Kemandirian Finansial Perempuan Penting Untuk Jaga Stabilitas Negara
Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI bersama Parlemen Afghanistan (House of the People/ Wolesi Jirga) menyelenggarakan pertemuan antar anggota parlemen secara daring dengan tema “Empowering Women and Supporting Peace Process,” pada Rabu (23/6/2021). Pertemuan tersebut membahas peran dan upaya pemberdayaan perempuan dari kedua negara. Turut serta dalam diskusi, Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai kemandirian finansial perempuan berperan penting dalam menjaga stabilitas negara.
“Perempuan tidak boleh dikesampingkan atau tidak diikutsertakan dalam upaya menjaga stabilitas negera, khususnya dalam proses perdamaian, karena kehidupan yang damai dan sejahtera adalah HAM. Bahkan, riset menunjukkan bahwa setiap perempuan ingin berkontribusi untuk pembangunan nasional dan stabilitas negara. Dalam hal ini, mengingat kondisi Afghanistan yang masih berada dalam situasi konflik, maka perempuan perlu juga dilibatkan dalam proses perdamaian,” tegas Puteri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/6/2021).
Lebih lanjut, Puteri juga menjelaskan terkait strategi pemberdayaan perempuan yang dapat dilakukan parlemen guna meningkatkan partisipasi publik bagi perempuan. “Strategi untuk mencapai kedamaian dan stabilitas negara harus pula mengikutsertakan kebijakan pemberdayaan perempuan. Salah satunya dengan mendukung kemandirian finansial perempuan dan kontribusinya pada perekonomian nasional. Parlemen pun memiliki peran utama untuk mewujudkan strategi ini dengan mengesahkan undang-undang yang memberikan dukungan bagi pelaku usaha perempuan. Maupun dengan memastikan anggaran negara yang responsif gender,” tutur Puteri.
Politisi Partai Golkar itu juga menyebutkan strategi DPR RI untuk mendukung kontribusi perempuan Indonesia pada perekonomian nasional dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang serapannya baru mencapai 32,4 persen, per Juni 2021.
“Kami memastikan penyaluran stimulus pembiayaan yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro dan UMKM perempuan seperti kredit Ultra Mikro (UMi) maupun Mekaar. Begitupun stimulus lain dalam program PEN seperti program restrukturisasi, tambahan modal kerja, hingga pendampingan pengembangan bisnis. Tak hanya itu, kami juga mengawal berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan, yang memberikan dukungan finansial bagi keluarga kurang mampu, dimana 90 persen penerimanya adalah perempuan,” ungkap legislator dapil Jawa Barat VII itu.
Menutup keterangannya, Puteri menyambut baik kerja sama lebih lanjut bersama anggota parlemen perempuan Afghanistan untuk memastikan kontribusi berharga perempuan bagi kemajuan di kedua negara. Hal senada disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam sambutannya. “Kesetaraan gender adalah aspek fundamental dalam hak asasi manusia. Anggota parlemen harus berada paling depan dalam upaya memperjuangkan hak-hak dan isu-isu yang dihadapi perempuan melalui kewenangan yang dimilikinya,” tutur Fadli.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI – Parlemen Afghanistan Sodik Mudjahid dan Duta Besar Afghanistan untuk Indonesia H.E. Faizullah Zaki Ibrahim. Adapun forum ini dimoderatori oleh Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera. Sementara keynote speech disampaikan oleh Anggota BKSAP dan Ambassador of Indonesia to Women Political Leader Irine Yusiana Roba Putri, dan Ketua Komite Urusan Perempuan Parlemen Afghanistan Naheed Farid.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
