Kemandirian Finansial Perempuan Penting Untuk Jaga Stabilitas Negara
Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Parlemen Afghanistan (House of the People/ Wolesi Jirga) menyelenggarakan pertemuan antar anggota parlemen secara daring dengan tema “Empowering Women and Supporting Peace Process,” pada Rabu (23/6/2021). Pertemuan tersebut membahas peran dan upaya pemberdayaan perempuan dari kedua negara. Turut serta dalam diskusi, Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai kemandirian finansial perempuan berperan penting dalam menjaga stabilitas negara.
“Perempuan tidak boleh dikesampingkan atau tidak diikutsertakan dalam upaya menjaga stabilitas negera, khususnya dalam proses perdamaian, karena kehidupan yang damai dan sejahtera adalah HAM. Bahkan, riset menunjukkan bahwa setiap perempuan ingin berkontribusi untuk pembangunan nasional dan stabilitas negara. Dalam hal ini, mengingat kondisi Afghanistan yang masih berada dalam situasi konflik, maka perempuan perlu juga dilibatkan dalam proses perdamaian,” tegas Puteri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6/2021).
Lebih lanjut, Puteri juga menjelaskan terkait strategi pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan parlemen guna meningkatkan partisipasi publik bagi perempuan. “Strategi untuk mencapai kedamaian dan stabilitas negara harus pula mengikutsertakan kebijakan pemberdayaan perempuan. Salah satunya dengan mendukung kemandirian finansial perempuan dan kontribusinya pada perekonomian nasional. Parlemen pun memiliki peran utama untuk mewujudkan strategi ini dengan mengesahkan undang-undang yang memberikan dukungan bagi pelaku usaha perempuan. Maupun dengan memastikan anggaran negara yang responsif gender,” tutur Puteri.
Politisi Partai Golkar itu juga menyebutkan strategi DPR RI untuk mendukung kontribusi perempuan Indonesia pada perekonomian nasional dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang serapannya baru mencapai 32,4 persen, per Juni 2021.
“Kami memastikan penyaluran stimulus pembiayaan yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan UMKM perempuan seperti kredit Ultra Mikro (UMi) maupun Mekaar. Begitupun stimulus lain dalam program PEN seperti program restrukturisasi, tambahan modal kerja, hingga pendampingan pengembangan bisnis. Tak hanya itu, kami juga mengawal berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, yang memberikan dukungan finansial bagi keluarga kurang mampu, dimana 90 persen penerimanya adalah perempuan,” ungkap legislator dapil Jawa Barat VII itu.
Menutup keterangannya, Puteri menyambut baik kerja sama lebih lanjut bersama anggota parlemen perempuan Afghanistan untuk memastikan kontribusi berharga perempuan bagi kemajuan di kedua negara. Hal senada disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam sambutannya. “Kesetaraan gender adalah aspek fundamental dalam hak asasi manusia. Anggota parlemen harus berada paling depan dalam upaya memperjuangkan hak-hak dan isu-isu yang dihadapi perempuan melalui kewenangan yang dimilikinya,” tutur Fadli.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI – Parlemen Afghanistan Sodik Mudjahid dan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia H.E. Faizullah Zaki Ibrahim. Adapun forum ini dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Sementara keynote speech disampaikan oleh Anggota BKSAP dan Ambassador of Indonesia to Women Political Leader Irine Yusiana Roba Putri, dan Ketua Komite Urusan Perempuan Parlemen Afghanistan Naheed Farid.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
