Jangan Harap Kedaulatan Pangan Dicapai Tanpa Dukungan Pupuk
Jakarta – Jika industri pupuk sebagai pendukung produksi pangan tidak berkembang, jangan harap kedaulatan pangan bisa dicapai. Selama ini, pupuk diakui menjadi faktor utama dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis. Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), Pending Dadih Permana mengatakan, dalam dua tahun terakhir produksi beras serta jagung berhasil tumbuh masing-masing lima persen dan 18 persen.
Pertumbuhan produksi itu, menurut Pending, tentunya sangat didukung oleh industri pupuk yang berkembang baik. Sebab, sudah menjadi keniscayaan bahwa jika ingin akselerasi produksi pertanian. industri pupuk harus lebih baik. “Industri pupuk harus berkembang. Sudah keniscayaan jika mau akselerasi produksi pertanian harus ditopang industri pupuk yang bagus,” ujar Pending dalam keterangannya, pada Rabu (30/8/2017).
Lebih lanjut, Pending menjelaskan, pupuk adalah salah satu input produksi yang harus diperjuangkan untuk menjaga kedaulatan pangan nasional. Selain itu, ketersediaan benih unggul dan alat mesin pertanian menjadi faktor.
Peneliti Senior Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Achmad Suryana, mengungkapkan, saat ini penggunaan pupuk Urea, SP36, dan KCl sudah efisien di sebagian besar provinsi di Indonesia. “Di samping itu sudah kurang responsif terhadap kenaikan harganya. Artinya harga tidak lagi menjadi penentu utama bagi petani dalam membeli dan menggunakan pupuk,” ujar Suryana.
Dia mengatakan, ketersediaan dan penggunaan pupuk secara berimbang dengan ‘6 Tepat’ oleh petani telah berhasil mendorong rekor produksi dan produktivitas komoditas pangan strategis nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Sementara itu, Kepala Balai Penelitian Tanah Kementan, Husnain, mengatakan, pemupukan berimbang dapat menyumbang lebih dari 20 persen kepada peningkatan produksi. Data ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu. “Efektivitas penerapan pupuk berimbang dapat tercapai bila diperhatikan faktor-faktor penentu seperti status hara tanah dan teknik pemupukannya,” ujarnya.
Hal itu, dibenarkan Direktur Utama Pupuk Kujang Nugraha Budi Eka Irianto. “Ibaratnya, kami diminta untuk mendukung swasembada pangan atau kedaulatan pangan, tapi pupuknya enggak ada berati kami harus impor. Nah kalau kami impor itu apakah kita berdaulat,” tuturnya.
Untuk menghasilkan produksi pupuk yang berkualitas baik, demi menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan, Nugraha mengatakan, pihaknya melakukan berbagai inovasi dan pengembangan perusahaan, melalui kegiatan studi dan penelitian, baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga atau badan penelitian.
“Kajian yang kami lakukan, di antaranya revamping pabrik kujang 1A, yang telah berumur 30 tahun lebih dan memiliki konsumsi sebesar 34 MMBTU/ ton urea. Sasaran hasil kajian adalah memilih beberapa alternative upaya terhadap proses produksi Pabrik Kujang 1A,” tutur Nugraha yang akrab dipanggil Anto itu.
Selain kajian, lanjut Anto, Pupuk Kujang juga melakukan inovasi, dengan tujuan menghasilkan produk pertanian seperti pupuk organik dan benih tanaman pangan. Harapannya, inovasi akan menjadi keunggulan kompetitif sehingga dapat menyediakan produk dan jasa industri pertanian yang lebih menyeluruh. “Yang pasti kami banyak melakukan inovasi agar produk kami berkualitas, efisien dan terjangkau, sehingga kami pun turut berperan dalam program ketahanan dan kedaulatan pangan ini,” katanya.
Sementara itu Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Koeshartono, mengatakan, perseroan mendukung program ketahanan pangan melalui jaminan pasokan pupuk siap pakai dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, serta menyalurkan pupuk hingga ke seluruh pelosok Tanah Air, dan untuk mengatasi melayani daerah terpencil yang sulit dijangkau.
Saat ini, Pupuk Indonesia telah menambah gudang penyangga dan menyediakan sarana transportasi untuk kios remote serta menginventarisasi kebutuhan pupuk yang akan ditangani di wilayah terpencil.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
