan yang semula hanya 9,2 juta jiwa dinaikkan jadi 10 juta, kemudian ada bantuan listrik,” jelasnya.
Ada yang baru, lanjut Menko PMK, yakni bantuan listrik dan Bantuan Langsung Tunai Desa.
“Ini Bantuan Langsung Tunai Desa ada 12,3 juta KK penerima manfaat, Rp600.000 per bulan akan diberikan kepada mereka, mulai dari April sampai Juni. Kemudian ada bantuan sosial tunai dari Pak Mensos, ini yang diambilkan dari banpres/bantuan presiden, yaitu 9 juta keluarga dalam DTKS, dan nanti akan menerima Rp600.000 per bulan,” jelas Menko PMK.
Kemudian, lanjut Menko PMK ada Banpres sembako untuk wilayah Jabodetabek yang sekarang sudah selesai untuk tahap putaran pertama yang ini akan diberikan atau sudah diberikan untuk 1,3 juta keluarga, nilainya Rp600.000 per bulan dan dibagikan secara tiap bulan dua kali.
“Inilah skema-skema yang sudah ada. Tentu saja di luar ini ada berupa bantuan-bantuan sosial dari K/L sesuai dengan instruksi bapak presiden supaya melakukan realokasi dan refocusing semua anggaran di bawah kementerian/lembaga untuk fokus ketiga tadi yang sudah sebut 3 ujung tombak tadi,” sambungnya.
Di samping itu, menurut Menko PMK, juga ada bantuan dari pemerintah daerah yang Presiden juga telah memerintahkan agar APBD melakukan refocusing dan realokasi khusus untuk diarahkan kepada tiga ujung tombak sebagaimana disebut di atas.
Pada kesempatan itu, Menko PMK juga memberikan gambaran penanganan Covid-19. Turut hadir memberikan keterangan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan Mensos Juliari P Batubara.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Jakarta – Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menerima kunjungan dari Lembaga Pendidikan ANTARA dan Kantor Berita Tatoli yang berasal dari Negara Timor Leste. Kunjungan tersebut guna bertukar pengetahuan mengenai bagaimana pengelolaan pemberitaan di DPR RI, terutama dalam menginformasikan mengenai kinerja-kinerja anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
“Beberapa hal yang kita sampaikan tentu terkait dengan bagaimana Biro Pemberitaan mengemas berita-berita tentang kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI kepada publik melalui semua platform yang dimiliki baik televisi, radio parlemen lalu media cetak, media online website dan media sosial serta E-media untuk disampaikan kepada masyarakat. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya,” ujar Indra Pahlevi selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi, seusai menerima kunjungan di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2024).
Dalam kesempatan itu, Indra juga menjelaskan mengenai pengelolaan informasi untuk mengatasi kendala seperti adanya isu atau berita negatif. Pengelolaan informasi ini dilakukan dengan meluruskan informasi berita sesuai fakta dan data yang sesungguhnya. Selain itu, dalam keterbukaan informasi publik saat ini Biro Pemberitaan Parlemen juga memfasilitasi masyarakat untuk dapat melihat proses rapat-rapat yang dilakukan DPR RI yang bisa diakses masyarakat secara streaming. Kita sampaikan beberapa rencana dan capaian selama beberapa tahun tentu juga kita evaluasi kekurangannya.
“Jadi kontra narasinya itu bisa kita buat berita yang untuk menjelaskan. Tapi juga bisa melihatkan langsung melalui streaming (mengenai) proses rapat-rapat yang dilakukan anggota di AKD (Alat Kelengkapan Dewan) untuk suatu isu ya yang membahas waktu agenda yang ada di DPR, entah undang-undang, pengawasan, atau anggaran,” jelasnya.
Dengan adanya kunjungan dari Kantor Berita Tatoli dan Timor Leste ini, Indra berharap selain untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan pemberitaan serta menghadapi kendala-kendala juga kedepannya diharapkan dapat menjalin kerja sama dengan baik antara Parlemen Indonesia dengan Timor Leste.
“Tentu kan sebagai negara tetangga juga harus bisa menjalin hubungan, apalagi Timor Leste juga bagian dari walaupun belum anggota penuh AIPA ya. Tetapi sering Parlemen Timor Leste kan hadir di pertemuan-pertemuan Parlemen ASEAN ya, tentu suatu ketika mungkin Timor Leste menjadi tuan rumah satu event yang tingkatnya ASEAN, kita kan akan ke sana juga nanti dan pasti akan perlu untuk menjalin relasi itu,” pungkasnya.
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Di Tengah Gejolak Kurs, Legislator Optimistis Sektor Energi Stabil
Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel
Puan Minta Petugas Terus Siaga di Puncak Arus Balik Lebaran 2024
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
