Komitmen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tetap Utama
Jakarta – Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla nampaknya juga terlihat serius dalam memperhatikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Komitmen pemerintah dalam hal tersebut dapat terlihat dari komposisi menteri yang mengisi pos-pos penting dalam Kabinet, serta dari sejumlah indikator penting yang tersedia. Selama tiga tahun berjalannya pemerintahan, menteri perempuan yang mengisi komposisi kabinet Jokowi – JK belum ada yang terpental keluar. Bahkan pada reshuffle jilid II tahun 2016 lalu, malah menambah satu lagi menteri perempuan. Jika di total saat ini ada sembilan menteri perempuan yang masuk dalam kabinet Jokowi – JK.
Adapun kesembilan menteri perempuan saat ini adalah yakni Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Selain itu, ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Selain dari komposisi kabinet tersebut, indikator lainnya bahwa pemerintah sangat serius dalam pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang tiap tahunnya terus meningkat. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) pada tahun 2015 IPG tercatat 91,03. Sedangkan di tahun 2016 meningkat 0,2 persen menjadi 91,25.
Sementara itu untu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) juga mengalami kenaikan, misalnya pada tahun 2015 IDG tercatat dengan nilai 70,83. Untuk tahun 2016 meningkat 0,15 persen menjadi 70,98.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) juga mengatakan selain pemberdayaan perempuan, perlindungan anak juga menjadi prioritas dalam pemerintahan Jokowi – JK selama tiga tahun ini. Menurut Kemen-PPPA kekerasan terhadap anak menjadi penghalang bagi pertumbuhan dan masa depan anak Indonesia. Untuk itu pemerintah berusaha membangun ekosisitem yang dapat melindungi anak di seluruh provinsi maupun kabupatan/kota yang ada di Indonesia.
Tercatat dalam tiga tahun belakangan ini jumlah kabupaten/kota di Indonesia yang menginisiasi ‘Kota Layak Anak’ terus mengalami peningkatan yang cukup drastis. Misalnya pada tahun 2014 tercatat 239 kabupaten/kota “Kota Layak Anak”. Meningkat di tahun 2015 dengan jumlah 264 kabupaten/kota, dan pada tahun 2016 “Kota Layak Anak” meningkat dengan jumlah 307 kabupaten/kota.
Upaya lain dari pemerintah dalam memperhatikan perlindungan anak juga dengan melakukan sebuah program yakni dengan pembentukan Forum Anak. Dimana Forum Anak berfungsi sebagai wadah partisipasi anak untuk menampung aspirasi suara anak. Pembentukan Forum Anak ini, menurut data Kemen-PPPA telah tersebar pada 33 Provinsi, 267 kabupaten/kota dan 300 kecamatan yang ada di Indonesia pada tahun 2015. Sedangkan ditahun 2016 mengalami peningkatan dengan berkembang menjadi 34 Propinsi, 377 kabupaten/kota dan 506 kecamatan.
Selain pembentukan Forum Anak, pemerintah juga telah meluncurkan program Telepon Sahabat Anak (TeSA) pada tahun 2016 lalu. Program ini merupakan sebuah saluran telepon yang beroperasi 24 jam dalam seminggu atau 24/7 untuk menerima pengaduan terkait kekerasan terhadap anak.
Diharapkan dengan langkah-langkah tersebut mampu meminimalisir kekerasan terhadap anak maupun mengurangi kejahatan yang mengintai anak Indonesia. Berkaca dari data ini Kemen-PPPA juga mengatakan bahwa Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di tahun 2014 saja tercatat 3.184 orang yang harus berhadapan dengan hukum dan harus dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak tersebut. Namun pada tahun 2016 angkanya menyusut tajam hanya menjadi 2.462 orang saja.
Ping.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
