Perkembangan Bandara Silangit Sudah 90 Persen
Silangit – Perkembangan peningkatan Bandara Silangit, Sumatera Utara untuk bisa melayani rute internasional kian signifikan. Mesin X-ray yang biasa digunakan untuk mendeteksi secara visual semua barang bawaan calon penumpang juga sudah tiba.
“Mesin X- ray untuk International Departure sudah datang, tinggal pemasangan dan uji coba, ini bagian penting dalam proses pembenahan bandara Silangit menjadi bandara internasional,” ujar Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin.
Awal, sapaannya, ini juga menjelaskan bahwa perkembangan Bandara Silangit untuk disiapkan menjadi bandara internasional telah memasuki persiapan akhir. “Persiapan sudah 80-90%, seperti perluasan runway dari 2.400 x 30 meter menjadi 2.650 x 45 meter, itu sudah mencapai 90% pengerjaan. Juga perluasan terminal dari berkapasitas 36.500 penumpang per tahun menjadi berkapasitas 1 juta penumpang per tahun juga sudah mencapai 80%. Ini tentunya progres yang menggembirakan,” terangnya.
Tak hanya itu, pembenahan sarana dan prasarana pendukung operasional lainnya pun terus dikebut, termasuk penambahan kapasitas apron dengan daya tampung 2 unit pesawat Boeing 737-500 menjadi 4 unit pesawat Boeing 737-900 Extended Range atau sekelasnya.
“Kita harapkan bulan September 2017 ini semuanya akan tuntas,” kata Awal optimistis.
Sebelumya, Kepala Badan Pelaksana Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba (BODT), Arie Prasetyo, landasan pacu Bandara Silangit ini memang dikebut dari target semula pada Desember tahun ini, menjadi September.
“Harapan kita, Bandara Silangit segera bisa diresmikan September 2017, khususnya terminal dan landasan. Maka pada bulan April 2018, Bandara Silangit sudah bisa kita usulkan menjadi bandara internasional,” tuturnya.
Arie memaparkan Bandara Silangit sangat mungkin dipromosikan menjadi bandara internasional. Dasarnya adalah Peraturan Kementerian Perhubungan RI yang memungkinkan sebuah bandara bisa diusulkan naik kategori karena adanya perkembangan pariwisata yang cukup besar.
Menteri Pariwisata Arief Yahya pun merespons positif. Ia bahkan segera berkoordinasi dengan maskapai penerbangan yang memang sudah tidak sabar ingin menjajal fasilitas penerbangan internasional di Silangit ini.
“Progres pembangunan on the track, kami apresiasi AP II. Maskapai memang sudah enggak sabar, Sriwijaya Air bahkan sudah confirm menyiapkan rute baru Singapura-Silangit, demikian juga dengan Lion Air dan Garuda Indonesia,” sambut Arief.
Garuda Indonesia, imbuhnya, sudah merencanakan akan melakukan inaugural flight bulan Oktober 2017 mendatang. “Kita sedang jajaki, dan respons positif dari manajemen Garuda, mereka rencanakan akan melakukan inaugural flight penerbangan perdana Oktober nanti,” lanjutnya.
Adapun Garuda Indonesia dalam inagurasi flight perdana berencana akan menggunakan 737-800 NG. Lalu selanjutnya sampai akhir tahun menggunakan pesawat jenis CRJ-1000 selama 3 bulan Oktober-Desember sampai lebar landasan menjadi 45 meter.
Dengan selesainya Bandara Silangit jadi bandara internasional, pencapaian penumpang ditargetkan hingga 500.000 orang hingga tahun 2019. Saat ini, pertumbuhan penumpang Bandara Silangit terus mengalami peningkatan pesat. Hal itu salah satunya didorong minat tinggi wisatawan yang ingin menikmati keindahan Danau Toba.
Penumpang yang menggunakan Bandara Silangit sendiri mencapai 124.000 orang selama semester I-2017, tumbuh lebih dari 300 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika tahun lalu hanya 31.000 penumpang, sekarang sudah mencapai 124.000 penumpang. Artinya, dalam satu bulan tak kurang dari 20.000 penumpang memanfaatkan bandara ini.
Bandara Silangit merupakan bandara yang terdekat dengan kawasan Danau Toba dengan jarak tempuh antara 30 menit hingga 1 jam saja. Maka wajar Menpar Arief sangat antusias lantaran destinasi Danau Toba akan semakin bergairah.
“Menarik kalau dilihat dari traffic Silangit, ini membuktikan kalau supply bisa create demand, bukan demand yang create supply. Artinya setelah diperbaiki bandaranya, permintaannya akan sangat tinggi,” katanya.
W. Novianto
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
