Connect with us

10 Juta Lapangan Kerja Tercipta dan Masih Nganggur? Ini Kata Menaker

menaker jelaskan pengangguran meski tercipta 10 juta lapangan kerja oleh jokowi
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri(istimewa)

Bantul – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri menepis isu minimnya lapangan kerja di Indonesia. Menurutnya, era pemerintahan Presiden Jokowi telah menciptakan 10 juta lapangan kerja.

“Penciptaan lapangan kerja selama 4,5 tahun Pak Jokowi itu 10.540.000, dan mayoritas adalah sektor formal. Artinya janji Pak Jokowi menciptakan lapangan kerja sebanyak 10 juta selama 5 tahun sudah tercapai dalam waktu 4 tahun, jadi lebih cepat setahun berarti,” tutur Hanif selepas membuka The 6th ASEAN OSHNET Conference di Bantul, Kamis (28/3/2019).

“Dan kenapa masih ada orang yang menganggur? problem realnya bukan karena lapangan kerja tapi ketimpangan skill,” imbuhnya.

Jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini, sambung Hanif, telah mencapai 131 juta orang. Dalam jumlah tersebut, sebanyak 58% merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Jadi diibaratkan ada 10 orang, diambil 58 persen berarti 6 orang lulusan SD dan SMP. Nah, masih masih 4 kan, dan missed match kerja (tidak sesuai antara pendidikan skill dengan kebutuhan pasar kerja) kita di atas 50 persen, berarti 2 orang missed match dan 2 orang lagi yang pendidikan dan skill sesuai dengan pasar kerja,” jelasnya.

Baca juga:

Atas dasar itu, Menaker menilai timpangnya keahlian yang dibutuhkan pasar kerja sebagai penyebab masih banyaknya pengangguran. Ia pun mengatakan bahwa kartu pra-kerja akan menjadi atas permasalahan tersebut.

“Yang saya ingin katakan adalah real problem ketimpangan skill, bukan lapangan kerja. Itulah kenapa saat bicara kartu prakerja yang pada intinya memberi untuk akses pelatihan kerja berkualitas, sehingga bisa menjawab masalah dasar ketimpangan skill yang dialami saat ini,”

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rawan Praktik Jual Beli Jabatan, Ganjar Tak Setuju Pilkada Dipilih DPRD

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat bahwa pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh kalangan anggota DPRD, rawan terjadi berbagai praktik jual beli.

“Dulu itukan sudah pernah, dipilih di DPRD, tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang ‘diumpetin’, maka solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli,” katanya di Semarang, Selasa (19/11).

Menurut Ganjar, untuk mengubah sebuah sistem harus dilakukan dengan hati-hati agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya.

“Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik seterika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu,” ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar mengakui ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama terkait dengan pelaksanaan pilkada langsung dan semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi serta berembuk memecahkan permasalahan yang ada.

“Sebenarnya isu ini muncul, ‘problem’ awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros,” tuturnya.

Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu yakni dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.

“Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tak Tepati Janjinya, Hasto Kritik Anies Soal Janji Kampanye Membangun Tanpa Menggusur Warga

Oleh

Fakta News
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto

Semarang – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tak memegang kata-katanya sendiri soal membangun tanpa menggusur warga.

Hal itu disampaikan Hasto ketika dimintai tanggap soal tindakan Pemprov DKI Jakarta yang menggusur bangunan milik warga di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Padahal, saat kampanye, Anies berjanji tak melakukan penggusuran saat membangun Jakarta.

Maka ketika kini Anies melanggar kata-katanya sendiri, Hasto menilai wajar bila rakyat Jakarta menjadi kecewa, termasuk PDI Perjuangan.

“Sangat mengecewakan tidak hanya warga Jakarta tapi juga PDI Perjuangan. Karena dulu janji kampanye Pak Anies adalah politik pembangunan tanpa penggusuran,” kata Hasto saat ditanya wartawan di sela-sela Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDI Perjuangan dari sejumlah provinsi, di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).

Hasto mengatakan, masyarakat pada akhirnya akan memahami bahwa kesamaan antara kata dan perbuatan menjadi tolak ukur dari seorang pemimpin.

Lebih lanjut, Hasto menilai Anies tak perlu malu bila hendak mengambil berbagai hal positif dari kepemimpinan Jokowi-Basuki dan Basuki-Djarot saat memimpin Jakarta. Kepemimpinan mereka mampu melakukan pembangunan tanpa mengorbankan rakyat.

“Kami menyarankan agar langkah-langkah yang dulu dilakukan Pak Jokowi dan Pak Ahok dan kemudian dilanjutkan Pak Ahok dan Pak Djarot dengan membangun rusunawa, rakyat diajak berdialog, itu merupakan hal yang positif yang sebaiknya juga dapat dijalankan oleh Pak Anies,” ujar Hasto.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Mensos Ajak Semua Pihak Bersama-sama Perangi Kemiskinan

Oleh

Fakta News
Mensos Juliari Batubara

Manado – Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengatakan perang terbesar anak bangsa adalah melawan kemiskinan.

“Masih banyak kemiskinan di mana-mana, dampaknya banyak sekali seperti kriminalitas meningkat, konflik sosial di mana-mana, terorisme juga akarnya dari kemiskinan. Jadi kemiskinan adalah akar dari banyak masalah,” kata Mensos Juliari pada acara Graduasi Mandiri dan Family Gathering PKH Provinsi Sulawesi Utara di Minahasa Utara, Selasa (19/11).

Karena itu, Mensos mengajak semua anak bangsa harus memerangi kemiskinan secara bersama-sama.

“Jadi tidak hanya Kementerian Sosial, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, semua yang hadir di sini dan yang tidak hadir harus sama-sama memerangi kemiskinan,” ujarnya.

Tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka atau 26 tahun ke depan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan negara Indonesia harus masuk dalam negara yang berpenghasilan tinggi.

“26 tahun dari sekarang adalah waktu yang tidak lama, mungkin sebagian dari kita sudah tidak ada lagi, tetapi kita lihat anak cucu kita menjadi bagian dari satu negara yang lebih sejahtera, dari satu negara yang lebih bahagia, dari satu negara yang lebih dipandang bangsa lain di dunia,” ujarnya.

Peran mewujudkan hal itu bukan hanya tugas pemerintah pusat, pemerintah daerah akan tetapi semua harus mempunyai keinginan menjadi negara yang lebih maju, Indonesia maju.

Kemensos, memastikan semakin lama penerima bantuan sosial akan semakin sedikit, berbeda dengan program pemerintah semakin yang banyak maka program semakin sukses.

“Semakin sedikit program bantuan sosial berarti Kementerian Sosial sukses karena sudah tidak banyak lagi yang memerlukannya. Artinya, yang dulu menerima bantuan sekarang sudah graduasi menjadi keluarga-keluarga mandiri. Terima kasih kepada mantan keluarga penerima manfaat yang sudah mandiri,” ujarnya.

 

Yuch

Baca Selengkapnya