Obligasi Indonesia dan India Berpotensi Cetak Rekor Arus Modal Masuk
Singapura – Sepanjang tahun ini obligasi rupiah dan rupee berhasil menarik dana investor global senilai US$29 triliun. Secara berurutan bank sentral kedua negara itu juga menurunkan suku bunga acuan, di tengah inflasi dan tingkat pertumbuhan yang melemah. Sejumlah investor global mengaku tertarik akan tetap memburu obligasi Indonesia dan India, kendati kebijakan moneter tak kunjung melonggar, imbal hasil tinggi tetap menjadi daya tarik terbesar.
Meskipun banyak trader memperkirakan bank sentral India tidak akan memangkas bunga pada tahun ini, dan sejumlah ekonom mempunyai pandangan yang beragam tentang proyeksi kedua negara , namun Mirae Asset Global Investment Co. dan Schroder Investment Management Ltd. tetap bersemangat memburu surat utang yang menawarkan imbal hasil tertinggi di Asia.
“Dalam kondisi ekonomi yang stabil, dan sikap kehati-hatian empat bank sentral utama dunia dalam menghapus kebijakan moneter ekstra longgar pasca krisis akibat rendahnya inflasi, investor akan lebih memperhatikan imbal hasil,” kata Rajeev De, kepala fixed income Asia di Schroder, seperti dikutip Bloomberg (6/9).
Dengan imbal hasil sekitar dua kali lipat rata-rata regional – yang diikuti dengan reformasi ekonomi – membantu obligasi rupiah dan rupee menyedot dana tunai dari investor global pada tahun ini. Surat utang pemerintah India berjangka 10 tahun memberikan imbal hasil 6,50 persen, sedangkan obligas pemerintah Indonesia dengan jangka waktu yang sama bisa menghasilkan 6,67 persen.
Dibandingkan obligasi Korea selatan yang mampu menarik dana hingga US$28,1 miliar, gabungan arus dana masuk ke obligasi India dan Indonesia masih lebih besar, masing-masing mencapai US$19,9 dan 9 miliar sepanjang 2017. Kondisi Korea Selatan menghadapi masalah pertumbuhan harga dan pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan bank-bank sentral utama yang mengarah ke pengetatan dan pemangkasan neraca The Fed hingga US$4,5 triliun, berpotensi menarik mundur dana-dana investor.
Sementara itu – setelah menurunkan suku bunga acuan pada bulan lalu – beberapa ekonom menilai India dan Indonesia sudah membentuk pola ekonomi positif yang disukai investor seperti Schroder.
Meskipun ekspansi India mengalami hambatan pada kuartal lalu, sejumlah ekonom yang disurvei Bloomberg mengekspektasikan pertumbuhan produk domestik bruto akan mengalami rebound pada kuaral ketiga, dana menembus 7 persen pada kuartal keempat nanti. Sedangkan di Indonesia, kenaikan belanja infrastrukutr pemerintah dan pembenahan perpajakan akan kembali mendorong pertumbuhan ekonomi melebihi 5 persen pada tahun depan.
“Kami melihat keberlanjutan reformasi struktural di Indonesia dan India, yang diarahkan pemerintahnya untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan ekonomi,” kata Chong Jiun Yeh, chief investment officer OUB Asset Management Ltd., Singapura.
“Masih ada ruang untuk pembentukan dan kinerja obligasi yang lebih baik,” imbuhnya.
Axis Bank Ltd, ING Groep NV dan Standard Chartere Plc. berpandapat masih ada ruang bagi bank sentral India untuk melonggarakan kebijakan moneternya setelah mengalami penurunan inflasi ke level yang rendah sebesar 1,46% pada Juni lalu. Laju inflasi tersebut jauh di bawah target inflasi Reserve Bank of India sebesar 4 persen.
Ertic Stein, co-director fixed income global Eatin Vance Corp, Boston juga melihat adanya peluang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga “satu atau dua kali lagi” selama rupiah tetap stabil. “Kami masih menilai positif obligasi lokal Indonesia karena kondisri mskro yang stabil dan kondisi pasar yang secara umum mendukung,” ujar Stein.
“Risiko terbesar [Indonesia] saat ini adalah pertumbuhan yang meningkat setinggi negara lain, jika upaya deregulasi Presiden Joko Widodo dihambat atau dipinggirkan,” ungkapnya. (Bloomberg – KR)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
