Perekonomian Global Tumbuh Serempak, Pertama Kali Sejak Dekade Lalu
New York – Untuk pertama kalinya dalam dekade ini, pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat perekonomian global meningkat bersamaan. Stimulus suku bunga rendah dari bank sentral berhasil menggerus krisis yang menghantam AS hingga Yunani, Brazil dan negara lainnya, secara bertahap.
Sebanyak 45 negara yang perekonomiannya direkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, seluruhnya menunjukkan kenaikan pada tahun ini. Bahkan 33 negara diantaranya mengalami peningkatan laju pertumbuhan dibanding tahun lalu.
Menurut OECD, inilah untuk pertama kalinya sejak 2007 lalu, semua negara mengalami peningkatan dan sebagian besar negara itu mulai mengalami akselerasi pertumbuhan sejak 2010, dimana banyak negara mulai menikmati perbaikan setelah dihantam krisis keuangan global.
Selama 50 tahun terakhir, jarang terjadi pertumbuhan ekonomi negara-negara yang direkam OECD bertumbuh secara simultan. Selain apa yang terjadi pada dekade lalu, hal itu baru terjadi pada akhir 1980-an, dan beberapa tahun sebelum krisis minyak 1973.
“Ini tidak terjadi secara cepat atau menegangkan, lebih lamban dan metodis, tapi ini berhasil menyelesaikan pekerjaan, ” kata Josh Feinman, kepala ekonom global Deutsche Asset Management, seperti dikutip The Wall Street Journal (24/8).
Ironisnya, perkembangan itu terjadi, tak lama setelah gerakan nasionalis di AS, Eropa, dan sekitarnya mendapatkan kehidupan baru, yang digerakkan oleh syak wasangka terhadap perdagangan dan keuangan global. Saat ini, peningkatan pertumbuhan mendongkrak keuntungan produsen mobil Jepang, penambang batubara Indonesia, dan pembuat forklift di Jerman.
Eskpor AS tumbuh mendekati 6 persen pertahun untuk pertama kalinya pada paruh pertama tahun ini, kinerja terbaik dalam dua kuartal sejak akhir 2013, melebihi rata-rata pada dekade sebelumnya.
Episode pertumbuhan tersebut bisa batal jika sinkronisasi pertumbuhan itu berubah menjadi terlalu panas. Sebagaimana krisis yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, lonjakan harga saham global atau pasar properti regional dapat dengan cepat nerubah menjadi kekacauan keuangan yang menggerus perekonomian.
Para bankir bank sentral, bisa saja merontokkan semua kemajuan yang sudah terjadi jika dalam simposium tahunan Federal Reserve di Jackson Hole, Wyoming, pekan ini, mereka memutuskan untuk menarik kembali stimulus keuangan secara agresif. Sejauh ini, kemajuan pertumbuhan global dinilai bergerak dalam jalur yang benar, sebagian karena inflasi yang rendah dan bank sentral menyesuaikan kebijakan moneternya secara bertahap.
“Untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, kita melihat sinyal sinkronisasi ekpansi ekonomi di dalam dan luar negeri,” kata gubernur The Fed Lael Brainard , sebelum rapat kebijakan The Fed, Juni lalu.
Ada berbagai faktor yang mendorong pertumbuhan global. Salah satunya adalah meningkatnya perekonomian zona euro setelah tergulung masalah berkepanjangan.
Menurut OECD, pertumbuhan ekonomi di 19 negara zona euro pada kuartal pertama tahun ini sudah mampu melebih AS dan terus meningkat pada kluartal kedua. Kepercayaan ekonomi mencapai level tertinggi pada dekade ini, dan angka pengangguran menurun ke level terendah dalam 8 tahun, sebesar 9,1 persen.
Dibanyak negara maju, termasuk AS, akibat lanjutan dari krisis keuangan akhirnya memudar. Rumah tangga AS telah berhenti menurunkan eksposur utangnya dan mulai kembali ke pola belanja normal. Kebijakan fiskal di banyak negara maju telah bergeser dari penghematan menjadi lebih longgar. Meskipun Fed sudah mulai menaikkan target suku bunganya, sebagian besar suku bunga di seluruh dunia masih tetap rendah dan di bawah tingkat inflasi.
Dunia juga mendapat keuntungan dari berbaliknya permintaan dan harga komoditas global yang dimulai pada 2014. Pasokan energi baru, berkombinasi dengan pertumbuhan global yang halus membantu menurunkan harga-harga, sehingga tingkat harga kembali stabil dan investasi meningkat kembali.
