Jokowi Undang Koperasi Petani Modern Presentasi di Sidang Kabinet Terbatas
Jakarta – Ada yang berbeda dalam Sidang Kabinet Terbatas kali ini, dimana Presiden Joko Widodo siang ini secara khusus mengundang perwakilan dari sebuah koperasi petani modern yang telah secara mandiri membentuk kelompok besar bagi para petani di sekitarnya. Adalah Luwarso dari PT BUMR Pangan, Sukabumi, yang diundang untuk membagikan pengalaman bersama dengan Presiden dan jajarannya saat rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Selasa, (12/92017).
Sebelumnya, saat melakukan kunjungan kerja ke Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat (1/9/2017), Kepala Negara melihat langsung operasional PT BUMR Pangan. Di tempat itu, Presiden melihat sendiri bagaimana konsep menyejahterakan petani dengan basis koperasi dapat benar-benar dijalankan. Saat itu pula langsung terlintas dalam pikiran Presiden Joko Widodo untuk segera mengundang perwakilan PT BUMR Pangan agar ia dapat mengetahui lebih banyak soal konsep dan operasional yang dilakukan.
Sidang Kabinet Terbatas yang menghadirkan presentasi dari kelompok tani pimpinan Luwarso
“Pak Luwarso akan saya beri kesempatan pertama (memaparkan),” ujarnya.
Kepada jajarannya, Presiden Joko Widodo sekali lagi menegaskan bahwa kunci dalam peningkatan kesejahteraan petani ialah mengelompokkan para petani sehingga memiliki skala ekonomi yang lebih besar. Hal tersebut menurut Presiden sangat penting untuk dilakukan mengingat para petani dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Marilah kita ajak petani-petani kita untuk berkumpul dalam sebuah kelompok besar petani. Membuat kelompok besar petani berarti mereka harus berpikir dengan manajemen, aplikasi, dan cara-cara pengolahan industri yang modern, sekaligus memasarkannya kepada industri retail dan konsumen dengan melalui toko daring,” ucapnya.
Dengan mengelompokkan para petani menjadi sebuah kelompok besar tersebut, para petani diharapkan mengenal sistem penanaman modern dengan melibatkan teknologi. Selain itu, para petani juga dapat terhubung dengan perbankan sehingga tidak terhambat lagi oleh masalah permodalan.
“Paradigma inilah yang ingin kita lakukan sehingga petani itu harusnya memiliki sendiri industri benih, aplikasi-aplikasi modern, dan penggilingan modern. Itu harganya tidak mahal kalau dibantu dengan akses kepada perbankan,” ia menambahkan.
Presiden sedang mendengar paparan Pimpinan Koperas Petani Modern, Luwarso saat kunjungan kerja ke Sukabumi (1/9)
Lebih lanjut, dalam meningkatkan kesejahteraan dan nilai tukar petani, Kepala Negara juga berpesan agar pihaknya mulai memfokuskan perhatian pada penguatan proses bisnisnya. Sebab, selama ini pemerintah dinilai hanya berkutat pada sektor budidaya pertanian semata.
“Itu (sektor budidaya) memang penting, tapi kalau kita ingin memberikan keuntungan yang besar, paradigma kita harus kita ubah untuk masuk ke sektor agrobisnisnya,” ucapnya.
Menyangkut gagasan pengkorporasian petani, Presiden menegaskan bahwa hal tersebut justru perlu dilakukan agar pelaku pertanian semakin mandiri dan terlepas dari bayang-bayang konglomerat.
“Kalau nanti saya bicara mengkorporasikan petani, keliru. Kelihatannya mau menjadikan petani di bawah konglomerat. Bukan itu, tetapi membuat kelompok besar petani,” kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa dirinya menginginkan petani yang memiliki pola pikir modern. “Mereka harus berpikir dengan manajemen modern, dengan cara-cara pengolahan industri yang modern dan sekaligus memasarkannya kepada industri ritel, memasarkannya kepada konsumen dengan online store, toko online, memasarkannya ke ritel-ritel dengan sebuah manajemen yang baik. Itulah yang akan menguntungkan petani,” tutur Presiden.
Ping.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
