Aplikasi Internet Bawa Revolusi Perjodohan di India
India – India terkenal sebagai negara yang konservatif secara sosial, di mana perkawinan lebih sering diatur oleh pihak keluarga. Namun di era globalisasi yang didukung akses Internet yang lebih cepat dan murah ke seluruh wilayah India, menimbulkan efek yang sebelumnya tidak pernah terjadi, yaitu perjodohan online.
Konektivitas seluler yang meluas, memungkinkan bagi warga pedesaan untuk online sehingga memudahkan mereka untuk menemukan calon pasangan yang cocok dari berbagai pelosok negeri. Hal itu meningkatkan permintaan layanan cyber seperti Matrimony.com Ltd, Jeevansathi dan Shaadi.com, platform yang mengoperasikan database materi perkawinan yang dapat ditelusuri.
Dengan sekitar 450 juta pengguna Internet bergerak, revolusi teknologi informasi India mengubah pasar perkawinan, yang secara tradisional didominasi oleh negosiator dan perantara pernikahan, serta iklan di surat kabar, meskipun demikian layanan perjodohan online tersebut masih dianggap melanggar batas.
Seperti dikutip Bloomberg, Kamis (14/09), Ken Research Pvt Ltd mengatakan dalam sebuah laporan tahun lalu bahwa pendapatan dari industri pemula berkembang rata-rata 21% per-tahun dari tahun 2010 sampai 2015, dan akan mencapai 20,6 miliar rupee (sekitar $322 juta) pada tahun 2020.
Matrimony.com, yang membuka penawaran umum perdana pada hari Senin lalu, menambahkan 3 juta profil pengguna tahun lalu, di mana 40 persennya berada di daerah semi perkotaan. Tiga perempat profil yang ditambahkan ke basis data perusahaan yang berbasis di Chennai pada kuartal yang berakhir 30 Juni diupload dari sebuah smartphone, dibantu oleh handset yang lebih murah, koneksi Internet yang lebih cepat, dan perangkat tambahan aplikasi seluler.
“Kami berharap tren terus berlanjut dan alasan tersebut akan membantu lebih banyak orang datang ke platform kami,” kata Murugavel Janakiraman, pendiri dan CEO Matrimony.com, dalam sebuah wawancara. Pasar pernikahan di India, termasuk layanan perjodohan, tempat sewa, katering, dekorasi dan fotografi, bernilai sekitar $54 miliar per-tahun.
Guna meningkatkan koneksi ke jaringan seluler generasi keempat di daerah pedalaman India, sebuah perusahaan bernama Reliance Jio Infocomm milik orang terkaya India, Mukesh Ambani, mulai bulan Juli menawarkan handset yang didukung data disebut ‘JioPhones’ seharga 1.500 rupee dengan tarif bulanan seharga 153 rupee. Kisaran harga tersebut juga diikuti Bharti Airtel Ltd, hanya belum termasuk biaya data.
“Baru-baru ini dengan diluncurkannya Jio, kami telah melihat peningkatan penetrasi yang besar di pasar Jio,” kata Wakil Presiden Senior Jeevansathi.com, Rohan Mathur, dalam sebuah wawancara di kantornya di New Delhi. “Peningkatan penetrasi Internet yang sangat besar ini menyebabkan sejumlah besar pengguna online.”
Perubahan pasar perkawinan ini memiliki efek majemuk, karena lebih banyak pengguna berarti akan lebih banyak peminat potensial yang menarik lebih banyak pengguna.
Menurut seorang profesor sosiologi di Institut Teknologi India Delhi, Sarbeswar Sahoo, sistem ‘pernikahan terjadwal’, yang berakar pada perpecahan sosial berbasis kasta dan patriarki, sedang mengalami transformasi.
Sementara “pernikahan cinta” semakin disukai oleh orang India yang lebih muda, kebiasaan kasta dan komunitas yang terus berlanjut di India menyulitkan orang untuk jatuh cinta dan menikah, Sahoo menulis dalam sebuah makalah yang diterbitkan dalam Journal of South Asian Studies pada bulan Juni.
“Teknologi perkawinan online melanggar batas-batas geografis dan memberikan otonomi lebih kepada kandidat dalam `mengatur` perkawinan mereka sendiri,” ujarnya. “Teknologi baru dan proses perjodohan online menentang kategorisasi cinta dan pernikahan yang tetap. Ini menghasilkan perkawinan dengan kombinasi ‘mengatur diri sendiri’ dan ‘yang terbaik dari kedua dunia’, lanjut Sahoo.
Seperti yang dialami Md Azaharuddin Ahmed, 30, yang menemukan Mazda Sultana lewat Matrimony.com tahun 2015. Dari segi kalangan, wilayah dan agama, cocok untuknya. “Saya pergi ke situs web, menemukannya, dan orang tua saya tidak keberatan dengan pilihan saya,” kata Azaharuddin, yang tinggal di Jorhat, sebuah kota di negara bagian Assam yang terpencil di timur laut.
Pasangan itu menikah tahun lalu setelah pacaran yang difasilitasi oleh sebuah aplikasi di teleponnya. “Sulit membawa laptop di sekitar, jadi wajar saja kita lebih suka chatting lewat ponsel,” katanya.
Sejak tiga tahun lalu, 60% basis pengguna Shaadi.com dari 3 juta penggunanya mengakses situs ini melalui komputer desktop. Jumlah tersebut menyusut menjadi 20%, sementara akses mobile melonjak menjadi 80% dari 40%, kata CEO Gourav Rakshit dalam sebuah wawancara telepon. Rakshit juga melihat pertumbuhan yang berasal dari daerah semi urban yang lebih kecil.
“Kami melihat orang-orang menggunakan koneksi wifi, beralih ke ponsel untuk mengakses layanan ini, dan tingkat aksesnya meningkat cukup dramatis,” jelasnya.(Cathy – Ipotnews)
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
