Jokowi: Pramuka Harus Menjadi Garda Terdepan dalam Perubahan di Indonesia
Jakarta – Di tengah semaraknya anak muda dan pelajar berseragam Pramuka, sebuah lagu pun berkumandang;
“Kami Pramuka Indonesia, Manusia Pancasila, Satyaku kudarmakan, Darmaku kubaktikan, Agar jaya Indonesia, Indonesia Tanah airku, Kami jadi pandumu”
Lagu bernada heroik yang menggema di tengah rimbunnya pepohonan dan berkilapnya air danau yang tertimpa sinar mata hari pagi, di Bumi Prekemahan Cibubur, Jakarta Timur, pada Senin (14/8/2017), seolah menyambut peringatan Hari Pramuka yang ke-56.
Peringatan Hari Pramuka ke-56 ini, dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah pejabat Negara, seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP Megawati Soekarnoputri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Idham Aziz.
Di acara itu, Joko Widodo tiba lebih awal dari rencana kedatangannya pada Senin (14/8) sekitar 07.30 WIB. Padahal, dalam jadwal Jokowi direncanakan hadir pada 09.00 WIB. Begitu tiba di lokasi acara, Jokowi tidak langsung menuju tempat duduknya yang ada di barisan VIP. Dia tampak menuju barisan Pramuka peserta upacara yang berasal dari seantero Indonesia.
Tampak para anggota Pramuka yang sudah bersiap di barisan-barisannya itu beberapa peserta di antaranya histeris saat didatangi Jokowi. Beberapa di antara mereka pun, menyempatkan kesempatan itu untuk berfoto. Dengan mengenakan baju pramuka lengkap,
Pada hari yang sangat bermakna bagi praja muda karana (Pramuka) itu, dalam sambutannya, Jokowi secara khusus meminta anggota Pramuka yang merupakan generasi muda Indonesia, untuk berperan aktif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. “Walau usia bertambah, namun semangat harus tetap muda, harus kreatif, inovatif, terdepan dalam menjaga kesatuan Indonesia. Menjadi garda terdepan dalam perubahan di negeri kita,” ujar Jokowi saat menyampaikan amanat di lapangan utama Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Senin (14/8).
Tugas berkarya, lanjut Jokowi, tentunya berada di pundak generasi muda, termasuk Pramuka. Tak lupa, sebagai generasi muda, Jokowi mengajak mereka untuk selalu melakukan terobosan. Misalnya, menggunakan media sosial dalam menyebarkan nila-nilai Pramuka.
“Harus melakukan terobosan dan jangan linear. Jangan hanya mendidik adik-adik Pramuka dalam membuat tenda saja namun harus menggunakan media sosial dengan positif,” ujar Presiden.
Jokowi mengajak, agar bangsa Indonesia meninggalkan pendekatan-pendekatan lama yang tidak pas digunakan saat ini. “Sentuhlah rasa cinta dan bangga sehingga tertanam di anak-anak Gerakan Muda Pramuka, teruslah berkreasi,” katanya.
Kepada gerakan Pramuka, Jokowi juga mengingatkan, agar terus berani, terampil dalam menggunakan teknologi secara positif. Tak lupa, Jokowi meminta seluruh anggota Pramuka untuk menumbuhkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. “Sebab, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan rumah Indonesia,” tuturnya.
“Saya Pramuka, saya Indonesia, saya Pancasila. Buatlah Indonesia selalu bangga kepada Pramuka,” pungkas Jokowi.
Sekedar kilas balik, sebelumnya Gerakan Pramuka dikenal sebagai Gerakan Kepanduan. Pada 14 Agustus 1961, pemerintah resmi menetapkan sebagai hari Gerakan Pramuka yang ditandai pelantikan anggota Majlis Pimpinan Nasional (Mapinas), Kwartir Nasional (Kwarnas), dan Kwarnari oleh Presiden Soekarno di Istana Negara, Jakarta.
Pada saat itu, Presiden Soekarno juga menyerahkan tanda penghargaan dan kehormatan berupa Panji Gerakan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Ketua Kwartir Nasional, Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
Dirgahayu Pramuka, marakkan karakter muda mu yang ;positif dan berkaryalah demi Negara Pancasila yang kau citai ini.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
