Masuk Kabinet Jokowi, Mahfud MD Sipil Pertama yang Menjabat Menkopolhukam
Jakarta – Mahfud MD menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) dalam kabinet baru Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Kabinet Indonesia Maju, yang diumumkan dan dilantik pada Rabu (23/10/2019).
Rupanya, Mahfud MD menjadi orang sipil pertama yang menjabat Menkopolhukam dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Hal tersebut disampaikan Mahfud ketika serah terima jabatan dengan Wiranto di Kantor Kemenkopolhukam, Rabu (23/10/2019).
Dia mengaku baru mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan dari mantan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) AM Hendropriyono sehari sebelum dilantik.
“Tadi malam saya dapat pesan dari Jenderal Hendropriyono. Begini bunyinya, ‘saya sangat bangga Adinda Mahfud MD itu adalah orang sipil murni pertama yang menjadi Menkopolhukam di dalam sejarah Republik Indonesia,” ujar Mahfud mengulang pesan yang diterimanya.
“Saya baru tahu tadi malam bahwa saya orang pertama dari Pak Hendropriyono, bahwa saya orang sipil pertama yang memimpin kementerian ini,” kata Mahfud.
Sebab menjadi orang sipil pertama yang menjabat sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD mengaku sangat bersyukur karena sebelumnya sudah mempunyai bekal menjadi Menteri Pertahanan.
Dalam kesempatan itu, Mahfud menerima buku-buku yang berisi tugas Kemenpolhukan dari Wiranto dan berjanji akan membaca buku tersebut. “Saya akan baca ini semua, lalu kita saling mencocokan ritme kemana kita melihat pandangan, persepsi, keinginan dan potensi yang Bapak (Wiranto) miliki untuk melakukan tugas dengan apa yang saya pikirkan,” kata dia.
“Setelah mendengar dan membaca, saya kira minggu ini harus selesai sehingga ada gambaran apa. Saya gembira karena pokoknya sudah disampaikan Pak Wiranto. Saya ingat betul, karena yang dikatakannya bagus dan pointernya sudah disampaikan Pak Jokowi,” lanjut Mahfud.
Mahfud juga berterima kasih kepada Wiranto dan berjanji akan melanjutkan tugas-tugas yang ditinggalkan Wiranto. Dua Kali Gantikan Wiranto Mahfud MD mengaku telah mengganti posisi Wiranto sebanyak dua kali. Pertama sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) pada tahun 2000-2001 dan kali ini sebagai Menkopolhukam.
“Saya sudah dua kali mengganti posisinya Pak Wiranto. Dulu saya jadi Menhan. Selalu ada kesan yang sangat baik dari tempat kerja, dari orang-orang di mana Pak Wiranto meninggalkan tempat kerjanya,” kata Mahfud.
Wiranto sebelumnya menjabat sebagai Menhan pada tahun 1998-1999 pada masa Presiden Soeharto dan BJ Habibie. Sementara Mahfud menggantikannya saat Presiden Abdurahman Wahid berkuasa, tepatnya pada tahun 2000-2001.
Mahfud pun bercerita tentang bagaimana ketika dirinya menjabat sebagai Menhan usai ditinggal Wiranto. Dia mengatakan, saat itu orang-orang di Menhan sangat terkesan dengan Wiranto karena pembawaannya yang sangat mengayomi dan dekat dengan pegawainya.
Mahfud juga bercerita bahwa di Kementerian Pertahanan ada masjid besar bernama Attaqwa yang dibangun Wiranto semasa menjabat. “Kemudian juga bekal-bekal persoalan jelas disampaikan, apa yang harus dilakukan. Tadi saya bicara tidak sampai 1 jam, tapi saya sudah mendapat banyak hal yang menjadi persis apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, pesan kepada saya ketika bertemu dan pidato tadi, apa yang harus saya lakukan sebagai Menkopolhukam,” kata dia.
Beberapa permasalahan seperti radikalisasi, pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan sebagainya merupakan persoalan yang selalu muncul seperti diamanatkan Jokowi menjadi tanggung jawabnya.
“Nah tadi sudah dijelaskan kepada saya (oleh Wiranto) sampai apa yang sudah dilakukan. Karena tidak pernah dibiarkan terus, tentu akan saya lanjutkan,” kata dia.
Mujafi
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
