Panglima, Menhan, Menko Polhukam, dan Presiden, Soal Polemik Senjata
Jakarta – Heboh mengenai polemik pengadan senjata oleh Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya mendorong Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengeluarkan pernyataan tegas. Ia mengatakan bahwa seluruh pengadaan senjata api yang dilakukan semua instansi terkait, harus mendapat izin dirinya.
“Pokoknya sekarang saya minta semuanya yang pakai senjata harus melalui izin dari menteri pertahanan,” ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
Meski demikian, Ryamizard mengakui bahwa koordinasi mengenai pengadaan senjata api memang tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, ada sejumlah pengadaan senjata yang malah menggunakan aturan di luar Undang-Undang yang berlaku. Hal inilah yang kemudian menciptakan polemik.
Namun dirinya pun berharap agar semua pihak terkait wajib berkoordinasi dengan Kemhan agar mencegah polemik serupa terjadi kembali.
“Koordinasi ini belum berjalan dengan benar. Mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena satu induk, yaitu Menteri Pertahanan,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya muatan senjata dan amunisi yang ditujukan untuk Korps Brimob pada akhir pekan lalu, tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hal itu terjadi karena belum ada rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan lolos proses kepabeanan.
Adapun kargo itu berisi senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) dan amunisi RLV-HEFJ kaliber 40x 46mm. SAGL berjumlah 280 yang dikemas dalam 28 kotak (10 pucuk/kotak), dengan berat total 2.212 kg. Sementara amunisi memiliki total 5.932 butir yang dikemas dalam 71 boks dengan berat total 2.829 kg.
Kargo berisi senjata itu diangkut pesawat maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024, dan tiba di Tangerang pada Jumat (29/9), pukul 23.30 WIB.
Polemik ini sendiri pun menarik perhatian Presiden Joko Widodo. Di depan seluruh jajarannya, ia menginstruksikan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, untuk fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masingnya saja. Instruksi itu disampaikan dalam sidang kabinet paripurna yang dihadiri seluruh menteri dan kepala lembaga.
“Saya sebagai kepala pemerintahan, negara dan panglima tertinggi angkatan darat, laut, dan udara, memerintahkan fokus pada tugas masing-masing,” ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (2/10) kemarin.
Jokowi mengatakan stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi akan terbentuk dan terjaga apabila seluruh kementerian dan lembaga fokus pada hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangannya. “Tingkatkan prestasi dalam mendukung semua program yang berkaitan dengan pembangunan negara kita,” kata Jokowi.
Tak cuma itu, Jokowi pun menginstruksikan seluruh pembantunya tidak bersikap dan bertutur kata di luar kewenangan masing-masing, terlebih yang dapat membuat masyarakat khawatir. Pasalnya, beberapa waktu lalu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sempat menyatakan pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer. Pernyataan itulah yang kemudian memicu polemik.
Namun polemik pun mulai sedikit mereda setelah Presiden Jokowi menenangkan dan mengingatkan akan tugas yang lebih penting lagi yakni membangun negara. Menko Polhukam Wiranto pun sudah mengklarifikasi hal ini sebagai akibat komunikasi yang belum selesai.
Pernyataan Menko Polhukam
Sementara pada hari ini, Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) mengenai polemik tersebut urung digelar. Hal itu terjadi lantaran Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memilih hadir di gladi bersih peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI ke-72 di Cilegon, Banten.
“Saya akan panggil (pejabat) yang berkaitan dengan (polemik senjata api) itu. Mungkin sekarang belum bisa karena masih gladi bersih untuk hari TNI. Saya akan selesaikan semuanya, penyelesaian masalah ini ada di saya bukan di masyarakat, di saya sebagai Menteri Koordinator. Enggak bisa (hari ini). Kalau ada yang enggak hadir nanti kamu ribut lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, di kantor Kemenko Pulhukam, Jakarta, Selasa (3/10).
Ia tetap meminta semua pihak untuk tidak gaduh soal isu impor 5.000 senjata api. Menurutnya, sudah ada UU yang mengatur hal-hal yang terkait senjata api. Mulai dari pengadaan, perizinan pengguna, hingga prosedur penggunaannya. Jika diperlukan, pihaknya akan melihat hal-hal yang dianggap kurang cocok atau perlu diubah.
