Presiden Apresiasi Pencapaian Ekspor Toyota Indonesia yang Melebihi 1 Juta Unit
Jakarta – Presiden Joko Widodo memberi apresiasi kepada pencapaian ekspor Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) yang berhasil merealisasikan lebih dari 1 juta unit sejak 1987. Jokowi berharap Toyota pusat akan menambah investasi bidang industri otomotif di Indonesia.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi sambutan pada pelepasan ekspor mobil Toyota 2018 di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
“Saya sekali lagi sangat menghargai dan apresiasi ekspor Toyota yang diproduksi Indonesia, yang dikirim ke pasar Asia, pasar Afrika, pasar Amerika Latin, pasar Timur Tengah, dan beberapa ke Eropa dan Australia,” kata Presiden, Rabu (5/9).
Baca Juga:
- Xpander Versi Nissan Curi Perhatian Masyarakat, Apa Kata Toyota?
- Pelaku Industri Otomotif Diingatkan Jokowi Soal Mobil Ramah Lingkungan
- Transportasi Online Grab Dapat Kucuran Rp13,9 Triliun dari Toyota
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi pun menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden Toyota, Akio Toyoda. Jokowi ingin menawarkan investasi tambahan dari Toyota untuk industri otomotif di Indonesia.
Masih dalam sambutannya, Jokowi mengatakan Toyota memang sudah menambah investasi sebesar Rp22,7 triliun dalam 2,5 tahun sejak 2015 ini. Apa yang dilakukan Toyota soal penggunaan konten lokal, menurut Presiden, juga patut diapresiasi.
“Sebuah jumlah yang besar. Sehingga satu tahun, targetnya tahun ini bisa merealisasikan kurang lebih nanti 217 ribu kendaraan yang bisa diekspor,” kata Jokowi lagi.
Sebagaimana diketahui, Toyota Indonesia menggunakan konten lokal sebesar 75-94 persen. Maka dari itu, Jokowi pun ingin agar pabrikan lain bisa seperti Toyota. Menurutnya, dengan penggunaan konten lokal, perkembangan industri lokal juga akan terkerek naik.
Dari keterangan pers yang diterima, Toyota Indonesia sudah mengekspor berbagai produk otomotif mulai dari kendaraan utuh (CBU), kendaraan terurai (CKD), mesin utuh tipe TR dan NR, komponen kendaraan, dan alat bantu pengelasan.
Sekurangnya ada 9 model kendaraan utuh merek Toyota yang diekspor ke mancanegara. Mobil-mobil itu yakni Fortuner, Kijang Innova, Vios, Yaris, Sienta, Avanza, Rush, Agya, dan Town-Ace.
Adapun model Sport Utility Vehicle (SUV) Fortuner yang diproduksi di fasilitas manufaktur Toyota Karawang Plant 1, menyumbang volume terbesar.
Secara kumulatif, total volume ekspor Fortuner sejak pengapalan perdana pada 2006 berjumlah lebih dari 410.000 unit atau sekitar 30 persen dari total volume kumulatif ekspor CBU bermerek Toyota.
Jejak keberhasilan Fortuner diikuti oleh model sedan Vios dan Rush, di mana pada 2014 pabrikan otomotif asal Jepang ini memulai ekspor perdana Vios dalam jumlah signifikan ke negara Timur Tengah dengan volume rata-rata 3.000 unit per bulan.
Tahun lalu, total volume ekspor kendaraan utuh Toyota mencatat rekor tertinggi, yakni sebanyak 199 ribu unit per tahun.
Nah, kata TMMIN, dari Januari hingga Juli 2018 ini, ekspor kendaraan merek Toyota sudah mencapai 117.200 unit. Ini berarti meningkat 1,3 persen dibanding periode yang sama pada 2017 sebesar 115.800 unit.
- Halaman :
- 1
- 2
BERITA
CPNS Setjen DPR RI 2023 Harus Jadi Motor Penggerak Organisasi Parlemen Modern
Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengingatkan kepada 97 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Tahun 2023 tentang adanya berbagai tantangan sebagai abdi negara ke depannya. Para CPNS di Setjen DPR RI ini, tegasnya, harus menjadi motor penggerak bagi organisasi parlemen modern.
