Presiden Jokowi Inginkan Kearifan Lokal sebagai Modal Bersaing di Dunia Digital
Jakarta – Teknologi berkembang dengan cepatnya. Dengan perkembangan teknologi, dunia kini hidup di era keterbukaan. Negara-negara pun berlomba mengejar inovasi-inovasi baru di bidang teknologi.
Mau tidak mau, segala lapisan harus beradaptasi dengan perkembangan itu. Di dunia usaha misalnya, siapa yang mampu memanfaatkan teknologi maka mereka sudah memiliki keunggulan tersendiri. Hal itu bukan lagi merupakan suatu pilihan.
Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat membuka Konferensi IDByte 2017 di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, pada Kamis, 28 September 2017.
“Kalau kita mau sejahtera, kita harus menyambut baik perkembangan-perkembangan ini, tidak ada pilihan. Perkembangan ini tidak bisa dibendung. Kalau kita menutup diri terhadap inovasi-inovasi seperti ini kita akan kehilangan daya saing,” ujarnya.
Negara-negara yang mampu memunculkan inovasi-inovasi di bidang itu disebutnya akan memiliki daya saing yang tinggi. Demikian pula dengan dunia usaha yang pada akhirnya memunculkan raksasa-raksasa teknologi digital.
Lalu muncul pertanyaan, dengan adanya para raksasa teknologi tersebut, apakah kita akan menyerah begitu saja? Apakah tidak ada hal lain yang bisa dilakukan para pelaku usaha digital di Tanah Air untuk berkompetisi?
Jawabnya adalah tidak! Selalu ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Setidaknya, inilah pandangan yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo dalam kesempatan tersebut.
“Memang ada raksasa-raksasa internet yang harus kita manfaatkan. Tapi di ekonomi digital masih ada peluang-peluang yang sangat besar bagi pemain-pemain lokal,” ucapnya.
Pemain lokal disebut Presiden harus mampu mengangkat keunggulan atau ciri khas lokal yang dimiliki. Inilah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dapat bersaing di pasar global.
“Orang Amerika tidak akan pernah mengerti artinya ndeso seperti kita. Orang Tiongkok tidak akan pernah mengerti artinya baper seperti kita. Berapa pun modal Google dan Amazon, mereka tidak akan pernah sedekat dan seakrab dengan orang kita seperti kita sendiri,” demikian mantan Gubernur DKI Jakarta ini menggambarkan.
Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo mendorong para pelaku usaha digital di Tanah Air untuk jeli dalam melihat keunggulan budaya kita sendiri yang kemudian diterapkan dalam dunia digital.
Selain itu, yang tak kalah pentingnya, jangan sekali-kali mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu seperti mengembangkan sesuatu yang sebenarnya sudah ada. Sebaliknya, gunakan tenaga dan pikiran untuk memunculkan inovasi yang betul-betul unik dan mengangkat budaya lokal.
“Menurut saya, jangan coba-coba kita membuat Alibaba atau Google tandingan. Buat apa membuat itu lagi? Menurut saya kita akan buang waktu dan tenaga. Manfaatkan dan pakai saja yang sudah ada itu kemudian fokuskan tenaga kita untuk membuat inovasi-inovasi yang benar-benar unik dan lokal,” ia menegaskan.
Jatuh? Bangkit Lagi!
Untuk mendukung perkembangan usaha dan ekonomi digital di Tanah Air, pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakan yang ada.
Pemerintah akan memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi para pelaku usaha untuk bereksperimen dan berinovasi.
“Pemerintah harus memberikan keleluasaan untuk bereksperimen. Inovasi membutuhkan eksperimen, hal-hal baru harus dicoba,” ucap Presiden.
Kepala Negara menyadari bahwa dari sekian banyak eksperimen yang dilakukan, pasti terdapat beberapa yang belum berhasil. Namun, baginya kegagalan itu merupakan hal yang dapat dijadikan pembelajaran ke depan.
“Kita harus menoleransi banyak kegagalan. Tidak apa, jangan malu, jangan menyerah. Jatuh tidak apa yang penting bangkit lagi. Jatuh kemudian bangkit lagi. Itulah kenyataan di dunia digital,” tuturnya.
Presiden sendiri mengingatkan kepada jajarannya bahwa untuk mendukung iklim usaha digital dan berbagai eksperimen yang dilakukannya, pihaknya tidak boleh terlalu membatasi usaha-usaha rintisan dengan aturan yang menyulitkan.
“Startup tidak boleh dicekik dengan regulasi-regulasi yang berlebihan. Ini sudah saya sampaikan kepada menteri-menteri. Ini juga satu alasan kenapa deregulasi itu penting untuk mengurangi tumpang tindihnya aturan dan persyaratan yang menghambat cara-cara maupun pola baru,” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
