Presiden Instruksikan Pemanfaatkan Momentum Investasi Sesegera Mungkin
Jakarta – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar semua pihak, baik pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun dunia usaha untuk memanfaatkan momentum yang ada saat ini. “Sekarang ini kami miliki momentum yang bagus, yang harus dimanfaatkan secepat-cepatnya,” ucap Presiden ketika memberikan sambutan pada acara Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset Mandiri JSMR01 Surat Berharga Hak atas Pendapatan Tol Jagorawi (EBA Kelas A) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Kamis 31 Agustus 2017.
Beberapa momentum tersebut, adalah investment grade layak investasi, lompatan sebagai negara tujuan investasi, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatnya peringkat kemudahan berusaha. Semua survei, dilakukan oleh lembaga internasional. “Kok masih ada yang pesimis, apa lagi yang dicari? Apa lagi yang ditunggu?” kata Presiden.
Bahkan, Presiden pernah menanyakan hal ini kepada wartawan ekonomi. Jawaban dari wartawan tersebut, adalah pengusaha masih wait and see. “Yang di- wait apanya, yang di- see apanya lagi?” ucapnya.
Karena itu, Presiden mengingatkan agar memanfaatkan betul momentum ini. “Harus dimanfaatkan betul, jangan sampai lewat dan kita tidak mendapat apa-apa dari momentum yang baik ini,” tuturnya.
Sekuritisasi Aset
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga kembali mengingatkan tentang sekuritisasi aset BUMN maupun swasta. Ia menegaskan, proses sekuritisasi harus segera dilaksanakan agar bisa berdampak pada pembangunan nasional.
“Ini penting sekali karena akan memacu arus modal masuk dan akan mengurangi beban APBN kita,” ucap Presiden.
Presiden menyampaikan, bahwa tugas BUMN itu seharusnya sebagai pengembang bukan jadi pemilik. Setelah membangun sebuah proyek infrastruktur, kemudian proyek itu bisa dijual sehingga bisa mendatangkan modal untuk membangun kembali.
“Namun yang ingin saya utarakan, sekuritisasi ini bukan hanya untuk pemerintah dan BUMN tapi juga bisa untuk swasta karena bisa tingkatkan efisiensi dan bisa ikut memacu arena investasi ke daerah kita,” ujar Presiden.
Presiden menambahkan, di era digital seperti ini, sudah banyak contoh perusahaan dengan nilai omset yang tinggi namun tidak memiliki aset tetap. “Sekarang kita lihat perusahaan-perusahaan digital berusaha untuk meminimalkan asetnya. Contoh kayak Uber perusahaan taksi terbesar di dunia tapi tidak punya taksi satupun. AIRBNB sudah menjadi perusahaan hotel terbesar di dunia tapi tak miliki satupun gedung atau hotel,” kata Presiden.
Di Indonesia sendiri menurut Presiden, sekuritisasi sudah ada sejak 10 tahun lalu saat perusahaan telekomunikasi melepas tower atau menara BTS (Base Transceiver Station) ke perusahaan spesialis BTS. “Dari pada memiliki sendiri-sendiri tidak efisien. Juga jaringan mesin ATM mestinya juga seperti itu dulu bank bangun ATM sendiri-sendiri tidak efisien. 2 tahun lalu kita gabung, efisiensi 30 triliun rupiah,” ucapnya.
Perpres Percepatan Kemudahan Berusaha
Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengatakan, bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Percepatan Kemudahan Berusaha. Perpres itu bertujuan untuk kemudahan berusaha. “Awal tahun depan, Januari dan Februari kita harus miliki satu gedung yang khusus urusan perizinan. Seluruh perizinan harus satu gedung, sekali mengajukan urus satu gedung itu. Ini sistem aplikasi pengurusan ini harus disiapkan. Semua harus diurus oleh Single Submission ini,” kata Presiden.
Di akhir sambutannya, Presiden Jokowi juga sempat meminta Direktur Utama PT Jasa Marga, Desi Arryani untuk maju ke depan. Presiden menanyakan hambatan yang dialami dalam proses sekuritisasi aset tol pertamanya yang sudah memakan waktu sembilan bulan.
Ditanya Presiden Jokowi, Desi pun menjawab bahwa masih kesulitan menyamakan persepsi di antara pemangku kebijakan. “Siapa? Yang mana? Dijawab, jadi saya tahu yang saya gebuk yang mana,” kata Presiden menanyakan siapa pihak yang menghambat.
Desi pun kemudian menjawab bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu respon dari pihak Direktorat Jenderal Pajak. Presiden berharap agar proses tersebut dapat diselesaikan secepatnya.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio.
Ping
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
