Bacakan Ikrar Kesaktian Pancasila, Puan Tegaskan Pancasila Bintang Penuntun Pemersatu Rakyat Indonesia
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani kembali didaulat membacakan Ikrar Kesaktian Pancasila dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober. Ia pun menegaskan, Pancasila merupakan bintang penuntun yang menjadi pemersatu seluruh rakyat Indonesia.
Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Pondok Gede, Jakarta pada Minggu, (1/10/2023). Peringatan ini bertujuan untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam Gerakan 30 September 1965 oleh PKI atau biasa disebut peristiwa G30S/PKI.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak sebagai inspektur upacara. Dipimpin oleh Kadisops Lanud Halim Perdana Kusuma Kolonel Pnb Puguh Yulianto sebagai komandan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila diawali dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya dan disusul Mengheningkan Cipta.
Upacara lalu dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Selanjutnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membacakan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Puan sebagai Ketua DPR RI kemudian membacakan Ikrar Kesaktian Pancasila, yang berisi tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.
Dengan lantang sekaligus haru karena teringat akan perjuangan para pahlawan revolusi, Puan membaca Ikrar Kesaktian Pancasila secara khidmat.
“Dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan,” demikian kutipan Ikrar Kesaktian Pancasila yang dibacakan Puan.
Berikut bunyi Ikrar Kesaktian Pancasila yang dibacakan Puan dalam upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila:
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 pada kenyataannya telah banyak terjadi rongrongan. Baik dari dalam maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurangwaspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan. Menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah membacakan naskah tersebut, Puan lalu menandatangani Ikrar Kesaktian Pancasila. Upacara diakhiri dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.
Peringatan Kesaktian Pancasila tahun ini mengangkat tema ‘Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju’. Puan pun berharap seluruh rakyat Indonesia dapat memaknai Hari Kesaktian Pancasila 2023 dengan bertekad untuk teguh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Puan mengatakan, Pancasila merupakan panduan yang kuat dalam menjaga persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia. Apalagi saat ini dunia semakin kompleks dan cepat berubah karena era kemajuan zaman.
“Prinsip-prinsip Pancasila dapat digunakan sebagai landasan untuk menghadapi berbagai perbedaan pendapat, agama, budaya, dan latar belakang sosial yang ada dalam masyarakat,” ujar Puan.
“Pancasila juga mengingatkan kita untuk tidak hanya menjaga aspek-aspek politik dan ekonomi, tetapi juga untuk memperhatikan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” lanjut perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Menurut Puan, Ikrar Kesaktian Pancasila sendiri harus dimaknai sebagai tekad dari seluruh rakyat untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Ikrar tersebut juga dinilai sebagai panggilan untuk menghindari potensi yang mengancam ideologi Pancasila, termasuk ancaman akan ekstremisme dan intoleransi.
“Kita harus bersatu sebagai bangsa untuk mencegah upaya-upaya yang dapat merongrong prinsip-prinsip dasar ini,” tegas Puan.
Lebih lanjut, cucu Bung Karno ini berharap Ikrar Kesaktian Pancasila dapat menjadi upaya untuk mewujudkan masyarakat yang Pancasilais. Puan menegaskan, Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia.
“Nilai-nilai Pancasila adalah pondasi kuat bagi negara Indonesia yang beragam ini. Meninggalkan Pancasila sama halnya mencabut jati diri bangsa dari akar terdalamnya dan mengkhianati amanat para pendiri Bangsa,” ucapnya.
“Mengganti Pancasila akan berdampak pada hilangnya karakter sebagai bangsa yang ramah, toleran, dan bergotong royong,” sambung Puan.
Semua generasi pun disebut memiliki tugas membangun bangsa dan negara dengan berlandaskan pada Pancasila. Puan juga mengingatkan pentingnya memperkuat jati diri bangsa agar tidak tergerus dengan ideologi transnasional di tengah era globalisasi serta kemajuan teknologi.
“Perkembangan teknologi memiliki tantangan yang cukup berat karena keterbukaan informasi seringkali juga meninggalkan dampak negatif apabila kita tidak dapat menyaringnya dengan baik,” tuturnya.
Puan mengatakan, Pancasila dapat menjadi pedoman bagi masyarakat untuk tetap memiliki karakter kuat agar tidak terlepas dari jati diri bangsa Indonesia. Ia mengingatkan agar Pancasila tak semata-mata hanya dijadikan slogan, tapi juga harus diwujudkan dalam cara berpikir, berperilaku, dan berkarya bagi seluruh elemen masyarakat bangsa.
“Pancasila menjadi bintang penuntun pemersatu rakyat Indonesia, terutama dalam menghadapi seluruh tantangan zaman. Pancasila dapat membawa arah perjalanan bangsa ini untuk menjadi lebih maju,” jelas Puan.
Oleh karenanya, momen peringatan Hari Kesaktian Pancasila dinilai penting dijadikan sebagai pengingat untuk seluruh rakyat Indonesia. Khususnya, kata Puan, bagi generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa.
“Generasi muda harus dapat memahami Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa di tengah majemuknya bangsa Indonesia,” terangnya.
“Dengan pondasi berasaskan gotong royong yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, generasi muda akan mudah mengentaskan sikap anti-perbedaan dan keberagaman yang saat ini menjadi ancaman bagi generasi penerus bangsa,” lanjut Puan.
Sementara untuk masyarakat Indonesia secara umum, Puan mengingatkan untuk selalu mengaktulisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
“Kita harus terus berusaha menghormati, menegakkan dan mengamalkan prinsip-prinsip Pancasila. Serta bekerja bersama-sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan damai di Indonesia,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
