Kebijakan Boyolali yang Pro Investasi
Boyolali – Dengan beragam potensi ekonomi, amat naiflah bagi Pemda Kabupaten Boyolali kalau tak dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Namun untuk mengelola potensi itu, Bupati Boyolali Seno Samudro tidak ingin sekadar berjalan, ia ingin berlari. Ia percaya daerah kecil di lereng Gunung Merapi ini, bisa menjadi sebuah wilayah yang maju, masyarakatnya sehat dan sejahtera.
Seperti dalam berbagai keterangannya, visi Seno jelas, ingin mewujudkan Kabupaten Boyolali yang dipimpinnya menjadi kabupaten yang lebih sejahtera, berdaya saing dan pro investasi. Tentu tak sekedar visi belaka, namun juga harus tercermin dari misinya membangun Boyolali. Nah, misinya; Meningkatkan perekonomian rakyat yang bertumpu pada sektor unggulan daerah dan mempertahankan prestasi sebagai lumbung padi; Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka mendukung peningkatan daya saing daerah.
Kemudian; Menciptakan iklim usaha dan iklim investasi yang kondusif, didukung dengan peningkatan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan; dan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan sistem pemerintahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat.
Tak berlama berkutat dengan pemikiran yang rumit, Seno tak lama setelah dilantik menjadi Bupati Boyolali pada periode pertamanya (2010 – 2015), langsung menggebrak dengan mencanangkan program ‘Boyolali Pro Investasi’ sebagai salah satu program unggulannya.
Program tersebut, membuat Seno bergerak cepat agar cita-citanya melihat Boyolali maju. Program dimaksud menyangkut 5 sektor potensi dan peluang investasi di Kabupaten Boyolali, terdiri; Kawasan Industri, Sektor Peternakan dan Perikanan, Sektor Pertanian dan Perkebunan, Sektor Pariwisata dan Sektor Infrastruktur.
Kawasan Industri
Kawasan Industri terbagi dalam tiga kawasan, yaitu industri besar, industri menengah dan industri kecil. Peruntukan industri besar, berupa jenis industri permesinan, listrik, tekstil, alat angkutan, makanan, galian bukan logam, industri kayu, dan industri sejenis lainnya seluas kurang lebih 1.176 Ha.
Kawasan untuk industri besar, tersebar di sekitar 11 kecamatan meliputi hampir 30 desa, diantaranya Desa. Ngadirojo, Sampetan, Candi, Selodoko, Sidomulyo, Randusari, Sudimoro, Salakan dan Nepen, Nglembu. Cerme dan Juwangi.
Sedangkan untuk kawasan peruntukan industri menengah berupa industri pertanian, kertas, industri kayu, penerbitan, percetakan, pakaian jadi dan industri sejenis seluas kurang lebih 444 Ha, tersebar di 15 kecamatan meliputi sekitar 40 desa, di antaranya Desa Kaligentong, Gondangslamet dan Kembang, Jelok, Pusporenggo dan Sukorame. Winong, Kemiri dan Mojosongo, Karangkepoh, Sendang, Grogolan, Mojosari, Tegalsari dan Bantengan.
Sedang untuk kawasan Industri Kecil atau Mikro ada di semua kecamatan yang terdiri atas jenis industri makanan, minuman dan kerajinan berada di seluruh kecamatan. Kabupaten Boyolali memiliki kawasan yang sangat potensial untuk kawasan industri besar yang terletak di Desa Kismoyoso, Desa Girikerto, Desa Manggung di Kecamatan Ngemplak dan Desa Jeron di Kecamatan Nogosari. Kapasitas investasi di kawasan tersebut diperkirakan sebesar Rp 506 miliar.
Sektor Peternakan
Potensi ekonomi di sektor peternakan dan perikanan, industri pengolahan susu sapi, berada di Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, Boyolali, Musuk dan Mojosongo. Populasi sapi perah sebanyak 88.430 ekor dengan produksi susu 46.906.493 liter per tahun, rata-rata per hari 130.296 liter. (Sumber: Disnakan Kabupaten Boyolali Tahun 2013).
Potensi dan Rencana Kapasitas Investasi untuk sektor peternakan sapi, perah berada di Desa Kembang Kecamatan Ampel dengan luas lahan 8 Ha yang merupakan tanah kas desa. Sementara investasi Penggemukan Sapi berada di Desa Urutsewu, Kecamatan Ampel dan Desa Sempu di Kecamatan Andong dengan luas lahan 10 Ha. Penggemukan sapi potong ini, difasilitasi oleh pemerintah daerah dengan pola kerjasama pengelolaannya.
Sementara pengolahan daging sapi, berada di Kecamatan Ampel berupa hasil olahan daging sapi menjadi abon, dendeng, rambak, bakso dan sosis. Hasil olahan susu sapi menjadi susu segar, yogurt, keju, dodol susu, sabun susu dan lain-lain. Jumlah produksi 10.237.400 kg per tahun, dengan cakupan pemasaran hingga Jakarta dan Surabaya.
Sedangkan pengolahan Ikan Lele, berada di Kecamatan Sawit dan Teras dengan produksi lele segar setiap harinya 42 ton. Hasil ikan lele dibuat abon. kripik kulit, kripik sirip, rambak. Jumlah produksi abon lele 600 kg/bulan, kripik kulit lele 600 kg/bulan, kripik sirip lele 150 kg/bulan, rambak 150 kg/bulan dengan area pemasaran Jakarta, Surabaya, Batam, Surakarta dan Salatiga.
