Pergantian Direksi untuk Mempercepat Pengembangan PT Pertamina Menuju World Class Energy Company
Jakarta – Sebagai bagian dari agenda restrukturisasi top level PT Pertamina yang diharapkan memberi dampak yang baik dan positif bagi perusahaan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, pada Selasa (15/8/2017), melakukan perombakan direksi PT Pertamina. Dalam perombakan itu, Rini menunjuk Gigih Prakoso sebagai Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko, dan Ardhy N. Mokobombang sebagai Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia menggantikan Rachmat Hardadi yang diberhentikan dengan hormat.
Penunjukan tersebut dituangkan dalam Salinan Keputusan Menteri BUMN Selaku pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor: SK-160/MBU/08/2017 yang diserahkan di Jakarta, Selasa (15/8). Melalui surat keputusan tersebut, Menteri BUMN mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi PT Pertamina dari semula Direktur SDM, Teknologi Informasi dan Umum menjadi Direktur SDM. Kemudian, jabatan Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan menjadi Direktur Keuangan.
Selain itu, ada penambahan jabatan Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko; dan Direktur Manajemen Aset. Menteri BUMN juga mengalihkan Dwi Wahyu Daryoto yang semula menjabat Direktur SDM, Teknologi Informasi dan Umum menjadi Direktur Manajemen Aset; dan Arief Budiman yang semula menjabat Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan menjadi Direktur Keuangan.
Dengan penunjukan tersebut, maka susunan direksi PT Pertamina adalah Gigih Prakoso (Direktur Perencanaan, Investasi dan Manajemen Risiko), Ardhy N. Mokobombang (Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia), Dwi Wahyu Daryoto (Direktur Manajemen Aset) dan Arief Budiman (Direktur Keuangan). Dwi Wahyu Daryoto juga akan menjalankan tugas sebagai Direktur SDM Perusahaan Perseroan sampai dengan diangkatnya direktur definitif.
“Dengan penunjukan ini, kami mengharapkan perubahan mendasar di bidang SDM dan manajemen aset. Penunjukan ini berangkat dari keinginan untuk fokus pada penanganan SDM dan aset di Pertamina yang begitu besar sehingga kinerja perusahaan bisa lebih optimal,” ujar Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Hambra.
Pertamina, lanjut Hambra, masih dominan di core business-nya. Sementara di sisi non-core terutama optimalisasi aset masih perlu perhatian dan perbaikan yang lebih serius. “Untuk teknologi informasi dan perencanaaan harus dibuatkan lebih fleksibel sehingga bisa lebih lincah saat ada kebijakan dalam menata bisnis di masa yang akan datang,” katanya.
Menjaga dan Mengamankan Aset
Seperti diketahui, pada tahun buku 2016, PT Pertamina mencatatkan total aset sebesar US$47,23 miliar, atau setara dengan Rp628,53 triliun (Kurs Rp13.307/US$). Aset tersebut, diantaranya terdapat aset tetap senilai US$10,32 miliar, atau setara dengan Rp137,37 triliun, atau 21,85% dari total aset. Dengan pertimbangan besarnya nilai aset tersebut, maka kehadiran Direktorat Manajemen Aset diharapkan dapat menjaga dan mengamankan aset dari okupasi pihak ketiga, penyelesaian permasalahan aset tetap, serta meningkatkan optimalisasi aset yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan.
Di kesempatan yang sama Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, penunjukan direktur ini juga terkait dengan tantangan yang dihadapi perusahaan di masa depan. “Penyesuaian nomenklatur Direktorat SDM diperlukan untuk dapat fokus mempersiapkan dan melakukan penguatan SDM yang lebih profesional dalam menghadapi tantangan global,” tuturnya.
Sedangkan adanya perubahan struktur organisasi dan pergantian jajaran Direksi PT Pertamina, sambung Erwin, diharapkan dapat membangun kerjasama tim yang lebih solid untuk mengantisipasi tantangan bisnis ke depan. “Sehingga mempercepat laju pengembangan PT Pertamina menuju world class energy company,” ujar Edwin.
Sementara Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menekankan, soliditas dan integrasi bisnis sangat penting di perusahaan energi seperti Pertamina. Tanpa adanya integrasi dan soliditas, cost business akan sangat mahal. “Harapannya, Pertamina dapat menjadi alat pemerintah utk men-deliver energy cost yang kompetitif, sehingga roda perekonomian dari sisi makro bisa menjadi lebih baik,” pungkasnya.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
