CEO Baru Uber Hasil ‘Gencatan Senjata’ Pemegang Saham (3)
Hambatan utama bagi Khosrowshahi saat ini adalah berurusan dengan dewan pemegang saham – di mana Kalanick masih ada di dalamnya. Potensi guncangan saat pemungutan suara bisa saja terus terjadi.
“Dara tentu akan melakukan pekerjaan tugas utamanya, memulihkan kepercayaan dari manajemen [Uber],” kata Raj Rajkumar, seorang profesor teknik di Carnegie Mellon University, dan direktur program Technologies for Safe and Efficient Transportation . “Saya percaya, bahwa satu orang yang tepat, bisa membuat perbedaan besar. Masalahnya adalah Kalanick yang masih duduk di dewan direksi, bisakah Dara membuat keputusan tanpa melibatkan Travis? ”
Carl Tobias, seorang profesor hukum di University of Richmond, sependapat. “Dewan kelihatan masih terpecah sekarang. Saya pikir akan sangat penting jika mereka mencoba berusaha bekerja sama dan tidak bertikai satu sama lain, “katanya. “Saya hanya berpikir mereka perlu memindahkan perusahaan dari halaman depan media massa.”
Sebuah pertimbangan yang adil saat Anda memahami bagaimana Khosrowshahi dinyatakan menjadi pilihan utama dewan pemilik perusahaan. Immelt adalah pilihan Kalanick untuk CEO, sementara Benchmark Capital – perusahaan ventura yang berinvestasi di Uber sejak awal yang sedang menuntut Kalanick melakukan penipuan – menginginkan Whitman. Tapi Whitman meminta hal-hal yang tidak bisa dipenuhi, termasuk meminta mengurangi peran Kalanick di perusahaan. Immelt dikabarkan mundur karena dia tidak mendapat cukup dukungan suara dari dewan direksi, gugur oleh pertarungan di dalam dewan. Alih-alih memberi tuntutan Whitman, dewan akhirnya memilih Khosrowshahi sebagai kandidat “gencatan senjata” .
Situasi ini seperti lautan yang penuh gejolak ini bagi eksekutif manapun akan sulit untuk menavigasi perusahaan. Tapi Schaal percaya pengalaman Khosrowshahi yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Diller. Dia tidak akan mengalami masalah dengan situasi seperti ini, dan menganggapnya sebagai bagian pekerjaan, dan dewan tersebut akan menghormati Khosrowshahi. “Saya tidak mengatakan itu obat mujarab untuk masalah dewan pemegang saham Uber, tapi itu pasti membantu,” katanya.
Khosrowshahi menghapus program pemeringkatan berbasis bintang untuk karyawan di Expedia
Meningkatkan bisnis Uber dan memijat ego temperamental yang sudah terbentuk di dewan perusahaan adalah sebagian kecil dari apa yang Khosrowshahi perlu lakukan sebagai CEO. Dia mengendalikan perusahaan yang sedang menggali kuburannya sendiri. Sebuah pertanyaan besar mengapa Kalanick membiarkan budaya Uber membusuk dari dalam.
Di tangan Kalanick, Uber menjadi tempat perilaku seksis dan pelecehan seksual . Ini mencapai titik kritis pada bulan Februari ketika mantan insinyur Susan Fowler menerbitkan sebuah posting blog yang menggambarkan waktunya bersama perusahaan tersebut. Akunnya dia sangat brengsek yang kemudian keberanian itu menginspirasi perempuan lain tampil dengan cerita mereka sendiri. Uber bereaksi dan menimbulakn penyelidikan luar yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung AS Eric Holder, yang menghasilkan laporan setidaknya 200 klaim pelecehan seksual dan 20 pemecatan.
Beruntung bagi Uber dan pegawainya, Khosrowshahi tampaknya tidak memiliki karakter kasar seperti Kalanick .
“Saya tidak hanya menginginkan – saya butuh – orang-orang yang telah berjalan bermil-mil di jejak kaki para mitra dan pelancong kami,” tulis Khosrowshahi dalam sebuah posting LinkedIn di tahun 2015 berjudul “Rahasia Saya untuk Membangun Tim Geeks Perjalanan yang penuh gairah.”
