1 Oktober, Indonesia Peringati 3 Hari Spesial
Jakarta – Sekurangnya ada tiga hal yang diperingati di hari ini, Minggu, 1 Oktober 2017. Ada yang sifatnya nasional, ada juga yang internasional.
Hari Kesaktian Pancasila (1 Oktober)
Pertama adalah Hari Kesaktian Pancasila. Pagi tadi, Presiden Joko Widodo menjadi menjadi inspektur upacara dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila, di Halaman Monumen Pancasila Sakti, Kompleks Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selepas upacara, Presiden menegaskan tidak ada ruang bagi PKI untuk hadir lagi di Indonesia.
“Jangan sampai sejarah kelam kekejaman PKI terulang lagi,” kata Jokowi.
Dalam kesempatan hari ini, Jokowi meminta masyarakat memegang teguh Pancasila, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat juga jangan sampai memberi ruang pada ideologi-ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila. “Apalagi memberi ruang pada PKI. Tidak,” tegasnya lagi.
Jokowi pun menegaskan bahwa posisi pemerintah terhadap PKI masih jelas, yakni memegang teguh Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Dalam Tap tersebut, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. “Artinya apa? Komitmen kita, saya, dan komitmen pemerintah jelas, karena di Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966, bahwa PKI dilarang. Jelas sekali,” serunya.
Tak cuma itu, orang nomor satu di Indonesia saat ini pun mengajak seluruh masyarakat, dan memerintahkan pada TNI-Polri serta seluruh lembaga-lembaga pemerintah lain untuk bersama-sama bersinergi membangun bangsa. “Membuat rakyat tenang dan tenteram dan bersatu-padu menghadapi persaingan dan kompetisi global,” katanya lagi.
Hari Kopi Internasional (29 September-1 Oktober)
Peringatan hari ini sebenarnya sudah berlangsung sejak Jumat, 29 September kemarin. Namun perayaannya memang dilangsungkan selama tiga hari hingga Minggu, 1 Oktober ini. Seperti diketahui, sebanyak 77 Anggota International Coffee Organization (ICO) yang tersebar di seluruh dunia tengah merayakan hari ini dengan meminum kopi bersama. Mengopi bersama dilandasi dengan semangat menghargai kekayaan alam sekaligus mengapresiasi budaya berkumpul dan bersosialisasi yang mengusung perdamaian.
Budaya mengopi di Indonesia pun sudah lama. Indonesia bahkan merupakan salah satu negara produsen kopi terbesar. Kementerian Perindustrian merilis bahwa saat ini produsen kopi terbesar keempat di dunia saat ini adalah Indonesia.
Puncak Pelaksanaan Hari Puisi Indonesia (1-4 Oktober 2017)
Khusus untuk Hari Puisi Indonesia (HPI) ini sebenarnya sudah dimulai dari April lalu. Sedangkan untuk 1 Oktober ini (sampai 4 Oktober) merupakan puncak dari perayaan Hari Puisi Indonesia yang sebelumnya sudah disemarakkan dari Aceh hingga Papua.
HPI ke-5 ini mengangkat tema “Harga Hidup Puisi Indonesia sebagai Perekat Kebinekaan dan Semangat Keindonesiaan”. Pelaksanaannya diisi dengan rentetan kegiatan dan acara. Di samping Sayembara Buku Puisi, Parade Puisi, Malam Anugerah, Panggung Apresiasi, juga akan menerbitkan dan meluncurkan Buku Biografi Penyair-Apa dan Siapa Penyair Indonesia di Taman Ismail Marzuki pada puncaknya hari Rabu mendatang.
Menarik untuk dicatat, rupanya sempat ada kesimpangsiuran mengenai penetapan Hari Puisi Indonesia. Tahun lalu, pada 28 April 2016, lini masa media sosial tiba-tiba ramai memperbincangkan seputar puisi. Sebuah tagar bertuliskan “Selamat Hari Puisi Nasional” menjadi trending topik. Akhirnya, beberapa media daring menulis bahwa 28 April, tanggal wafatnya Chairil Anwar, diperingati sebagai Hari Puisi Nasional.
Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan. Benar bahwa Chairil “Si Binatang Jalang” itu meninggal pada 28 April, tepatnya tahun 1949, di Jakarta. Namun sesungguhnya, tak pernah ada penetapan ataupun deklarasi yang menjadikan tanggal kematian pelopor puisi modern Indonesia itu sebagai Hari Puisi Nasional.
Meski begitu, sebenarnya orang boleh saja mengenang kematian pujangga asal Minang itu dengan cara menuliskan kutipan-kutipan puisinya. Masyarakat pun sah-sah saja merayakan haul sastrawan pelopor Angkatan 45 itu dengan membicarakan segala hal yang berkaitan dengan puisi di jagat maya. Namun, menganggap tanggal 28 April sebagai Hari Puisi Nasional sepertinya menjadi kurang tepat.
Sebab, Indonesia sebenarnya telah memiliki Hari Puisi yang bernama Hari Puisi Indonesia. Tanggal 26 Juli yang ditetapkan sebagai Hari Puisi Indonesia pun sebenarnya masih tak lepas dari kehidupan “Si Binatang Jalang”. Pada 26 Juli 1922, Chairil Anwar dilahirkan di Medan.
Pada 22 November 2012, sekitar 40 penyair dari seluruh Indonesia telah mendeklarasikan dan menetapkan tanggal kelahiran Chairil Anwar sebagai Hari Puisi Indonesia. Deklarasi dan penetapan itu dilakukan di Anjungan Idrus Tintin, Pekanbaru, Riau.
Teks deklarasi tersebut dibacakan oleh Sutardji Calzoum Bachri, pujangga Indonesia terkemuka, pada puncak Pertemuan Penyair Indonesia I di Riau. Pada acara itu, sebelum momen deklarasi dan pembacaan puisi, Musyawarah Penyair Indonesia digelar lebih dulu.
Terkait pengambilan tanggal lahir Chairil dan bukan tanggal kematiannya yang menjadi Hari Puisi Indonesia, Hasan Aspahani, seorang sastrawan dan pengusaha media, menjelaskan, “Ya tanggal lahirlah. Kematiannya kan tragis-enggak punya alamat, miskin, komplikasi penyakit, dan lain-lain.” Ia menambahkan, “Mungkin kita belajar pada hari musik. Tanggal lahir WR Supratman yang diambil sebagai Hari Musik Indonesia.”
Jadi sekali lagi, tanggal 1 Oktober ini juga bukan hari tetap peringatan, melainkan puncak perayaannya.
Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