Yang jelas, kata mantan Panglima ABRI itu, pengadaan senjata api yang terkahir diketahui dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta, pada Jumat (29/9) malam, bukan dilakukan institusi liar, tapi institusi negara secara sah. “Jadi jangan buat sesuatu yang bikin keadaan negara gaduh. Saya minta sabar,” kata Wiranto.
Novianto
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengimbau agar pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk bisa memaksimalkan fasilitas yang ada. Hal ini termasuk yang berkaitan dengan upaya-upaya kerja sama yang telah dijalin dengan pihak luar, seperti Taspen dan BP Tapera.
“Untuk teman-teman (pegawai) yang masih aktif untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, baik Tapera maupun Taspen. Sehingga nanti pada saat memasuki masa purna bakti mempunyai nilai tambah yang bisa dimanfaatkan. Dari BP Tapera sudah menawarkan skema-skema ringan untuk kemudahan dalam kepemilikan rumah mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sekarang masih aktif,” ujarnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakart, Selasa (7/5/2024).
Pada acara ‘Pelepasan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Setjen DPR RI Masa Purnabakti TMT 1 April dan 1 Mei 2024’, Indra menjelaskan bahwa pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dengan gamblang, ia menyampaikan bahwa kerja sama ini ditujukan agar mempermudah pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk memiliki hunian sendiri.
“Kita juga sedang merintis dengan Tapera ke depan ini bagaimana nanti pegawai-pegawai semua yang belum memiliki rumah tinggal bisa ada keringanan-keringanan dengan skema yang memungkinkan dari BP Tapera. Sudah dibicarakan nanti tinggal ditindaklanjuti oleh Korpri dari Setjen DPR dan BP Tapera,” jelasnya.
Indra juga menyinggung adanya kerja sama dengan PT Taspen. Kerja sama yang telah terjalin lama ini dinilainya sudah berjalan dengan baik. Dalam acara tersebut, Indra juga memberikan apresiasi pada perwakilan PT Taspen yang senantiasa hadir pada setiap pelepasan pegawai Purna Bakti di Setjen DPR RI dan selalu memberikan informasi terperinci mengenai hak-hak pensiunan yang terkait layanan PT Taspen.
“Kalau dengan Taspen kita sudah bekerjasama dengan baik, pada saat memasuki masa pensiun per tanggal 1 semua hak-hak pensiun (para pegawai purnabakti) sudah langsung diberikan oleh Taspen,” kata Indra.
Tak hanya terkait dengan penyaluran uang pensiun, PT Taspen bersama Korpri Setjen DPR RI juga telah melakukan pembekalan-pembekalan pagi pegawai yang akan purnatugas. Pembekalan ini dilakukan pada dua atau satu tahun sebelum pegawai resmi purnatugas.
“Ada beragam kegiatan yang ditawarkan bagi para purnatugas. Tinggal mereka interest-nya kemana itu yang akan terus kita tawarkan kepada pegawai-pegawai yang satu tahun dua tahun sebelum masa purna tugas ditawarkan untuk mengikuti program itu,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Indra juga menyampaikan bahwa pensiunan Setjen DPR RI masih memiliki hak untuk mengakses beberapa fasilitas, utamanya adalah fasilitas layanan kesehatan. Ia mengatakan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi para pensiunan yang telah mencurahkan upayanya selama mengemban tugas mendukung kegiatan kedewanan.
Jakarta – Akhir ini tengah ramai perbincangan terkait tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi. Aksi demonstrasi pun gencar dilakukan mahasiswa, sebagaimana yang terjadi di Universitas Jenderal Sudirman (Unsoed) Purwokerto dan Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.
Berbagai cara telah ditempuh oleh mahasiswa untuk melunasi mahalnya UKT tersebut. Ada yang mencoba mencari beasiswa, menggadaikan barang-barang berharga, hingga harus berutang. Kasus berutang melalui pinjaman online ini juga sempat ramai, dikarenakan salah satu institusi perguruan tinggi, yaitu ITB, memfasilitasi penawaran penggunaan pinjaman online secara resmi menggunakan situs kampus. Pinjaman online ini dianggap merugikan bagi sebagian mahasiswa dikarenakan Tingkat bunga yang ditawarkan cukup tinggi, hingga 20 persen.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku prihatin dengan kondisi ini. Dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024), ia menegaskan perguruan tinggi tidak selayaknya berdagang mencari untung dengan mahasiswa untuk pembangunan kampus.