”Jadi mereka tentu harus bisa menjadi bagian dari motor-motor penggerak organisasi untuk mempercepat proses mematangkan Parlemen Modern. Sehingga organisasi ini akan menjadi terlihat berlari lebih cepat untuk perubahan-perubahan dalam kerangka reformasi birokrasi,” ujar Indra saat membuka Orientasi CPNS Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).
Para CPNS Setjen DPR RI yang sebagian besar merupakan generasi milenial dan generasi z, diharapkan dapat mengikuti flow kerja dan membantu percepatan-percepatan kerja di Setjen DPR RI. Diketahui, total ada 35.869 pelamar dari seluruh Indonesia yang mengikuti tes CPNS Setjen DPR RI tahun 2023, dan diperoleh 97 CPNS yang kemudian sudah mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP).
”Tentu kerja-kerja digital itu mereka perlu tunjukkan untuk membantu percepatan-percepatan dalam penuntasan pekerjaan. Saya kira cara-cara manual itu perlu lama-lama dihapus, supaya waktu kita akan bisa lebih banyak mengerjakan pada hal-hal yang lebih strategis,” terangnya.
Para CPNS ini juga diharapkan, tambah Indra, dapat memberikan layanan terbaiknya kepada anggota DPR, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan pada formasinya masing-masing. Sebab, menurut Indra, para CPNS yang diterima ini separuh lebih berkualifikasi S2 dan alumni perguruan tinggi dari luar negeri.
“Sehingga saya berharap dan berpikir ke depan organisasi Sekretariat Jenderal ini harus lebih benar-benar modern lagi dan bisa memberikan, yang paling penting bisa memberikan layanan kepada anggota dewan atau pimpinan dewan untuk menunjukkan kinerjanya kepada publik, kepada masyarakat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Indra mengingatkan agar CPNS menjalani masa percobaan selama satu tahun dengan sebaik-baiknya. Tahapan ini, menurutnya, penting untuk menciptakan pribadi ASN yang unggul dan bertanggung jawab dengan berpegang pada nilai dasar yaitu Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK).
“Maka mereka karena mereka ini CPNS akan dievaluasi setahun ke depan. Untuk itu dalam setahun ke depan mereka sudah saya ingatkan untuk menunjukkan dedikasinya, menunjukkan loyalitasnya, menunjukkan kemampuannya, menunjukkan kapasitasnya, untuk bisa mendorong organisasi menjadi lebih baik,” pungkasnya.
BERITA
Komisi II Serap Aspirasi dan Evaluasi Pemilu 2024 Di Bali
Denpasar – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Bali. Kunjungan kali ini ingin menyerap aspirasi dan evaluasi pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sekaligus persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
BERITA
Dede Yusuf: Penyaluran KIP Kuliah Perlu Pembaruan Verifikasi untuk Hindari Salah Sasaran
Medan – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyoroti masih terjadinya penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang kurang tepat sasaran. Menurutnya pentingnya pembaruan dalam sistem verifikasi yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dan universitas.
“Verifikator KIP Kuliah adalah pemerintah bersama dengan kampusnya. Jika terjadi salah sasaran, ini berarti harus dipertanyakan apakah kampus tidak melakukan fungsi reviewing para penerima KIP ini setiap tahun,” ujar Dede Yusuf, di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (6/5/2024).
Menurutnya, dinamika ekonomi penerima bisa berubah secara signifikan, misalnya ada yang orang tuanya mendadak menjadi pengusaha besar atau mahasiswa tersebut berhasil sebagai Youtuber atau selebritas media sosial dengan penghasilan yang cukup besar.
“Ketika sudah mampu, seharusnya mereka tidak lagi menerima KIP Kuliah. dan kampus serta Kementerian Pendidikan adalah yang tahu kondisi ini melalui review tahunan. Peninjauan penerima KIP tidak hanya harus berdasarkan prestasi akademik seperti nilai IPK saja, tetapi juga kondisi ekonomi mahasiswa tersebut.
Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menunjukkan bahwa program KIP Kuliah diharapkan mendukung lebih dari 200.000 mahasiswa setiap tahunnya. Namun, masih terdapat laporan-laporan yang menunjukkan bahwa ada penerima yang kondisi ekonominya telah berubah namun masih menerima bantuan.
Lebih lanjut, Dede Yusuf tegaskan bahwa ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk peningkatan dan pembaruan dalam sistem verifikasi dan peninjauan ulang penerima KIP Kuliah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan hanya membantu mahasiswa yang memang membutuhkan dukungan finansial untuk pendidikan mereka.