Aplikasi Internet Bawa Revolusi Perjodohan di India
India – India terkenal sebagai negara yang konservatif secara sosial, di mana perkawinan lebih sering diatur oleh pihak keluarga. Namun di era globalisasi yang didukung akses Internet yang lebih cepat dan murah ke seluruh wilayah India, menimbulkan efek yang sebelumnya tidak pernah terjadi, yaitu perjodohan online.
Konektivitas seluler yang meluas, memungkinkan bagi warga pedesaan untuk online sehingga memudahkan mereka untuk menemukan calon pasangan yang cocok dari berbagai pelosok negeri. Hal itu meningkatkan permintaan layanan cyber seperti Matrimony.com Ltd, Jeevansathi dan Shaadi.com, platform yang mengoperasikan database materi perkawinan yang dapat ditelusuri.
Dengan sekitar 450 juta pengguna Internet bergerak, revolusi teknologi informasi India mengubah pasar perkawinan, yang secara tradisional didominasi oleh negosiator dan perantara pernikahan, serta iklan di surat kabar, meskipun demikian layanan perjodohan online tersebut masih dianggap melanggar batas.
Seperti dikutip Bloomberg, Kamis (14/09), Ken Research Pvt Ltd mengatakan dalam sebuah laporan tahun lalu bahwa pendapatan dari industri pemula berkembang rata-rata 21% per-tahun dari tahun 2010 sampai 2015, dan akan mencapai 20,6 miliar rupee (sekitar $322 juta) pada tahun 2020.
Matrimony.com, yang membuka penawaran umum perdana pada hari Senin lalu, menambahkan 3 juta profil pengguna tahun lalu, di mana 40 persennya berada di daerah semi perkotaan. Tiga perempat profil yang ditambahkan ke basis data perusahaan yang berbasis di Chennai pada kuartal yang berakhir 30 Juni diupload dari sebuah smartphone, dibantu oleh handset yang lebih murah, koneksi Internet yang lebih cepat, dan perangkat tambahan aplikasi seluler.
“Kami berharap tren terus berlanjut dan alasan tersebut akan membantu lebih banyak orang datang ke platform kami,” kata Murugavel Janakiraman, pendiri dan CEO Matrimony.com, dalam sebuah wawancara. Pasar pernikahan di India, termasuk layanan perjodohan, tempat sewa, katering, dekorasi dan fotografi, bernilai sekitar $54 miliar per-tahun.
Guna meningkatkan koneksi ke jaringan seluler generasi keempat di daerah pedalaman India, sebuah perusahaan bernama Reliance Jio Infocomm milik orang terkaya India, Mukesh Ambani, mulai bulan Juli menawarkan handset yang didukung data disebut ‘JioPhones’ seharga 1.500 rupee dengan tarif bulanan seharga 153 rupee. Kisaran harga tersebut juga diikuti Bharti Airtel Ltd, hanya belum termasuk biaya data.
“Baru-baru ini dengan diluncurkannya Jio, kami telah melihat peningkatan penetrasi yang besar di pasar Jio,” kata Wakil Presiden Senior Jeevansathi.com, Rohan Mathur, dalam sebuah wawancara di kantornya di New Delhi. “Peningkatan penetrasi Internet yang sangat besar ini menyebabkan sejumlah besar pengguna online.”
Perubahan pasar perkawinan ini memiliki efek majemuk, karena lebih banyak pengguna berarti akan lebih banyak peminat potensial yang menarik lebih banyak pengguna.
Menurut seorang profesor sosiologi di Institut Teknologi India Delhi, Sarbeswar Sahoo, sistem ‘pernikahan terjadwal’, yang berakar pada perpecahan sosial berbasis kasta dan patriarki, sedang mengalami transformasi.
Sementara “pernikahan cinta” semakin disukai oleh orang India yang lebih muda, kebiasaan kasta dan komunitas yang terus berlanjut di India menyulitkan orang untuk jatuh cinta dan menikah, Sahoo menulis dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam Journal of South Asian Studies pada bulan Juni.
“Teknologi perkawinan online melanggar batas-batas geografis dan memberikan otonomi lebih kepada kandidat dalam `mengatur` perkawinan mereka sendiri,” ujarnya. “Teknologi baru dan proses perjodohan online menentang kategorisasi cinta dan pernikahan yang tetap. Ini menghasilkan perkawinan dengan kombinasi ‘mengatur diri sendiri’ dan ‘yang terbaik dari kedua dunia’, lanjut Sahoo.
Seperti yang dialami Md Azaharuddin Ahmed, 30, yang menemukan Mazda Sultana lewat Matrimony.com tahun 2015. Dari segi kalangan, wilayah dan agama, cocok untuknya. “Saya pergi ke situs web, menemukannya, dan orang tua saya tidak keberatan dengan pilihan saya,” kata Azaharuddin, yang tinggal di Jorhat, sebuah kota di negara bagian Assam yang terpencil di timur laut.
Pasangan itu menikah tahun lalu setelah pacaran yang difasilitasi oleh sebuah aplikasi di teleponnya. “Sulit membawa laptop di sekitar, jadi wajar saja kita lebih suka chatting lewat ponsel,” katanya.
Sejak tiga tahun lalu, 60% basis pengguna Shaadi.com dari 3 juta penggunanya mengakses situs ini melalui komputer desktop. Jumlah tersebut menyusut menjadi 20%, sementara akses mobile melonjak menjadi 80% dari 40%, kata CEO Gourav Rakshit dalam sebuah wawancara telepon. Rakshit juga melihat pertumbuhan yang berasal dari daerah semi urban yang lebih kecil.
“Kami melihat orang-orang menggunakan koneksi wifi, beralih ke ponsel untuk mengakses layanan ini, dan tingkat aksesnya meningkat cukup dramatis,” jelasnya.(Cathy – Ipotnews)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
