Prabowo dan Koalisinya Tak Belajar dari Kesalahan Pilpres 2014
Jakarta – Pasangan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subainto-Sandiaga Uno, serta tim suksesnya tak pernah belajar dari Pemilihan Presiden 2014. Cara sama masih mereka lakukan di Pilpres 2019, terutama usai hitung cepat dari lembaga survei ternama diumumkan.
Rasanya tidak berlebihan bila kita menyebut Pemilihan Presiden 2019 seperti ulangan Pilpres 2014. Kontestan utamanya sama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Hasil hitung cepat lembaga survei tepercaya juga hampir mirip. Perbedaannya hanya pada calon wakil presiden dan partai pengusung.
Seperti diketahui, hasil hitung cepat berbagai lembaga survei memenangkan Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019. Persentasenya di rentang 54-55%. Sementara, Prabowo-Sandiaga Uno di rentang 45-46%.
Melihat hasil hitung cepat ini, Prabowo langsung menyatakan tak mau terima kekalahan. Ia menuding lembaga survei tersebut dibayar untuk mendukung salah satu paslon.
Selepas menuding, Prabowo langsung mendeklarasikan kemenangan. Bahkan, deklarasi kemenangan ini disampaikan tiga kali. Pertama, usai mengomentari hasil hitung cepat, ia menyebut dirinya dan Sandi menang 52 persen berdasarkan hitung cepat internal Badan Pemenangan Nasional.
Kali kedua, sore hari selepas pencoblosan (17 April), ia kembali mengumumkan kemenangan dan disertai sujud syukur. Kali ini angkanya meroket 62 persen. Itu berdasarkan hasil real count internal. Kali ketiga, pada 18 April, kali ini bersama Sandiaga Uno.
Sembari mengamati rekapitulasi di Komisi Pemilihan Umum, kubu Prabowo terus menyerukan bahwa ada kecurangan yang masif, terstruktur, dan sebagainya. Isu ini digaungkan oleh Prabowo, Hashim Djojohadikusumo (adik kandung Prabowo sekaligus Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, juru bicara, hingga akun robot di media sosial.
Baca Juga:
- Magnet Gus Dur Turut Bantu Jokowi-Maruf Menangi Jawa Timur
- Evaluasi Pemilu Serentak 2019 demi Kualitas Demokrasi di Indonesia
- Jokowi-Maruf Menang Telak di Taiwan
Déjà vu
Terdengar familier? Pasti. Lima tahun yang lalu, strategi serupa juga dilakukan oleh kubu Prabowo.
Saat itu, Prabowo berpasangan dengan Hatta Radjasa. Selepas hitung cepat oleh sejumlah lembaga survei diumumkan, Prabowo bersama Koalisi Merah Putih (koalisi pendukung Prabowo di Pilpres 2014) mengumumkan kemenangan.
Dasar Prabowo saat itu adalah empat hasil hitung cepat yang memenangkan dirinya dan Hatta Rajasa. Di antaranya, Puskaptis (52,05% untuk Prabowo-Hatta), Indonesia Research Center (51,11%), Lembaga Survei Nasional (50,56%), dan Jaringan Suara Indonesia (50,13%).
Prabowo sangat yakin dengan perhitungan 4 lembaga survei ini hingga dia sangat pede dengan kemenangannya. Ditambah lagi, perhitungan C-1 Pilpres 2014 yang dipercayakan oleh kader PKS menyebut Prabowo-Hatta menang dengan persentase 52,3 persen. Real count dari PKS itu ajaibnya juga dilakukan pada 9 Juli 2014, malam. Artinya, selisih 6 hingga 7 jam saja dari penutupan PKS
Prabowo pun melakukan sujud syukur dengan kemenangan yang berdasarkan dua informasi tersebut.
Sayang, 22 Juli 2014, hasil akhir di KPU berbeda dengan survei yang dipercaya Prabowo. Prabowo dinyatakan kalah tipis oleh KPU.
Saat itu, Jokowi-Jusuf Kalla dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2014 dengan 53,15% suara, sedangkan Prabowo-Hatta Rajasa mendulang 46,85%.
Angka ini hampir mirip dengan 7 lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK. Ketujuh lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK saat itu adalah Populi Center (50,95% untuk Jokowi-JK), CSIS (51,9%), Litbang Kompas (52,33%), Indikator Politik Indonesia (52,95%), Lingkaran Survei Indonesia (53,37%), RRI (52,68%), dan SMRC (52,91%).
Tuding Membabi Buta Penyelenggara Pemilu
Lima tahun yang lalu pun sama dengan sekarang. Selepas pengumuman resmi dari KPU saat itu, kubu Prabowo langsung menuding adanya kecurangan sistematis, masif, dan terstruktur.
Tudingan itu dilayangkan Prabowo dan koalisinya di hadapan awak media melalui konferensi pers. Saat itu pula, Prabowo menarik diri dari Pilpres 2014.
“Kami menarik diri dari proses yang berlangsung,” tutur Prabowo dalam konferensi pers dan disertai takbir oleh pendukungnya, 22 Juli 2014.
Kubu Prabowo menggugat hasil Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi. Mereka membawa data kecurangan di 52.000 tempat pemungutan suara dengan melibatkan 21 juta daftar pemilih tetap. Gugatan ini dimentahkan oleh MK. Prabowo harus gigit jari dan menerima kekalahan tipis dari Jokowi-JK.
Pada Pilpres 2019 ini, mereka kembali melakukan hal sama. Kali ini kubu Prabowo menyebut ada 17,5 juta DPT bermasalah dan 1.200 temuan kecurangan.
Mereka juga sudah menggerakkan massa untuk unjuk rasa di depan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Simpatisan Prabowo ini meminta DKPP menyatakan Pemilu 2019 curang. Mesin-mesin robot juga sudah digerakkan untuk menggalakkan narasi pemilu curang.
Tak Mau Belajar dari Pilpres 2014
Prabowo dan kroninya seperti tak belajar dari kesalahan dan kekalahan Pilpres 2014. Mereka tidak bisa membangun narasi positif saat masa kampanye. Kebalikannya, kubu 02 masih menggunakan narasi kampanye hitam. Jelas ini tak mendapatkan simpati bagi pemilih mengambang.
Kesalahan itulah yang paling fatal. Pasalnya, Prabowo punya waktu lima tahun untuk menyiapkan amunisi demi melawan petahana. Justru, ia menggunakan amunisi lama dengan lebih masif yang justru tak mempan.
Ketika kalah hitung cepat, Prabowo juga tak mau bercermin dari Pilpres 2014. Mereka malah menuding dengan narasi yang sama seperti pemilu 2014.
Seharusnya, Prabowo lebih bisa menunjukkan sikap negarawan. Dengan begitu simpati bisa datang. Bukan malah teriak-teriak tanpa pembuktian valid dan rigid. Apa yang beredar saat ini tak lebih dari asumsi. Menengok Pilpres 2014, kubu Prabowo akan terus meneriakkan narasi kecurangan hingga putusan di MK.
Untuk menjaga pesta demokrasi ini, KPU dan Bawaslu harus tetap bekerja secara transparan tanpa terpengaruh narasi kubu Prabowo. Selama belum ada bukti-bukti dan keberatan di proses hukum, apa yang diutarakan oleh Prabowo dan koalisinya hanya sebatas asumsi.
Narasi fitnah tersebut harus diimbangi oleh narasi fakta-fakta di lapangan dan juga transparansi penyelenggara pemilu. Ini dilakukan agar pemilu di Indonesia lebih baik.
Dwi
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
