CEO Baru Uber Hasil ‘Gencatan Senjata’ Pemegang Saham (3)
Hambatan utama bagi Khosrowshahi saat ini adalah berurusan dengan dewan pemegang saham – di mana Kalanick masih ada di dalamnya. Potensi guncangan saat pemungutan suara bisa saja terus terjadi.
“Dara tentu akan melakukan pekerjaan tugas utamanya, memulihkan kepercayaan dari manajemen [Uber],” kata Raj Rajkumar, seorang profesor teknik di Carnegie Mellon University, dan direktur program Technologies for Safe and Efficient Transportation . “Saya percaya, bahwa satu orang yang tepat, bisa membuat perbedaan besar. Masalahnya adalah Kalanick yang masih duduk di dewan direksi, bisakah Dara membuat keputusan tanpa melibatkan Travis? ”
Carl Tobias, seorang profesor hukum di University of Richmond, sependapat. “Dewan kelihatan masih terpecah sekarang. Saya pikir akan sangat penting jika mereka mencoba berusaha bekerja sama dan tidak bertikai satu sama lain, “katanya. “Saya hanya berpikir mereka perlu memindahkan perusahaan dari halaman depan media massa.”
Sebuah pertimbangan yang adil saat Anda memahami bagaimana Khosrowshahi dinyatakan menjadi pilihan utama dewan pemilik perusahaan. Immelt adalah pilihan Kalanick untuk CEO, sementara Benchmark Capital – perusahaan ventura yang berinvestasi di Uber sejak awal yang sedang menuntut Kalanick melakukan penipuan – menginginkan Whitman. Tapi Whitman meminta hal-hal yang tidak bisa dipenuhi, termasuk meminta mengurangi peran Kalanick di perusahaan. Immelt dikabarkan mundur karena dia tidak mendapat cukup dukungan suara dari dewan direksi, gugur oleh pertarungan di dalam dewan. Alih-alih memberi tuntutan Whitman, dewan akhirnya memilih Khosrowshahi sebagai kandidat “gencatan senjata” .
Situasi ini seperti lautan yang penuh gejolak ini bagi eksekutif manapun akan sulit untuk menavigasi perusahaan. Tapi Schaal percaya pengalaman Khosrowshahi yang bekerja sama dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Diller. Dia tidak akan mengalami masalah dengan situasi seperti ini, dan menganggapnya sebagai bagian pekerjaan, dan dewan tersebut akan menghormati Khosrowshahi. “Saya tidak mengatakan itu obat mujarab untuk masalah dewan pemegang saham Uber, tapi itu pasti membantu,” katanya.
Khosrowshahi menghapus program pemeringkatan berbasis bintang untuk karyawan di Expedia
Meningkatkan bisnis Uber dan memijat ego temperamental yang sudah terbentuk di dewan perusahaan adalah sebagian kecil dari apa yang Khosrowshahi perlu lakukan sebagai CEO. Dia mengendalikan perusahaan yang sedang menggali kuburannya sendiri. Sebuah pertanyaan besar mengapa Kalanick membiarkan budaya Uber membusuk dari dalam.
Di tangan Kalanick, Uber menjadi tempat perilaku seksis dan pelecehan seksual . Ini mencapai titik kritis pada bulan Februari ketika mantan insinyur Susan Fowler menerbitkan sebuah posting blog yang menggambarkan waktunya bersama perusahaan tersebut. Akunnya dia sangat brengsek yang kemudian keberanian itu menginspirasi perempuan lain tampil dengan cerita mereka sendiri. Uber bereaksi dan menimbulakn penyelidikan luar yang dipimpin oleh mantan Jaksa Agung AS Eric Holder, yang menghasilkan laporan setidaknya 200 klaim pelecehan seksual dan 20 pemecatan.
Beruntung bagi Uber dan pegawainya, Khosrowshahi tampaknya tidak memiliki karakter kasar seperti Kalanick .
