Figur Minoritas Pimpin Partai Besar Kanada, Calon Rival Justin Trudeau
Toronto – Kancah perpolitikan internasional nampaknya mulai mengalami pergeseran figur, setelah beberapa negara di kawasan eropa muncul tokoh-tokoh muda sebagai pemimpin, publik Kanada pun kini juga mengapresiasi peran anak muda dalam peta perpolitikannya.
Setelah terpilihnya Justin Trudeau sebagai Perdana Menteri Kanada pada 2015 membuat heboh dunia. Bukan hanya soal usianya yang masih muda pada saat itu yakni 44 tahun. Tapi juga parasnya yang memukau. Justin Trudeau terpilih menjadi Perdana Menteri (PM) Kanada yang baru setelah berhasil mengalahkan Partai Koservatif yang menaungi PM Stephen Harper. Trudeau merupakan anak sulung mantan PM Kanada Pierre Trudeau yang menjabat era tahun 70-an dan 80-an silam.
Kali ini tokoh muda Jagmeet Singh mengukir sejarah awal pekan ini setelah terpilih menjadi pemimpin Partai Demokrasi Baru di Kanada yang merupakan partai oposisi dan menjadi partai ketiga terbesar di parlemen Kanada.
Terpilihnya Singh ini mendapat respon positif dari media-media, mereka menilai kehadiran Singh memberi warna baru dan membuat sejarah dalam dunia politik Kanada. Singh menjadi sosok minoritas pertama atau politisi tidak berkulit putih yang diberi mandat memimpin partai politik di negeri itu.
Sosok Singh yang sedang naik daun ini, kerap berpenampilan yang tidak biasa. Ia menyita perhatian media maupun masyarakat kanada karena sering berpenampilan memakai turban berbagai warna yang menjadi ciri khasnya. Ia pun kerap dinobatkan sejumlah majalah sebagai politisi dengan selera berbusana terbaik. Singh juga merupakan politisi berturban pertama yang duduk di parlemen negara bagian Ontario, Kanada.
Politisi berusia 38 tahun ini mengatakan bahwa pilihannya memakai turban adalah upaya untuk menghilangkan stereotype negatif mengenai pemakai turban, lengkap dengan jenggot panjang. Sedangkan warna turban beraneka ragam yang dikenakannya merupakan simbol dari ideologi politiknya yang terbuka dan toleran.
Jagmeet Singh yang lahir di Scarborough, Ontario, berasal dari keluarga imigran Punjab, India. Masa kecilnya sebagai minoritas dihadapinya dengan tidak mudah. Di usia 20 tahun ia harus menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya sakit dan tidak mampu lagi mencari nafkah dan menghidupi keluarganya.
Sebagai etnis India dan minoritas di Kanada, penampilannya yang berturban serta berjenggot sering dicurigai hingga ditahan kepolisian dengan alasan yang tidak jelas.
Karir Politik Jagmeet Singh
Kehadiran Singh sempat menuai pujian dari publik Kanada, awalnya sebuah video beredar dan menjadi viral. Dimana dalam video tersebut memperlihatkan Singh yang dengan tenang menghadapi seorang wanita yang menuduhnya sebagai ekstrimis Muslim dan ingin menerapkan hukum syariah di Kanada.
Menanggapi tuduhan itu, Singh hanya berkata, “kita semua percaya akan kekuatan kasih.” Dia tak memilih untuk langsung mengatakan bahwa dia bukanlah Muslim melainkan Sikh. Singh menjelaskan, tidak ada gunanya membela diri dengan membantah, karena itu berarti mengiyakan bahwa kebencian wanita itu wajar jika dia seorang Muslim.
Singh yang fasih berbahasa Punjabi dan Perancis ini menghabiskan awal karirnya sebagai pengacara hukum kriminal sebelum terjun ke politik. Latar belakang pendidikan Singh juga beranekaragam. Dia memiliki dua gelar sarjana, yaitu biologi dari Universitas Western Ontario dan hukum kriminal dari Universitas York. Politisi muda ini juga diketahui menguasai ilmu bela diri jiu-jitsu dan gulat sebagai olahraga kesukaannya.
Dalam enam tahun terakhir ia baru mengenal dan menggeluti dunia politik. Karir politik Singh melesat dalam rentang waktu tersebut dan kini ia telah menjadi pemimpin partai politik besar Kanada. Hal lain yang mengagumkan, Singh bahkan bukan anggota parlemen nasional Kanada. Kini, tidak sedikit yang melihat sosok Singh sebagai sosok masa depan Perdana Menteri Kanada.
Pemilihan parlemen Kanada akan digelar dalam 2 tahun lagi. Singh akan memimpin partainya bersaing dengan PM kharismatik Kanada Justin Trudeau.
Ping.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