Hetifah menyadari kenaikan UKT yang tinggi ini dimungkinkan karena adanya status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) yang memungkinkan perguruan tinggi memiliki kemandirian berupa otonomi baik di bidang akademik maupun non akademik. Perubahan status tersebut pun membuat PTN-BH memiliki kewenangan mutlak untuk menetukan arah kebijakan PTN tanpa intervensi dari luar.
Meskipun demikian, Hetifah menyayangkan, dengan adanya PTN-BH seharusnya PTN dapat meningkatkan reputasi maupun kualitas baik secara institusi maupun lulusan mahasiswa. PTN-BH diberikan keleluasaan untuk untuk mencari dana tambahan dari pihak swasta guna menjalankan aktivitas kampus atau Pembangunan infrastruktur lainnya. Namun, tegasnya, bukan berarti PTN ini bisa sewenang-wenang untuk menaikkan UKT mahasiswa.
“Kita tahu sendiri kondisi penghasilan rata-rata masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, peningkatan UKT 3 hingga 5 kali lipat sungguh tidak logis dan tidak relevan,” terang Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Karena itu, Hetifah mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap otonomi PTN-BH terkait jenis-jenis pendapatan terutama dari bidang akademik/pendidikan. Hal itu agar ada standar minimum dan maksimum nominal UKT, sehingga tidak memberatkan mahasiswa.
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri agenda 10th MIKTA Speakers’ Consultation di Meksiko, Senin (6/5/2024) siang waktu setempat. Agenda ini merupakan forum pertemuan konsultatif antara negara-negara kekuatan menengah (middle power) yang terdiri dari negara Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia.
Forum ini mengusung tema ‘The Coordinated Action of Parliaments to Build a More Peaceful, Equitable, and Fair World’ atau ‘Aksi Parlemen yang Terkoordinasi untuk Membangun Dunia yang Lebih Damai, Seimbang, dan Adil’. Saat berbicara, dirinya mengingatkan agar para anggota MIKTA menjembatani perbedaan dan menurunkan ketegangan akibat polarisasi antar kekuatan besar.
“Negara anggota MIKTA perlu mendapat kepercayaan dari berbagai kekuatan besar untuk berperan sebagai honest broker. MIKTA juga perlu mendorong pelaksanaan tatanan internasional yang berbasis aturan (rules-based international order),” tutur Puan melalui rilis kepada Parlementaria, di Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Diketahui, honest broker kerap digunakan dalam kapasitas seseorang atau lembaga sebagai mediator yang netral. Honest broker menyampaikan pandangan dari dua sisi berbeda dalam sebuah persetujuan atau tidak persetujuan, sehingga membantu keduanya untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pada 10th MIKTA Speakers’ Consultation sesi pertama yang membahas soal perdamaian global, ia berharap adanya dukungan untuk menguatkan reformasi tata kelola global terutama PBB. Sebagai model baru kerja sama lintas kawasan (cross-regional group). Menurutnya, MIKTA juga harus mendorong stabilitas dan perdamaian di kawasannya masing-masing (regional order). “Karena perdamaian di kawasan dapat menjadi building block bagi perdamaian dan stabilitas global,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menekankan peran krusial parlemen untuk mewujudkan perdamaian dunia. Ia menyebut melalui jaringan antar-parlemen, negara-negara MIKTA dapat memperkuat saling kepercayaan, dialog, dan kerja sama antar bangsa.
“Saya mengajak Parlemen negara-negara MIKTA untuk bersama menjadi pilar utama dalam membangun perdamaian dan stabilitas global. Dan kita harus menciptakan dunia yang lebih damai yang dapat menjamin keamanan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat yang kita wakili,” tandas Puan.
Indra Iskandar Imbau Pegawai Setjen DPR Optimalkan Fasilitas Taspen dan Tapera
Komisi X Desak Evaluasi Status Otonomi PTN-BH Guna Akhiri Polemik Nomimal UKT
Hadiri MIKTA ke-10, Puan Maharani Suarakan Perdamaian Dunia di Meksiko
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