“Saya tidak hanya menginginkan – saya butuh – orang-orang yang telah berjalan bermil-mil di jejak kaki para mitra dan pelancong kami,” tulis Khosrowshahi dalam sebuah posting LinkedIn di tahun 2015 berjudul “Rahasia Saya untuk Membangun Tim Geeks Perjalanan yang penuh gairah.”
Di kesempatan lain, dia menulis tentang meninggalkan sistem penilaian karyawan berbasis bintang yang digunakan Expedia di hari-hari awal dia bekerja di sana, yang kelihatannya tidak berbeda dari tipe Uber. “Karyawan menjadi terobsesi dengan nilai pemeringkatan mereka,” tulisnya. “Dari sudut pandang karyawan, sesi umpan balik akhir tahun mereka berjalan seperti ini:” bla bla bla, bla bla bla, bla bla, bla bla. Rating Anda adalah 3.5. ”
“Kesesatan dan rating yang mengambil alih,” lanjutnya. “Sayangnya, tim SDM kami telah menolak ide moto rekrutmen itu: ‘Datanglah ke Expedia dan jadilah manusia, bukan angka.'”
Sejak terpilih, Khosrowshahi telah berbicara menentang Trump, baik dalam pernyataan resmi maupun di Twitter. Dia bahkan mendukung pertarungan hukum melawan larangan terbang Presiden awal tahun ini. “Dia mengambil sikap yang sangat progresif di depan,” kata Schaal.
Khosrowshahi terdaftar sebagai salah satu “CEO dengan Nilai Tertinggi” oleh Glassdoor tahun ini , masuk pada urutan ke-39, dan Expedia terpilih sebagai tempat terbaik ke 16 untuk bekerja pada tahun 2016 oleh situs web tersebut. Dan sementara wanita hanya memegang sepertiga dari posisi kepemimpinan perusahaan pada 2016, menurut laporan keragaman perusahaan, mereka menghasilkan 51 persen dari angkatan kerja, dan dibayar setara untuk pria.
“Meskipun kami membandingkan dengan baik dengan banyak rekan teknologi kami, kami memiliki jalan panjang untuk membawa lebih banyak perwakilan wanita ke dalam peran kepemimpinan,” tulisnya dalam laporan tersebut. “Kami perlu menarik, mempekerjakan, melibatkan dan mempromosikan bakat dari semua jenis di seluruh dunia, dan kami percaya bahwa dengan memperkaya keragaman tenaga kerja kita di semua dimensi, termasuk jenis kelamin, kita mencapai hasil yang paling kaya.”
Semua ini sangat bertentangan dengan gaya “nilai-nilai Uber” yang diminta Kalanick agar dipatuhi oleh karyawannya, seperti “selalu menjadi hustlin ‘,” atau saat dia menjelaskan peraturan seks untuk pesta perusahaan di Las Vegas.
“Ini tentu saja mendorong agar perusahaan tersebut membawa seseorang yang memiliki rekam jejak, atau setidaknya mengatakan bahwa isu dan nilai ini penting bagi mereka,” kata Maya Raghu, direktur kesetaraan tempat kerja di National Law Law Centre .
“Lebih baik lagi jika mereka telah mengambil langkah untuk benar-benar menerapkan perubahan untuk meningkatkan keragaman, tidak hanya berkaitan dengan karyawan, tapi juga berkaitan dengan kepemimpinan,” tambahnya.
Meskipun mungkin terlihat sebuah perjuangan berat untuk menyembuhkan situasi kerja Uber, Raghu berpikir langkah selanjutnya jelas. “Mengingat bahwa ada budaya kerja tercemar seperti di Uber sebelumnya, yang sangat terkait erat dengan pendiri dan pemimpin, saya pikir sangat penting bagi [Dara] untuk segera menetapkan hal-hal seperti pelecehan dan diskriminasi seksual tidak akan dapat ditolerir, dan untuk memperkenalkan beberapa kebijakan tertulis agar jelas, “katanya. Khosrowshahi juga harus “memperjelas bahwa ada konsekuensi untuk perilaku semacam itu, dan orang akan dimintai pertanggungjawaban, karena hal itu tampaknya tidak terjadi sebelumnya.” (Bersambung)
K.Rinaldi
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
