Connect with us

PLN Dukung Toyota Kembangkan Kendaraan Listrik di Indonesia

Jakarta – PT PLN (Persero) siap mendukung langkah Toyota Astra Motor (TAM) mengembangkan kendaraan listrik untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Tanah Air. Kehadiran kendaraan listrik Kijang Innova EV yang diperkenalkan dalam pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022, memberi kejutan dan membuktikan keseriusan Toyota untuk bisa memasuki pasar mobil listrik di Indonesia.

Langkah Toyota ini pun sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya saat membuka gelaran IIMS 2022 di JIExpo, Kemayoran. Mulai pulihnya antusiasme masyarakat yang ditandai dengan naiknya permintaan akan produk otomotif harus dapat dimaksimalkan untuk akselerasi ekosistem kendaraan listrik.

Dia pun menyebutkan, sampai dengan Februari 2022, penjualan mobil sudah mencapai  81 ribu unit, dibandingkan tahun lalu naik 65 persen. Kita lihat juga kendaraan roda dua naik, tercatat penjualan 5,1 juta unit dan ekspor 810 unit.

“Ini pangsa pasar bagi PLN dan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), kalau semua mulai begeser dari BBM ke listrik,” tegas Airlangga.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga menilai, bergabungnya Toyota sebagai salah satu pabrikan otomotif terbesar di Tanah Air akan memberikan dampak besar bagi akselerasi ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).

“Hari ini adalah hari yang sangat spesial, karena Toyota meluncurkan mobil konsep listrik Innova. Innova ini adalah salah satu mobil sejuta umat, yang menjadi bagian sejarah otomotif Indonesia,” ujarnya saat menghadiri acara pembukaan IIMS 2022.

Masuknya Toyota dalam ekosistem KBLBB menjadi bukti bahwa PLN saat ini sudah berjalan dalam jalur yang benar. Menurutnya, peningkatan produksi kendaraan listrik akan berdampak besar terhadap lingkungan.

“Semakin cepat pengembangan kendaraan listrik, penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan dan diproduksi dalam negeri semakin besar. Ini mendukung pemerintah dalam target Carbon Neutral 2060. Kami siap berkolaborasi dengan Toyota untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air,” kata Darmawan.

Untuk memenuhi kebutuhan daya bagi kendaraan listrik, PLN memastikan daya listrik di seluruh Indonesia dalam kondisi cukup.  Dalam mendukung tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik PLN juga menghadirkan berbagai program untuk memudahkan konsumen dalam mengisi daya kendaraan listrik.

“Kami berkolaborasi dengan ATPM kendaraan listrik untuk menyiapkan home charging, salah satunya hari ini kami memulai penjajakan dengan Toyota. Setelah konsumen membeli mobil listrik, nantinya akan dipasang home charging yang sudah terkoneksi dengan sistem PLN, dan itu menjadi bagian peralatan dari pembelian mobil tersebut,” ujarnya.

Untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, Darmawan menegaskan, PLN siap berkolaborasi dengan Toyota. PLN siap memberikan kemudahan penambahan daya listrik di rumah pembeli kendaraan listrik dan layanan home charging. Pelanggan PLN juga akan mendapatkan diskon tarif tenaga listrik sebesar 30 persen pada pukul 22.00 WIB – 05.00 WIB atas pemakaian dari home charging.

“Kita akan memfasilitasi ketika ada pembelian mobil listrik, sehingga proses transisinya akan berjalan dengan lancar. Peralatan home charging itu langsung tersambung ke server PLN menggunakan internet of things, sehingga besaran tagihannya dapat diketahui terpisah untuk rumah dan khusus untuk kendaraan,” imbuh dia.

Untuk mempermudah konsumen, PLN terus menambah jumlah SPKLU di Tanah Air. Hingga Februari 2022, dari  total 267 unit SPKLU  di Indonesia, sekitar 120 unit milik PLN dan tersebar di 92 lokasi. Ditargetkan pada akhir tahun ini, jumlah SPKLU bisa bertambah menjadi 580 unit.

Untuk mempercepat penyediaan SPKLU, PLN meluncurkan program kemitraan pembangunan SPKLU serta memfasilitasi pihak ketiga yang ingin membangun SPKLU, termasuk menyediakan layanan kemitraan penyediaan SPKLU melalui situs khusus.