Di kesempatan lain, dia menulis tentang meninggalkan sistem penilaian karyawan berbasis bintang yang digunakan Expedia di hari-hari awal dia bekerja di sana, yang kelihatannya tidak berbeda dari tipe Uber. “Karyawan menjadi terobsesi dengan nilai pemeringkatan mereka,” tulisnya. “Dari sudut pandang karyawan, sesi umpan balik akhir tahun mereka berjalan seperti ini:” bla bla bla, bla bla bla, bla bla, bla bla. Rating Anda adalah 3.5. ”
“Kesesatan dan rating yang mengambil alih,” lanjutnya. “Sayangnya, tim SDM kami telah menolak ide moto rekrutmen itu: ‘Datanglah ke Expedia dan jadilah manusia, bukan angka.'”
Sejak terpilih, Khosrowshahi telah berbicara menentang Trump, baik dalam pernyataan resmi maupun di Twitter. Dia bahkan mendukung pertarungan hukum melawan larangan terbang Presiden awal tahun ini. “Dia mengambil sikap yang sangat progresif di depan,” kata Schaal.
Khosrowshahi terdaftar sebagai salah satu “CEO dengan Nilai Tertinggi” oleh Glassdoor tahun ini , masuk pada urutan ke-39, dan Expedia terpilih sebagai tempat terbaik ke 16 untuk bekerja pada tahun 2016 oleh situs web tersebut. Dan sementara wanita hanya memegang sepertiga dari posisi kepemimpinan perusahaan pada 2016, menurut laporan keragaman perusahaan, mereka menghasilkan 51 persen dari angkatan kerja, dan dibayar setara untuk pria.
“Meskipun kami membandingkan dengan baik dengan banyak rekan teknologi kami, kami memiliki jalan panjang untuk membawa lebih banyak perwakilan wanita ke dalam peran kepemimpinan,” tulisnya dalam laporan tersebut. “Kami perlu menarik, mempekerjakan, melibatkan dan mempromosikan bakat dari semua jenis di seluruh dunia, dan kami percaya bahwa dengan memperkaya keragaman tenaga kerja kita di semua dimensi, termasuk jenis kelamin, kita mencapai hasil yang paling kaya.”
Semua ini sangat bertentangan dengan gaya “nilai-nilai Uber” yang diminta Kalanick agar dipatuhi oleh karyawannya, seperti “selalu menjadi hustlin ‘,” atau saat dia menjelaskan peraturan seks untuk pesta perusahaan di Las Vegas.
“Ini tentu saja mendorong agar perusahaan tersebut membawa seseorang yang memiliki rekam jejak, atau setidaknya mengatakan bahwa isu dan nilai ini penting bagi mereka,” kata Maya Raghu, direktur kesetaraan tempat kerja di National Law Law Centre .
“Lebih baik lagi jika mereka telah mengambil langkah untuk benar-benar menerapkan perubahan untuk meningkatkan keragaman, tidak hanya berkaitan dengan karyawan, tapi juga berkaitan dengan kepemimpinan,” tambahnya.
Meskipun mungkin terlihat sebuah perjuangan berat untuk menyembuhkan situasi kerja Uber, Raghu berpikir langkah selanjutnya jelas. “Mengingat bahwa ada budaya kerja tercemar seperti di Uber sebelumnya, yang sangat terkait erat dengan pendiri dan pemimpin, saya pikir sangat penting bagi [Dara] untuk segera menetapkan hal-hal seperti pelecehan dan diskriminasi seksual tidak akan dapat ditolerir, dan untuk memperkenalkan beberapa kebijakan tertulis agar jelas, “katanya. Khosrowshahi juga harus “memperjelas bahwa ada konsekuensi untuk perilaku semacam itu, dan orang akan dimintai pertanggungjawaban, karena hal itu tampaknya tidak terjadi sebelumnya.” (Bersambung)
K.Rinaldi
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
“Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Cukup Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?”
