Connect with us
DPR RI

Kemandirian Finansial Perempuan Penting Untuk Jaga Stabilitas Negara

Kemandirian Finansial Perempuan Penting Untuk Jaga Stabilitas Negara
Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin. Foto: DPR RI

Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Parlemen Afghanistan (House of the People/ Wolesi Jirga) menyelenggarakan pertemuan antar anggota parlemen secara daring dengan tema “Empowering Women and Supporting Peace Process,” pada Rabu (23/6/2021). Pertemuan tersebut membahas peran dan upaya pemberdayaan perempuan dari kedua negara. Turut serta dalam diskusi, Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai kemandirian finansial perempuan berperan penting dalam menjaga stabilitas negara.

“Perempuan tidak boleh dikesampingkan atau tidak diikutsertakan dalam upaya menjaga stabilitas negera, khususnya dalam proses perdamaian, karena kehidupan yang damai dan sejahtera adalah HAM. Bahkan, riset menunjukkan bahwa setiap perempuan ingin berkontribusi untuk pembangunan nasional dan stabilitas negara. Dalam hal ini, mengingat kondisi Afghanistan yang masih berada dalam situasi konflik, maka perempuan perlu juga dilibatkan dalam proses perdamaian,” tegas Puteri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6/2021).

Lebih lanjut, Puteri juga menjelaskan terkait strategi pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan parlemen guna meningkatkan partisipasi publik bagi perempuan. “Strategi untuk mencapai kedamaian dan stabilitas negara harus pula mengikutsertakan kebijakan pemberdayaan perempuan. Salah satunya dengan mendukung kemandirian finansial perempuan dan kontribusinya pada perekonomian nasional. Parlemen pun memiliki peran utama untuk mewujudkan strategi ini dengan mengesahkan undang-undang yang memberikan dukungan bagi pelaku usaha perempuan. Maupun dengan memastikan anggaran negara yang responsif gender,” tutur Puteri.

Politisi Partai Golkar itu juga menyebutkan strategi DPR RI untuk mendukung kontribusi perempuan Indonesia pada perekonomian nasional dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang serapannya baru mencapai 32,4 persen, per Juni 2021.

“Kami memastikan penyaluran stimulus pembiayaan yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan UMKM perempuan seperti kredit Ultra Mikro (UMi) maupun Mekaar. Begitupun stimulus lain dalam program PEN seperti program restrukturisasi, tambahan modal kerja, hingga pendampingan pengembangan bisnis. Tak hanya itu, kami juga mengawal berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, yang memberikan dukungan finansial bagi keluarga kurang mampu, dimana 90 persen penerimanya adalah perempuan,” ungkap legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Menutup keterangannya, Puteri menyambut baik kerja sama lebih lanjut bersama anggota parlemen perempuan Afghanistan untuk memastikan kontribusi berharga perempuan bagi kemajuan di kedua negara. Hal senada disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam sambutannya. “Kesetaraan gender adalah aspek fundamental dalam hak asasi manusia. Anggota parlemen harus berada paling depan dalam upaya memperjuangkan hak-hak dan isu-isu yang dihadapi perempuan melalui kewenangan yang dimilikinya,” tutur Fadli.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI – Parlemen Afghanistan Sodik Mudjahid dan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia H.E. Faizullah Zaki Ibrahim. Adapun forum ini dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Sementara keynote speech disampaikan oleh Anggota BKSAP dan Ambassador of Indonesia to Women Political Leader Irine Yusiana Roba Putri, dan Ketua Komite Urusan Perempuan Parlemen Afghanistan Naheed Farid.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat

Oleh

Fakta News
Legislator Ingatkan RUU KUHP Jangan Sampai Kriminalisasi Masyarakat
Anggota Komisi III DPR RI Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana, namun jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat. Menurut Santoso, fraksinya Partai Demokrat pada dasarnya mendukung penuh semangat pembaharuan hukum pidana melalui rekodifikasi KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) sebagai produk warisan kolonial Belanda.

“Namun penting untuk diingat, serta perlu dipastikan bahwa semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam KUHP ini jangan sampai mengkriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat,” ujar Santoso saat membacakan catatan dari Fraksi Partai Demokrat terkait RUU KUHP dalam rapat paripurna DPR RI di ruang rapat paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2022).

Oleh karenanya, lanjut Santoso, fraksi Demokrat juga menghimbau pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi RUU KUHP ini tidak akan merugikan masyarakat, melalui pengaturan yang berpotensi mengkriminalisasinya. Ditambahkannya, Pemerintah justru harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat terutama hak-hak atas kebebasan berpendapat. Karena itu diperlukan pemahaman dan kehati-hatian oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan RUU KUHP.

“Penting untuk disadari bahwa saat ini masih terdapat keresahan pada banyak masyarakat terkait beberapa pengaturan tertentu, antara lain terkait dengan pengaturan tentang penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden serta penghinaan terhadap lembaga negara. Koridor dan batasan-batasan yang telah ditetapkan terkait peraturan tersebut dalam RUU KUHP ini harus secara jelas dipahami dan dijalankan oleh penegak hukum secara baik,” tambahnya.

Sehingga, tidak akan terjadi penyalahgunaan hukum dalam implementasinya. Termasuk juga terhadap teman-teman jurnalis, jangan sampai mereka justru diskriminasi dalam rangka menjalankan profesinya. Karena itu perlindungan terhadap hak seluruh masyarakat serta edukasi terhadap aparat menjadi PR (Pekerjaan rumah) utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah setelah pengesahan RUU KUHP ini.

Baca Selengkapnya