Pada tiga periode berbeda dalam 50 tahun terakhir terjadinya sinkronisasi pertumbuhan, tren tersebut berlanjut selama beberapa tahun. Namun pada akhirnya, ekspansi ekonomi berlangsung menjadi terlalu bernafsu dan berakhir dengan pecahnya gelembung-gelembung ekonomi.
Beberapa sinyal munculnya gelembung ekonomi belakangan ini juga sudah mulai tampak, di luar maslah melonjaknya harga saham. Cina semakin bergantung pada pertumbuhan pasar propertinya, dan memaksa Beijing untuk menindak para spekulan pembeli rumah. Permintaan properti yang terus-menerus mendorong produksi dan penjualan bahan bangunan, perabotan dan barang lainnya. Harga properti pun semakin meroket.
Namun inflasi rendah yang meluas di seluruh dunia, akan memberi tekanan pada bank sentral untuk lebih berhati-hati dalam menarik kembali stimulus moneternya, dan memberi kesempatan untuk perttumbuhan ekonomi yang lebih lama. (The Wall Street Journal/kk – Ipotnews).
Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen pada Triwulan I-2024 (year on year/YoY). Banyak pihak yang mensinyalir bahwa capaian tersebut tak lepas dari momentum penyelenggaraan pesta demokrasi yang disusul dengan peningkatan konsumsi saat Ramadan tiba.
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan pertumbuhan ekonomi tak hanya hadir saat dua momentum tersebut. Menurutnya, bahkan liburan seperti long weekend pun bisa ikut mengakselerasi perputaran ekonomi lantaran meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu tersebut.
“Bahkan masyarakat Indonesia sekarang itu liburan panjang pun itu menjadi salah satu sarana masyarakat untuk melakukan upaya konsumsi. Nah inilah yang menjadi daya tarik ekonomi Indonesia,” kata Misbakhun saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta beberapa saat lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini optimis apabila ekonomi terus menggeliat dengan tren pertumbuhan yang positif maka maka ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Hal ini juga memberikan timbal balik bagi pergerakan UMKM di tanah air.
“Kalau ekonomi terus menggeliat, pertumbuhannya baik tentu saya yakin ke depan ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Karena apa? UMKM nya hidup! Konsumsi itu sebetulnya menghidupkan UMKM, menghidupkan produk-produk yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari masyarakat. Konsumsi rumah tangga itu kan ada di sana,” jelasnya.
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu lantas juga menyinggung upaya pemerintah dalam memperkuat UMKM seperti program-program pembiayaan yang tengah digelontorkan. Ia mengungkapkan bahwa UMKM juga memberikan sumbangsih bagi peningkatan daya beli masyarakat.
“Upaya pemerintah untuk memberikan penguatan kepada UMKM dalam bentuk KUR, subsidi KUR, kemudian fasilitas-fasilitas pembiayaan kredit mikro dan ultra mikro dan sebagainya Itu salah satu penopang. Salah satu penopang yang memberikan penguatan terhadap konsumsi. Karena apa UMKM kita itu salah satu penyerap dan memberikan sumbangsih terhadap apa? orang mempunyai daya beli,” tuturnya.
Meski begitu, Misbakhun mengingatkan bahwa tetap diperlukan sektor produksi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan jangan sampai terjadi PHK. Menutup pernyataannya Misbakhun juga mengingatkan bahwa dalam sebuah sistem ekonomi ada sektor yang mengalami kontraksi dan ada juga sektor yang mengalami pertumbuhan.
Jakarta – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah berniat mengecilkan peran pers. Menurut Meutya, hubungan Komisi I DPR dengan Dewan Pers selalu sinergis dan saling melengkapi. Bahkan, ia menyebut bahwa keberlangsungan media yang sehat adalah hal yang penting. Hal tersebut ia sampakan menyusul ramainya jagad media terkait sejumlah pasal dalam draf revisi UU Penyiaran.
“Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niatan dari Komisi I untuk mengecilkan peran Pers. Hubungan selama ini dengan mitra Komisi I yaitu Dewan Pers sejak Prof Bagir, Prof Nuh, dan Alm Prof Azyumardi adalah hubungan yang sinergis dan saling melengkapi termasuk dalam lahirnya Publisher Rights,” ujar Meutya, melalui keterangan tertulis kepada media, di Jakarta, Kamis (16/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa saat ini belum ada naskah revisi UU Penyiaran yang resmi. Sehingga, yang saat ini beredar di masyarakat kemungkinan adalah draf RUU dalam beberapa versi. Maka dari itu ia menyebut, RUU ini masih sangat dinamis. Dia mengakui bahwa penulisan draf tersebut belum sempurna dan cenderung multitafsir. Oleh karena itu, Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik.