Dalam kerja sama tersebut, calon mitra pengembangan SPKLU dapat berperan sebagai penyedia fasilitas isi daya kendaraan listrik, penyedia lahan maupun properti, serta penyedia operasional dan pemeliharaan SPKLU.

“Situs tersebut akan memudahkan pendaftaran dan administrasi para badan usaha yang ingin membangun SPKLU dengan mengakses laman https://layanan.pln.co.id/partnership-spklu,” tegasnya.

Di tengah menanti pengembangan produsen otomotif menghadirkan kendaraan listrik, PLN juga menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pembiayaan pembangunan SPKLU.

Dukungan pembiayaan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PLN yang dilakukan oleh Direksi PLN bersama Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) dalam rangkaian side event KTT G20 Energy Transition Working Group (ETWG) 1 di Yogyakarta pada 24 Maret 2022.

Pembangunan SPKLU yang masif sangat penting dalam mendukung kendaraan listrik di Indonesia. Langkah PLN dalam mempercepat pengadaan SPKLU sebagai komitmen PLN dalam transisi energi dan mengurangi emisi karbon.

PLN juga sudah menyiapkan fitur electric vehicle yang tersedia dalam SuperApps PLN Mobile. Melalui aplikasi ini, pemilik kendaraan listrik bisa langsung melakukan transaksi pengisian baterai dalam satu genggaman.

“Kami siap untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk terus mendorong tumbuhnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Ini dilakukan demi mempercepat transisi energi sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan upaya mendukung ekosistem kendaraan listrik guna mencapai tercapainya target Carbon Neutral 2060,” ucap Darmawan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menkes Minta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Gunakan Alkes Produksi Dalam Negeri

Oleh

Fakta News
Menkes Budi Gunadi Sadikin

Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mendorong agar seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memprioritaskan penggunaan alat kesehatan (alkes) produksi dalam negeri. Langkah tersebut sebagai upaya meningkatkan perekonomian bangsa sekaligus mendorong ketahanan sistem kesehatan yang merupakan pilar ketiga transformasi kesehatan.

“Untuk pembelian pemerintah, Pak Presiden minta sekitar 40 persen dari anggaran dipakai untuk belanja UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) supaya terjadi perputaran. Untuk itu, semua alkes yang bisa diproduksi dalam negeri harus dioptimalkan,” ujar Menkes, dikutip dari laman Kemenkes, Jumat (19/08/2022).

Budi mengatakan, saat ini Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan telah mengidentifikasi alat-alat kesehatan yang mampu diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya dapat dimasukan di e-Katalog dan dimanfaatkan secara luas.

“Saya sudah minta agar dipastikan apa saja alat-alat yang bisa diproduksi dalam negeri untuk selanjutnya kita kunci di e-Katalog. Salah satunya tempat tidur, semua rumah sakit pusat maupun daerah harus pakai tempat tidur produksi dalam negeri,” ujarnya.

Selain tempat tidur, alat kesehatan yang telah diidentifikasi mampu memenuhi pangsa pasar dalam negeri di antaranya antropometri, kasa, dan kapas, dan lain-lain.

“Saat ini, kita telah melakukan pembelian 300 ribu antropometri untuk selanjutnya didistribusikan ke puskesmas, posyandu prima, dan posyandu di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebutkan telah menyiapkan langkah strategis guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Pertama dengan mendorong UMKM masuk dalam industri berbasis teknologi dan kreativitas. Kedua, dengan membangun rumah produksi bersama bagi para pelaku UMKM.

“Jadi nanti pemerintah bersama UMKM bisa duduk bersama untuk mengembangkan ekosistem mengenai produk dibutuhkan pemerintah dan ekosistem pembiayaannya,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Gubernur BI Beberkan Tiga Sinergi Kebijakan untuk Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi. (Foto: Humas Setkab/Agung)

Jakarta – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya sinergisitas pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah dalam upaya untuk menjaga stabilitas harga serta ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut disampaikan Perry usai menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/08/2022) pagi.

“Kita bersinergi bersama dengan semangat kebangsaan mengendalikan inflasi untuk pemulihan ekonomi, agar ekonomi kita pulih lebih cepat tumbuh lebih kuat,” ujarnya.

Perry menambahkan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat pembukaan Rakornas menekankan bahwa upaya penanganan inflasi harus dilakukan bersama hingga level mikro, tidak hanya secara makro.