Pemerintah Kabupaten Boyolali, juga menyediakan infrastruktur untuk lahan perluasan kawasa minapolitan berupa pengembangan budidaya lele di Desa Tanjungsari Kecamatan Banyudono, Desa Gumukrejo dan Doplang di Kecamatan Teras. Pengembangan budidaya ikan dan udang di Desa Cepokosawit Kecamatan Sawit, serta pengembangan Kampung Lele di Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit. Rencana kapasitas anggaran investasi, sebesar Rp 8,9 miliar, yang diperuntukan pembuatan infrastruktur jalan usaha tani, sumur ertetis, saluran, gudang pakan. dan sarana pengembangan agribisnis lainnya.
Sektor Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Boyolali, memiliki potensi penyulingan minyak Atsiri. Desa Bendan Kecamatan Banyudono, dikenal sebagai penghasil minyak Atsiri Kenanga, karena di daerah ini banyak ditanam pohon kenanga. Setelah melalui proses penyulingan menghasilkan produk dengan nilai yang jauuh lebih tinggi.
Minyak Atsiri Nilam, diproduksi di Desa Jelok Kecamatan Cepogo, minyak daun cengkeh di buat atau disuling di Desa Musuk. Budidaya minyak kenanga di Kecamatan Banyudono dan Teras. Minyak daun sirih di Kecamatan Ampel, Cepogo dan Musuk. Minyak Nilam di Kecamatan Musuk. Minyak daun cengkeh di Kecamatan Musuk, Mojosongo, Ampel dan Cepogo. Minyak Ylangylang di Kecamatan Cepogo. Minyak Lemongross di Kecamatan Kemusu dan Klego.
Sedang hasil pertanian berupa jagung, menjadi komoditas pangan andalan Kabupaten Boyolali setelah padi yang setiap tahunnya menunjukan kenaikan produksi dengan angka yang signifikan. Perkebunan jagung ini, berada di Kecamatan Musuk, Boyolali, Mojosongo, Klego, Kemusu, Juwangi, Cepogo, Andong, Wonosegoro dan Ampel.
Kabupaten Boyolali, juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil pepaya di Jawa Tengah. Prospek produksinya untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor. Produksi buah papaya, berada di Kecamatan Teras, Mojosongo, Ampel, Boyolali dan Musuk. Potensi tanaman tembakau ada dua yaitu tembakau rajangan yang berada di Kecamatan Selo, Cepogo, Musuk, Ampel, Banyudono, Teras dan Sawit. Sedang tembakau asapan, berada di Kecamatan Mojosongo, Banyudono, Teras dan Sawit.
Prospek investasi biofarmaka, terutama tanaman kencur dan jahe, juga sangat besar di Boyolali. Dua komoditas ini, digunakan untuk bahan industri farmasi dan obat-obatan dengan nilai kapasitas investasi sebesar Rp 1.740.600.000,00 Sedang komoditas jahe dengan nilai kapasitas investasi Rp 11.325.000,00. Produksi kencur berada di Kecamatan Nogosari, Kecamatan Simo, Kecamatan Andong, Kecamatan Cepogo, Kecamatan Ampel dan Kecamatan Boyolali.
Ekonomi Kreatif
Kerajinan tembaga dan alumunium, merupakan salah satu produk unggulan dari Kabupaten Boyolali. Industri ini, sudah dikerjakan turun temurun di Desa Tumang, Cepogo, Kembangkuning, Cabeyan Kunti Kecamatan Cepogo. Predikat sebagai peghasil kerajinan tembaga, bukan hanya ditingkat lokal tapi juga regional hingga internasional. Produk kerajinan yang dibuat, diantaranya asbak, paidon, vas bunga, lampu antung, kendi, bokor, kap lampu dan ornamen arsitektur. Produk kerajinan itu selain dipasarkan di dalam negeri, juga diekspor, diantaranya ke Australia, Maroko, Amerika dan Eropa.
Sektor Pariwisata
Merapi dan Merbabu Kabupaten Boyolali memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan. Salah satu ikon pariwisata di Kabupaten Boyolali, adalah dua gunung yang menjadi favorit bagi yang berminat wisata minat khusus pendakian. Dua gunung tersebut adalah Merapi dan Merbabu. Gunung Merapi yang memiliki ketinggian 3.124 di atas permukaan laut, merupakan salah satu gunung api teraktif di dunia. Di sebelah utaranya terletak Gunung Merbabu yang merupakan tipe strato. Kedua gunung tersebut, menjadi favorit bagi pedaki gunung. Paket wisata di kawasan tersebut, terjalin kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Taman Nasional Gunung Merapi dan Merbabuu (TNGM). Di kawasan ini, juga dikembangkan agrowisata terpadu seluas 55,5 Ha.
Obyek wisata lainnya, yaitu obyek wisataTlatar yang terletak di Desa Kebonbimo Kecamatan Boyolali. Di obyek wisata ini, terdapat lapangan olahraga Woodball yang konon merupakan lapangan terbaik di dunia. Kwaan Wisata Tlatar, memiliki luas lahan pengembangan 15 Ha dengan kemungkinan masih dapat dikembangkan ke arah Timur dan Tenggara, yang saat ini masih berupa persawahan.
Sektor Infrastruktur
Pengolahan Sampah Tempat Pembuangan sampah akhir (TPA), berada di Desa Winong Kecamatan Boyolali, Jalan Boyolali Selo Km 2. Volume sampah yang masuk ke TPA Desa Winong kurang lebih 90 m3 perhari yang berasal dari wilayah kecamatan Boyolali dan pasar-pasar di Kota Boyolali. Potensi sampah tersebut, belum dapat dimanfaatkan secara maksimal, hal ini disebabkan keterbatasan tenaga kerja yang ada. Pemkab Boyolali menawarkan kepada investor yang berminat untuk dapat mengolah sampah tersebut.
M Riz
(sumber: boyolali.go.id)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