“Tahapan draf revisi UU penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi, yang artinya belum ada pembahasan dengan pemerintah. Komisi I membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat dan akan diumumkan ke publik secara resmi,” imbuh Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Meutya lalu menuturkan, Komisi I DPR telah menggelar rapat internal pada Rabu, 15 Mei 2024. Hasil dari rapat tersebut menyepakati bahwa Panja Penyiaran DPR akan mempelajari lagi masukan dari masyarakat terkait revisi UU Penyiaran. Komisi I berkomitmen untuk terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk revisi UU penyiaran sebagai bahan masukan.
Diketahui, revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran saat ini memang menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. Banyak pihak yang khawatir revisi ini akan mengancam kebebasan jurnalis dan ruang digital. Draf revisi UU Penyiaran tertanggal 27 Mei 2024 yang berisikan 14 BAB dan total 149 pasal, mendapat sorotan khusus pada beberapa pasal yang dianggap bermasalah.
Pasal 8A huruf q dan Pasal 50 B Ayat 2 huruf c, misalnya, dikritik karena dinilai berpotensi mengancam kebebasan pers. Pasal 8A huruf q memberikan kewenangan kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran, yang selama ini merupakan tugas Dewan Pers sesuai dengan Undang-Undang Pers.
Medan – Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Sumatera Utara, menjadi salah satu bandara yang melayani penerbangan teknikal landing untuk pemberangkatan haji tahun 2024. Sebanyak 204 penerbangan diketahui akan menjalani technical landing pada pemberangkatan haji tahun ini untuk mengisi bahan bakar di bandara tersebut.
Menjadi bandara yang melayani technical landing, membuat Medan memiliki tanggung jawab lebih terhadap jemaah haji asal Indonesia. Melihat pengalaman pemberangkatan haji tahun lalu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan ada beberapa kejadian ketika pemberhentian pesawat di Kualanamu yang perlu menjadi perhatian. Misalnya, adanya jemaah haji yang mengalami sakit saat transit di Kualanamu.
Hingga kini, lanjut Marwan, masih belum ada standar operasional yang jelas dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sehingga perlu diatur lebih lanjut dengan pengalokasian anggaran yang jelas hingga pihak mana yang harus menangani permasalahan tersebut.
“Ketika technical landing berada di Kualanamu, ada jamaah yang sakit, ada jamaah yang harus turun, itu anggarannya tidak ada disini. Maka siapa yang menanggulangi ini? Itu ya tadi laporan ketika itu ditangani (maskapai) Garuda, dia lah yang menanggung biayanya mengantar ke rumah sakit, pengobatan. Ketika itu ditangani oleh Kemenag, Kemenag yang akan menanggung nanti akan ditagih. Menurut kami menagih ini tidak mudah,” jelasnya kepada Parlementaria, di Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/5/2024).
Untuk itu, Politisi Fraksi PKB ini mengatakan nantinya akan membahas lebih lanjut bagaimana penanganan permasalahan tersebut dalam rapat kerja di Komisi VIII. “Kedepan kami akan bicarakan di Komisi VIII supaya itu disiapkan anggaran di sini, supaya tidak terjadi tolak menolak nanti Pak Ramlan sebagai UPT di sini ya jauh jauh dari situasi itu supaya mengambil tanggung jawab. Nah ini jangan terjadi seperti itu. Ya nanti akan bicarakan di komisi VIII,” lanjutnya.
Misbakhun: Konsumsi Dalam Negeri Penopang Terbesar Pertumbuhan Triwulan I-2024
Komisi I Tegaskan Hubungan dengan Dewas Pers Selalu Sinergis
Perlu Anggaran Khusus Bagi Embarkasi Haji Medan untuk Layani Jemaah Haji Saat Transit
Masih Perlu Kajian Mendalam Terapkan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen di 2025
Jadi Tuan Rumah WWF 2024, DPR bersama IPU Kolaborasi Akan Bahas Krisis Air Dunia di Bali
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
“Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN Cukup Besar, Kenapa Biaya Kuliah Malah Meroket?”