“Diarahkan Bapak Presiden, yuk kita perkuat sinergi dan koordinasi, baik pusat maupun daerah, mengatasi bersama inflasi ini yang dampak global sehingga kesejahteraan rakyat, daya beli rakyat masih bisa terjaga, pemulihan ekonomi itu bisa lebih lanjut, tentu saja kita bisa meningkatkan, memperkuat pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur BI mengemukan tiga sinergi antarkebijakan yang dilakukan. Pertama, sinergi untuk mengatasi inflasi pangan. Perry mengungkapkan pada bulan Juli inflasi pangan mencapai 11,47 persen sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 4,94 persen.

Perry menyampaikan, BI bersama dengan pemerintah telah melakukan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan di berbagai daerah.

“Dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan ini, ada operasi untuk ketersediaan makanan, kerja sama antardaerah dari yang surplus ke yang defisit, supaya memang betul-betul arus barang itu bisa teratasi. Kemudian juga, penggunaan anggaran di daerah, anggaran darurat itu bisa dilakukan,” ujarnya.

Dengan gerakan yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BI Perry berharap inflasi pangan agar segera terkendali.

“Insyaallah ini dalam bulan-bulan yang akan datang inflasi pangan terkendali. Insyaallah kalau inflasi pangan kita bisa turunkan dari 11,47 (persen) menjadi maksimal 5 persen atau 6 persen, artinya daya beli masyarakat semakin baik dan juga inflasi kita terkendali,” ujarnya.

Kedua, adalah kebijakan fiskal. Pemerintah telah menggelontorkan subsidi untuk mengurangi dampak kenaikan harga energi global terhadap masyarakat.

“Kebijakan fiskal dalam bentuk subsidi untuk energi, listrik sehingga ini yang dampak harga minyak, harga energi yang tinggi tidak kemudian membebani rakyat. Tentu saja, itu tergantung pada kekuatan dari fiskal,” ujar Perry.

Ketiga, Gubernur BI menyampaikan bahwa kebijakan moneter BI diarahkan untuk stabilitas (pro-stability). Sementara kebijakan lainnya, seperti makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta ekonomi keuangan syariah diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional (pro-growth).

Beberapa kebijakan yang dilakukan, lanjut Perry, di antaranya adalah stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian likuiditas.

“Kami juga sementara ini belum perlu untuk menaikkan suku bunga karena tadi ada subsidi, ada pengendalian pangan, sehingga dari sisi kebijakan suku bunga tidak harus buru-buru menaikkan suku bunga, sehingga masih bisa menjaga stabilitas mendorong pemulihan ekonomi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BPN Serahkan Sertifikat Tanah Candi Borobudur ke Kemendikbudristek

Oleh

Fakta News
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kamis (18/08/2022). (Foto: Humas Kementerian ATR)

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (18/08/2022), di Kantor Kemendikbudristek. Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.

“Sertifikat ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Semoga dengan diterbitkannya sertifikat ini bisa memberi dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur,” ujar Hadi.

Hadi menyampaikan. penyertifikatan Candi Borobudur merupakan bagian dari langkah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sekarang ini kegiatan PTSL sudah berhasil mendaftarkan 74 persen dari seluruh bidang tanah di Indonesia, dari total 126 juta bidang. Penyertifikatan aset instansi pemerintah merupakan bagian dari PTSL yang harus segera diselesaikan, agar setiap bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan terpetakan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun bersejarah bagi Candi Borobudur. Di awal tahun, Candi Borobudur disahkan menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Budha dari seluruh dunia. Kemudian, Candi Borobudur juga ditempatkan sebagai tuan rumah dari Pertemuan Tingkat Tinggi Kebudayaan G20 yang akan berlangsung pada bulan September nanti.

“Dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai untuk tanah Candi Borobudur, semakin lengkaplah upaya kita untuk terus memajukan warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia,” ujar Nadiem.

Nadiem pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertifikatan tanah Candi Borobudur yang telah dilakukan sejak tahun 2015 ini.

“Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut menjalankan, mengawal, memberi masukan, hingga memfinalisasi terbitnya sertifikat ini. Sekali lagi, capaian ini berhasil kita peroleh berkat gotong royong dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Mendikbudristek.

Nadiem juga mengajak semua pihak untuk terus menguatkan gotong royong dalam mengelola situs Candi Borobudur dengan berorientasi pada pemajuan kebudayaan Indonesia.

“Mari bersama-sama merawat keberlangsungan dan mendorong pemajuan Candi Borobudur demi terwujudnya cita-cita Merdeka Berbudaya,” pungkas Nadiem.

Baca Selengkapnya