Presiden Jokowi Tak Sungkan Berbagi Pengalaman dan Mencari Kiat Jitu Dari Peternak
Jakarta – Mungkin tak banyak yang tahu kalau Presiden Joko Widodo ternyata mulai menggemari hobi sebagai seorang peternak kambing. Dalam vlog yang pernah ia unggah di saluran YouTube pribadinya pada Maret lalu, Presiden memang pernah mengabarkan kelahiran dua ekor anak kambing yang ada di Istana Bogor.
“Sepuluh bulan yang lalu, saya beli 5 ekor kambing, 3 betina dan 2 jantan. Setelah sepuluh bulan, sekarang menjadi 11 kambing. Artinya beranaknya enam,” cerita Presiden saat hadir di Jambore Peternakan Nasional 2017 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Minggu, 24 September 2017.
Di hadapan para peternak yang turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Negara tak sungkan mengakui kalau saat ini ia sedang mempelajari bagaimana cara beternak.
“Saya hitung-hitung dengan kalkulasi hitungan ekonomi, untungnya besar juga,” ucapnya.
Meski demikian, ia mengakui bahwa beternak domba seperti yang ia lakukan saat ini tidaklah mudah. Oleh karenanya, Presiden meminta beberapa orang peternak untuk berbagi pengalamannya selama ini.
Sugiharto, seorang peternak dari Purworejo, mengaku memiliki 206 ekor kambing dari semula yang hanya 6 ekor kambing. Kepada Presiden, ia menceritakan bahwa dahulu ia bekerja sebagai seorang kontraktor yang kemudian banting setir menjadi peternak. Kini dengan profesi barunya itu ia bisa mengaryakan tiga orang pekerjanya.
“Cukup, Pak. Ada yang membersihkan kandang, ada yang membuat pakan,” jawabnya ketika ditanyakan Presiden apakah dengan tiga pekerja tersebut cukup untuk mengurus ratusan kambing miliknya itu.
“Oh tiga cukup ya, berarti yang saya kebanyakan dong. Kambing saya ada 11 tapi operatornya ada 3. Berarti kalau kambingnya ada 11 berarti enggak usah pakai operator dong ya. Berarti saya sendiri ya,” ucap Presiden disambut tawa dan tepuk tangan para undangan.
Ada banyak hal lainnya yang dikemukakan oleh Sugiharto. Presiden Joko Widodo tentu saja merasa senang dapat mendengar sendiri pengalaman-pengalaman para peternak yang selain bisa ia terapkan sendiri, juga mengetahui kondisi para peternak di Tanah Air.
“Kalau kambingnya sudah lebih dari 500 kasih tahu saya ya, nanti saya datang ke Purworejo. Saya ingin mempunyai sebuah contoh agar masyarakat membangun industri peternakannya. Lebih bagus lagi kalau ada gabungan-gabungan, itu akan menekan biaya,” ucap Presiden.
Lain halnya dengan Sugiharto, Didik yang datang dari Perserikatan Ternak Kambing dan Domba se-Yogyakarta mengatakan bahwa saat ini ia mengelola sekira 10 ribu ekor kambing. Semua kambing itu berasal dari sekira 500 peternak.
“Kami mungkin satu-satunya yang punya unit pengolahan pakan. Tidak satu persen pun kami ambil dari luar,” ia menjelaskan.
Mendengar itu, Kepala Negara semakin tertarik. Menurutnya, hal-hal seperti itu yang seharusnya banyak dilakukan para peternak lainnya.
“Ini yang namanya mengorporasikan peternak. Ada industri bibit dan pakan ternaknya, dari hulu ke hilir dikonsolidasikan. Pertanian juga harus seperti itu. Kalau ada industrinya itu akan efisien,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan bahwa pihaknya akan terus memberikan dukungan melalui kebijakan-kebijakan yang menjadikan para peternak semakin mandiri. Ia juga mengingatkan jajarannya untuk tidak mempersulit para peternak dan para pengusaha kecil pada umumnya dengan mengurangi hambatan aturan yang ada.
“Saya kira Pak Menteri harus catat. Kita ini terlalu banyak aturan yang menghambat usaha kita,” ia menegaskan.
Ia pun berencana akan turun langsung ke sejumlah daerah melihat bagaimana jalannya industri ternak di sana.
“Sewaktu ke lapangan nanti, ke Yogya, Bandung, dan Purworejo, nanti kita lihat apa industri peternakan kita sudah berjalan dengan baik. Tentu kita dari sisi pemerintah akhirnya bisa memberikan kebijakan, mungkin suntikan yang justru tidak meninabobokan kita. Dulu banyak pemberian sapi dari pemerintah, tapi tidak memiliki hasil apa-apa. Saya kira lebih bagus kalau kita berikan rangsangan agar peternak masuk ke sistem perbankan seperti KUR (kredit usaha rakyat),” ujarnya.
Terakhir, Presiden juga mendorong para peternak untuk dapat bekerja sama dan membentuk sebuah kelompok besar peternak. Dengan cara itu, ia meyakini bahwa keuntungan yang bisa didapatkan para peternak akan semakin berlipat.
“Industri peternakan yang terkonsolidasi bisa memberikan keuntungan yang sangat besar. Satu tahun dari 100 kambing bisa Rp120 juta, itu bukan angka yang kecil. Bisnis apa yang bisa memberikan return seperti itu,” tuturnya.
Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Ping
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
