Connect with us
Daerah

Pasar Ikan Terbesar di Indonesia akan Hadir di Kota Pempek

Pasar ikan Marunda Jakarta, masih yang terbesar hingga kini di Indonesia.(foto : tribunnews.com)

Palembang – Dengan pertimbangan sebagai kota kuliner terbesar berbahan baku ikan, Palembang sebentar lagi akan memiliki pasar ikan modern berskala Internasional. Kawasan 8 Ilir dinilai menjadi lokasi strategis sebagai tempat pasar penampung ikan terbesar nantinya.

Dengan adanya pasar ikan terbesar itu, akan membuat masyarakat yang memproduksi makanan khas kota Palembang seperti pempek, pindang dan makanan lain, dapat berburu ikan segar disini.

“Target kami memang ada pasar khusus yang menjadi tujuan masyarakat mencari ikan segar di Palembang. Kemarin sudah ada peninjauan dari Dirjen Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan lokasi sebelum dibangun,” ujar Walikota Palembang Fitrianti Agustinda kepada wartawan, Minggu (8/10/2017).

Hasil peinjauan tersebut, menurut wanita yang akrab disapa Finda ini, tim menilai kelayakan dan lokasi pasar yang sangat strategis. Berdasarkan hasil peninjauan itulah, dalam waktu dekat akan segera terealisasi pembangunan pasar yang sudah lama dinantikan masyarakat kota Pempek.

“Ini akan menjadi pasar ikan modern yang sangat luar biasa, ikan-ikan segar akan ada disini, dan tentunya menambah citra baik kota Palembang ditingkat Nasional atau Internasional. Menjadi pusat ikan itu tentu yang paling utama,” sambung Finda.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Palembang Amiruddin mengatakan, saat dilakukan peninjauan oleh Dirjen Perikanan memang banyak alternatif yang diberikan. Namun untuk lokasi pasar dan luas lahan, sudah cukup memiliki potensi dalam pengembangan pasar ikan di Palembang sekaligus bakal menjadi pusat wisata.

“Kalau hasil peninjauan kemarin, lokasi dan luas lahan yang akan digunakan memang sangat potensial. Karena selain ini, akan ada pasar ikan di 15 Ulu yang akan jadi pusat wisata juga,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Pemkot Palembang menargetkan memiliki pasar ikan khusus ini sebagai upaya mendukung nelayan dalam penjualan ikan, dan pengusaha yang rutin menjadikan ikan sebagai bahan baku produksi. Mengingat Palembang merupakan kota yang memiliki banyak makanan kuliner berbahan baku ikan.

Tentunya, pasar ikan tetsebut bukan hanya terbesar saja, tapi juga pengelolaan fasilitas di pasar itu juga harus berstandar internasional. Apalagi, kawasan pasar ikan yang akan dibangun itu, nantinya juga akan dikembangkan sebagai kawasa wisata kuliner.

Lain Palembang lain juga Natuna. Ketika berkunjung ke Natuna 2016 silam, Presiden Joko Widodo meminta agar Natuna dapat menjadi pusat lelang ikan di kawasan regional atau ASEAN. Untuk itu presiden meminta agar di kepulauan itu, dibangun infrastruktur tempat pendinginan penyimpanan ikan (cold storage) dan fasilitas pendukung lainnya.

Terkait dengan itu Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini sedang membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan kapasitas besar di Natuna. “Tempat Pelelangan Ikan masih dibangun. Tahap pertama berkapasitas 200 ton ikan, dan tahap kedua untuk 3 ribu ton, dengan luas seribu meter,” kata Sjarief Widjaja, Sekjend Kementerian KKP di Jakarta, pada Agustus 2016.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya