Super Malaria Menyebar di Asia Tenggara, Obat yang Ada Tidak Mempan
Ilmuwan memperingatkan Penyebaran cepat “super malaria” di Asia Tenggara merupakan ancaman global yang mengkhawatirkan. Bentuk parasit malaria yang berbahaya ini tidak bisa dibunuh dengan obat anti malaria utama.
Itu muncul di Kamboja namun sejak itu menyebar melalui beberapa bagian Thailand, Laos dan telah tiba di Vietnam selatan.
Pengobatan dengan obat malaria yang ada di Vietnam gagal pada tingkat mengkhawatirkan karena superbug ini sangat tahan obat dan telah menyebar ke bagian selatan negara ini dari Kamboja barat, para ilmuwan mengatakan pada hari Kamis (21/9).
Dalam surat mereka yang diterbitkan dalam jurnal Lancet Infectious Diseases, para ilmuwan mengatakan bahwa penyebaran superbug di seluruh wilayah sub-wilayah Mekong merupakan ancaman serius bagi pengendalian malaria dan upaya pemberantasan.
“Hal ini dapat menyebabkan peningkatan penularan malaria di negara-negara ini dan sangat membahayakan upaya mereka memberantasan malaria,” kata Arjen Dondorp, rekan penulis surat dan kepala malaria dan wakil kepala Unit Penelitian Kedokteran Tropis Mahidol-Oxford Thailand.
Co-author dan kolega Nicholas White mengatakan dalam sebuah rilis berita yang menyertai bahwa resistansi obat adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat yang harus segera ditangani. Kementerian Kesehatan Vietnam mengatakan pada bulan April bahwa malaria yang resisten terhadap artemisinin telah dilaporkan di lima provinsi dan mengancam akan menyebar secara nasional.
Vietnam melaporkan 4.000 kasus malaria yang dikonfirmasi pada tahun 2016, turun 52 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kementerian kesehatan mengatakan dalam laporan tersebut pada bulan April. Pemerintah telah menetapkan target untuk menghilangkan malaria pada tahun 2030. Upaya tersebut sebelumnya telah terdeteksi di beberapa bagian Thailand, Myanmar dan Laos.
Malaria adalah penyakit yang ditularkan nyamuk terutama mematikan bagi anak-anak. The World Health Organization memperkirakan 429.000 orang yang sebagian besar di Afrika meninggal karena penyakit ini tahun 2015. Upaya pengobatan dan penanggulangan penyakit ini sudah dilakukan melalui vaksin pada tahun 2015. Namun, vaksin ini hanya bekerja pada sepertiga anak-anak dan belum direkomendasikan untuk digunakan oleh WHO.
Tim di Oxford Tropical Medicine Research Unit di Bangkok mengatakan ada bahaya nyata malaria menjadi tidak dapat diobati. Prof Arjen Dondorp, kepala unit tersebut, mengatakan kepada situs BBC News: “Kami pikir ini adalah ancaman serius.
“Ini mengkhawatirkan bahwa strain ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh wilayah dan kami khawatir hal itu dapat menyebar lebih jauh [dan akhirnya] meluncur ke Afrika.”
Gagal perawatan
Dalam sebuah surat yang diterbitkan dalam The Lancet Infectious Diseases, para peneliti merinci “perkembangan mengerikan baru-baru ini” yang telah melihat resistensi terhadap obat artemisinin yang muncul.
Sekitar 212 juta orang terinfeksi malaria setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh parasit yang disebarkan oleh nyamuk penghisap darah dan merupakan pembunuh utama anak-anak. Pengobatan pilihan pertama untuk malaria adalah artemisinin dalam kombinasi dengan piperaquin. Tapi karena artemisinin menjadi kurang efektif, parasit iyu kini telah berevolusi untuk melawan piperaquine juga.
Sekarang ada “tingkat kegagalan yang mengkhawatirkan”, kata surat itu. Prof Dondorp mengatakan bahwa pengobatan tersebut gagal sekitar sepertiga dari waktu di Vietnam sementara di beberapa daerah di Kamboja tingkat kegagalannya mendekati 60%. Ketahanan terhadap obat-obatan akan menjadi bencana besar di Afrika, di mana 92% dari semua kasus malaria terjadi.
Melawan waktu
Ada dorongan untuk menghilangkan malaria di sub-wilayah Greater Mekong sebelum terlambat. Prof Dondorp menambahkan: “Ini adalah perlombaan melawan waktu – kita harus menghilangkannya sebelum malaria menjadi tidak dapat diobati lagi dan kita melihat banyak kematian.
“Jika saya jujur, saya cukup khawatir.” ujar Prof Dondorp.
Michael Chew, dari badan amal penelitian Wellcome Trust, mengatakan: “Penyebaran strain superbug ‘malaria ini, yang resistan terhadap obat paling efektif yang kita miliki, mengkhawatirkan dan memiliki implikasi besar bagi kesehatan masyarakat secara global.
“Sekitar 700.000 orang per tahun meninggal karena infeksi yang resistan terhadap obat, termasuk malaria. Jika tidak ada yang dilakukan, ini bisa meningkat menjadi jutaan orang setiap tahun pada tahun 2050.” kata Michael Chew.
Bagaimana dengan Indonesia? Segera bersiap diri sebelum terlambat.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
