Connect with us

Kapal Tanker Gamkonora Terbakar, Pertamina Minta Industri Galangan dan Docking Kapal Perbaiki Standar Keselamatan Kerja

Tanker Gamkonora Pertamina.

Batam – Kebakaran yang terjadi pada kapal tanker Gamkonora Pertamina di area shipyard PT ASL Tanjung Uncang, Kamis (7/9/2017) sore, menewaskan lima karyawan subcon PT Sinar Cendana/Samchan Enginering. Sedangkan satu karyawan lagi berhasil selamat dari kecelakaan tragis tersebut dan mengalami luka-luka dan saat ini sedang dirawat di RSUD Embung Fatimah.

Kronologi kecelakaan kerja di dalam pump room kapal tanker Gamkonora terjadi diduga akibat tidak adanya air untuk menyiram percikan bunga api yang ditimbulkan oleh mesin las. Peristiwa bermula dari lima korban yang meninggal saat itu sedang melakukan pengerjaan pembukaan kran pipa yang harus diperbaiki berada di sisi bagian dalam di pump room kapal. Namun pada saat bersamaan, di di pintu keluar dari pump room kapal tanker ada orang yang sedang melakukan pengelasan.

Menurut saksi mata dilapangan, lima orang karyawan ini sedang melakukan pembukaan kran pipa, berada di sisi bagian dalam di pump room kapal tanker Gamkonora Pertamina, sementara posisi yang sedang melakukan pengelasan berada di pintu keluar dari pump room tersebut. Sehingga api yang ditimbulkan dari percikan api las tersebut langsung membesar dan membakar lantai kapal.

“Jadi apinya berawal dari pintu keluar pump room, makanya mereka tidak bisa keluar dari dalam tangki tersebut,” ujar saksi mata tersebut. Sedangkan kondisi lantai kapal itu juga belum bersih dari minyak. Makanya apinya langsung besar, asap juga langsung mengepul, makanya mereka tidak bisa keluar,” ujar saksi mata.

Saksi mata yang juga salah satu karyawan dari PT ASL Shipyard mengatakan selama ini setiap ada pengelasan di dalam kapal repair harus sejalan dengan air. “Jadi kalau ada yang melakukan pengelasan di dalam kapal, air harus hidup dan harus ada orang yang standby untuk menyiram, tetapi kemarin itu hal itu tidak dilakukan,”katanya.

Ia menambahkan, pada saat pengelasan itu tidak ada karyawan lain yang menyiram air, dikarenakan airnya tidak ada. “Selang airnya ada tapi airnya tidak ada, jadi saat bunga api yang ditimbulkn dari mesin las mengenai lantai, langsung terjadi kebakaran,” ujarnya.

Dampak kecelakaan tersebut diperparah oleh kelalaian para korban yang tidak mengenakan alat keselamatan kerja (safety) secara lengkap.  Padahal PT ASL Shipyard sendiri merupakan perusahaan asing yang tentunya sudah punya prosedur keselamatan yang baik. Namun entah kenapa hal yang sangat penting ini tidak diperhatikan oleh PT ASL Shipyard.

Menyikapi kejadian ini Vice President Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito mengatakan perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap aspek keselamatan terkait industri kapal nasional baik dari galangan pembangunan dan docking atau perawatan yang selama ini bekerjasama dengan Pertamina.

Pertamina sebagai BUMN yang mengoperasikan lebih dari 270 unit kapal untuk pengangkutan minyak mentah dan produk minyak di seluruh Nusantara, memerlukan dukungan dari industri galangan dan docking kapal nasional yang kuat. Sejauh ini, tuturnya, perusahaan berkomitmen tinggi untuk melibatkan sebanyak mungkin peran industri galangan dan docking kapal nasional.

Adiatma menambahkan untuk itu dalam melaksanakan operasinya industri galangan dan docking kapal harus betul-betul memperhatikan aspek keselamatan. Terlebih lagi, tuturnya, kapal-kapal yang dioperasikan Pertamina merupakan kapal pengangkut material yang mudah terbakar sehingga menuntut tingkat keamanan yang lebih tinggi lagi.

“Kapal-kapal Pertamina merupakan kapal pengangkut bahan yang mudah terbakar, baik minyak mentah, BBM, maupun LPG sehingga aspek keselamatan betul-betul perlu diperhatikan tidak hanya oleh Pertamina selaku operator, melainkan juga industri pendukung kapal, termasuk docking kapal,” terang Adiatma.

Adiatma menambahkan, bahwa apa yang terjadi pada Kapal Gamkonora yang mengalami musibah apalagi mengakibatkan fatalities saat masa docking oleh PT ASL, harus menjadi pelajaran penting dan momentum bagi Pertamina sendiri dan industri galangan dan docking secara keseluruhan untuk dapat mengevaluasi kembali prosedur standard keselamatan kerja.

Evaluasi ini perlu dilakukan karena menyangkut nama baik dan posisi Pertamina sendiri yang saat ini sedang mempunyai visi menjadikan perusahaan yang memiliki standar kelas dunia (world class company). Belum lagi mengenai potensi kerugian yang lain akibat kehilangan aset akibat terbakarnya tanker tersebut, namun yang utama adalah adanya korban jiwa dalam musibah ini yang membuat Pertamina sangat prihatin dan sedih menyikapi musibah ini.

“Pertamina menyesalkan dan berbela sungkawa atas terjadinya musibah ini dan berharap semoga hal ini tidak terulang di masa mendatang. Kami mendorong agar industri galangan dan docking bersama regulator terkait untuk dapat mereview dan memperbaiki standard keselamatan kerja sehingga dapat mencegah kejadian serupa di masa mendatang,” pungkas Adiatma.

Ping.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga

Oleh

Fakta News
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024). Foto: DPR RI

Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.

Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.

“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu,  kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).

Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.

“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim

Oleh

Fakta News
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.

“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.

“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.

Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.

“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.

Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.

“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.

Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Baca Selengkapnya

BERITA

PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen

Oleh

Fakta News
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.

“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).

Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015),  kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.

“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.

Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.

Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.

“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.​

Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.

Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.

Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.

Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.

Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.

Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.

Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.

Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya

Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal  yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.

Baca Selengkapnya