Buka IIMS Hybrid Tahun 2021 secara Virtual, Presiden Jokowi: Kebangkitan Industri Otomotif Harus Terus Dijaga
Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid Tahun 2021. Pembukaan ajang pameran otomotif yang kali ini digelar secara kombinasi luring terbatas dan daring tersebut dilakukan dari Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 15 April 2021.
Dalam sambutannya, Presiden mengatakan bahwa industri otomotif merupakan salah satu penggerak perekonomian negara yang saat ini harus segera diakselerasi. Sebab, di sektor ini banyak pelaku usaha dalam negeri dari mulai hulu hingga hilir yang keterlibatannya dapat ditingkatkan.
“Industri otomotif merupakan salah satu penggerak perekonomian kita yang harus segera kita akselerasi karena di sini banyak keterlibatan pelaku usaha di dalam negeri dari mulai hulu sampai hilir yang harus ditingkatkan. Keterlibatan industri UMKM dalam rantai pasok juga harus terus ditingkatkan. Nilai tambah untuk ekonomi dalam negeri juga harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain itu, melalui kebangkitan sektor ini, Kepala Negara juga berharap agar lebih banyak lagi kesempatan kerja yang dapat diberikan bagi para tenaga kerja lokal, menggerakkan industri UMKM, juga menaikkan angka ekspor Indonesia ke pasar global.
“Tentu saja yang paling penting adalah penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Goal-nya adalah di sini,” imbuh Presiden.
Lebih jauh, Presiden menjelaskan bahwa industri otomotif menjadi salah satu prioritas bagi pertumbuhan investasi di dalamnya. Pemerintah juga tengah berupaya meningkatkan iklim investasi yang salah satunya dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Saat ini, Indonesia juga telah memiliki lembaga pengelola investasi (Indonesia Investment Authority) yang diharapkan akan memberi banyak kemudahan dan kepastian bagi para investor untuk membangun usaha produktif di Indonesia.
“Kebijakan relaksasi pajak juga telah diterbitkan pemerintah untuk mendongkrak penjualan dan daya beli produk otomotif untuk mendorong makin banyak permintaan di situ yang bisa menggerakkan industri otomotif kita,” kata Presiden.
Berdasarkan laporan yang diterima dari Menteri Perindustrian, melalui kebijakan relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tersebut, terjadi peningkatan pesanan pembelian hingga mencapai 190 persen.
“Tadi saya mendapat laporan dari Menteri Perindustrian, ada kenaikan untuk purchase order-nya 190 persen. Artinya harus inden. Artinya ini yang memproduksi kewalahan. Artinya lagi industri otomotif sudah bangkit kembali,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo berharap agar penyelenggaraan pameran otomotif ini dapat meningkatkan reputasi Indonesia di dunia otomotif global. Sementara untuk industrinya, Kepala Negara berharap agar kapasitas produksi industri otomotif dalam negeri dapat ditingkatkan dengan pemakaian kandungan lokal yang semakin tinggi dan bergerak menggarap pasar-pasar ekspor baru.
Namun, Kepala Negara juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap menjaga kewaspadaan terhadap penyebaran pandemi Covid-19 yang saat ini relatif dapat dikendalikan. Dengan demikian, sisi kesehatan dan penanganan pandemi dapat terus dijaga sehingga pemulihan ekonomi dapat terus dilakukan dan bergerak maju.
“Harus kita ingat bersama-sama, kita ini masih di dalam masa pandemi. Kita harus tetap waspada terhadap pandemi Covid-19. Gas dan rem yang selalu saya sampaikan dalam penanganan kesehatan dan ekonomi harus terus kita jaga dan kita lakukan agar kesehatan aman dan ekonomi bisa bergerak maju,” tuturnya.
Untuk diketahui, acara peresmian pembukaan IIMS Hybrid Tahun 2021 ini juga diikuti secara virtual dari JIExpo Convention Centre and Theater, Jakarta, di mana penyelenggaraan luring secara terbatas dilakukan. Penyelenggaraan ajang pameran ini dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability).
Turut hadir dalam acara peresmian tersebut antara lain Ketua MPR Bambang Soesatyo yang juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Presiden Direktur PT Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh selaku pihak penyelenggara.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
