Pemerintah Akan Pangkas Aturan yang Menghambat Inovasi dan E-Commerce
Jakarta – Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menuntut perubahan dalam berbagai bidang. Apalagi kita telah melihat sendiri bagaimana pergeseran dan transisi terjadi karena perubahan global. Dunia bisnis dan ekonomi pun menjadi salah satu sektor yang merasakan dampaknya.
Perubahan-perubahan inilah yang menurut Presiden Joko Widodo agar dapat dicermati oleh para pelaku usaha, utamanya di era ekonomi digital sekarang ini. Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan di acara pembukaan Indonesia Business & Development Expo di Jakarta Convention Center, Rabu, 20 September 2017.
“Kita semuanya saya kira sudah amat memahami e-commerce. Ada pergeseran perniagaan dari dunia offline menuju online. Kita sudah hadapi itu, sudah ada. Daripada orang jauh-jauh ke toko atau ke mall karena macet di jalan, mereka sekarang cuma keluarkan smartphone, buka aplikasi, dan pesan dalam aplikasi, tinggal tunggu barangnya diantar sampai ke rumah,” ujarnya.
Pergeseran-pergeseran itu tak hanya terjadi dalam pola konsumsi, pola kerja dan produksi pun turut berubah. Para produsen pun harus jeli melihat tren yang ada agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.
“Dulu orang harus keluar uang Rp50.000-Rp75.000 untuk beli DVD. Sekarang ratusan ribu video gratis di Youtube, Facebook, dan Instagram bisa kita lihat dan pakai. Dulu orang harus keluar uang untuk beli buku, koran, majalah, sekarang segala macam berita dan tulisan gratis ada di internet. Bayangkan perubahan-perubahan itu, ini harus kita sadari dan pahami semuanya,” ucapnya.
Namun, di tengah perubahan itu, muncul peluang-peluang baru yang dapat dimanfaatkan. Banyak sektor usaha lain yang justru semakin tumbuh sebagai efek berantai dari perkembangan yang ada.
“Kafe dan restoran, tempat para anak-anak muda milenial berkumpul dan berfoto bersama, semakin semarak. Biro perjalanan dan pariwisata mengalami pertumbuhan yang dahsyat dan semakin cepat. Sektor pariwisata bertumbuh 10-15 persen per tahun di saat ekonomi kita tumbuh 5 persen per tahun. Orang mencari pengalaman yang seru, mencari tempat wisata yang khas agar bisa pasang foto-foto dan video dari tempat yang kita datangi,” ia menerangkan.
Kunci untuk dapat memanfaatkan segala peluang itu adalah kemauan untuk berinovasi dan bereksperimen. Sebab, hal-hal baru memang harus diuji terlebih dahulu. Masyarakat harus diberi lebih banyak peluang dalam berinovasi.
Selain itu pemerintah akan berupaya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang muncul akibat perubahan global. Banyak hal yang akan dilakukan untuk mendukung inovasi-inovasi baru bermunculan di tengah masyarakat.
“Strategi pemerintah seperti apa? Yang pertama, karena semua menteri hadir di sini, keleluasaan untuk bereksperimen harus diberikan kepada seluruh masyarakat. Karena inovasi itu membutuhkan eksperimen. Hal-hal yang baru ini harus dicoba dan itu membutuhkan biaya. Berarti startup jangan dicekik dengan regulasi yang berlebihan, jangan banyak diatur,” ucapnya.
Banyaknya aturan-aturan yang menghambat justru mengakibatkan inovasi turut terhambat pula. Bahkan, berulang kali Presiden menyebut bahwa negara kita ialah negara yang memiliki terlalu banyak aturan. Banyaknya aturan yang ada tersebut pada akhirnya malah mempersulit diri sendiri.
Pemerintah sendiri belakangan gencar melakukan upaya dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Salah satunya ialah dengan melakukan deregulasi dari kebijakan dan aturan-aturan yang dinilai dapat menghambat dunia usaha. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap dapat mengurangi tumpang tindihnya aturan dan persyaratan yang menghambat cara-cara dan inovasi-inovasi baru untuk bermunculan.
“Ini menjadi tugas saya untuk terus menggempur peraturan-peraturan itu agar semakin sedikit sehingga kita lincah dan fleksibel dalam melakukan inovasi,” kata Presiden.
Selain itu, untuk mendukung tumbuhnya perekonomian digital, pemerintah juga memperhatikan aspek keamanannya karena ekonomi digital sangat rentan terhadap kejahatan siber dan berimplikasi terhadap elemen-elemen ketahanan nasional lainnya.
“Beberapa bulan yang lalu pemerintah juga telah membentuk badan siber dan sandi negara. Sekarang dalam proses membangun kelembagaannya,” ucapnya.
Lebih lanjut, saat ditemui oleh para jurnalis, Kepala Negara juga menyinggung bahwa pergeseran perniagaan konvensional menjadi berbasis online tidak dapat dibendung. Negara-negara lain pun juga mengalami hal yang sama.
“Yang paling penting adalah menyiapkan bagaimana yang offline ini bisa masuk ke online. Itu jadi tugas pemerintah dan tugas kita semuanya,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menginstruksikan kepada BUMN-BUMN untuk turut mempersiapkan diri merespons segala perubahan ini. Mereka juga diminta untuk dapat turut serta mengedukasi masyarakat agar mampu mengembangkan usaha yang selaras dengan perkembangan teknologi sekarang ini.
“Tadi saya sudah menegaskan juga ke Ibu Menteri BUMN dan ke Pak Menko agar BUMN ikut mengedukasi masyarakat dan menyiapkan masyarakat-masyarakat dunia usaha agar bisa masuk dari offline ke online karena tidak mungkin itu kita bendung,” ujarnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Ping.
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
