Korea Utara Mengancam Akan Merudal Nuklir Guam
Washington – Ditengah perseeruan yang semakin memanas antara Korea Utara (Korut) dengan Amerika Serikat (AS), Korut dilaporkan telah berhasil memproduksi hulu ledak nuklir dalam bentuk kecil. Artinya, Korut bisa memasang senjata nuklir pada rudal, yang menandai langkah penting Korut menjadi kekuatan nuklir dunia dalam skala penuh.
Hal ini, juga menunjukkan tahapan kemampuan Korut untuk melancarkan serangan nuklir lebih cepat dari perkiraan. Demikian menurut kesimpulan Badan Intelijen Pertahanan AS dalam penilaian yang diselesaikan bulan lalu, seperti diberitakan media ternama AS, The Washington Post, Rabu (9/8/2017).
Tentu saja, temuan ini makin menambah kekhawatiran akan meningkatnya ancaman militer Korut, yang tampaknya meraih kemajuan jauh lebih cepat dari yang diperkirakan banyak pakar. Bulan lalu, pejabat-pejabat AS juga menyimpulkan bahwa Pyongyang kini melampaui ekspektasi dalam upayanya untuk memproduksi rudal balistik antarbenua (ICBM) yang mampu menjangkau daratan Amerika.
Selama ini, banyak pakar menganggap bahwa Korut butuh waktu bertahun-tahun sebelum ilmuwan senjata nuklir Korut bisa merancang hulu ledak nuklir dalam bentuk kecil, yang bisa dipasang pada rudal. Namun penilaian terbaru intelijen AS yang bertanggal 28 Juli, menyimpulkan, bahwa tahapan penting tersebut telah berhasil dicapai Korut.
“Komunitas intelijen menilai Korut telah memproduksi senjata nuklir untuk pengiriman rudal balistik, yang mencakup pengiriman dengan rudal-rudal jenis ICBM,” demikian bunyi penilaian intelijen AS seperti diberitakan The Washington Post.
Kementerian Pertahanan Jepang, pada pekan ini, juga menyimpulkan bahwa ada bukti yang menunjukkan Korut telah berhasil membuat hulu ledak nuklir dalam bentuk kecil. Para analis menyimpulkan, pemimpin Korut Kim Jong-Un kini semakin yakin akan kemampuan senjata nuklir Korut. Hal ini menjelaskan sikap Kim yang terus membangkang dengan melancarkan uji coba rudal, meski diprotes dunia internasional, bahkan oleh sekutu terdekatnya, China.
Akan Merudal Pangkalan Militer AS
Pantas saja, kalau Korut dalam beberapa hari terakhir ini selalu melontarkan ancamannya kepada AS. Salah satu ancamannya, Korut tengah mempertimbangkan rencana untuk menembakkan rudal ke Guam, tempat beradanya pangkalan militer Amerika Serikat. Gubernur Guam menanggapi serius ancaman Korut tersebut.
Atas ancaman tersebut, Gubernur Guam Eddie Calvo menegaskan, kawasan AS yang berada di wilayah Samudera Pasifik itu siap untuk menghadapi setiap kemungkinan, dengan unit-unit pertahanan disiapkan untuk melindungi rakyat. “Guam adalah tanah Amerika. Kami bukan cuma instalasi militer,” tutur Calvo seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (9/8/2017).
Karena ancaman itu pula, Calvo mengatakan, dirinya telah menghubungi Gedung Putih. Departemen Pertahanan dan Keamanan Dalam Negeri AS telah memberitahukan kepada Calvo, bahwa saat ini tak ada perubahan dalam level ancaman. Langkah Calvo lainnya. pihaknya akan menggelar rapat dengan komandan militer Guam dan para petugas darurat untuk membahas kesiapan mereka.
Sebelumnya, juru bicara militer Korut menyatakan dalam statemen yang diberitakan kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA), Pyongyang tengah mempertimbangkan dengan seksama rencana untuk menyerang Guam, wilayah AS yang berada di kawasan Samudera Pasifik. Di Guam terdapat pangkalan militer AS yang mencakup skuadron kapal selam, sebuah pangkalan udara pesawat-pesawat pembom strategis AS, dan unit Penjaga Pantai.
Selain itu, juru bicara militer Korut seperti dilansir kantor berita Reuters, Rabu (9/8/2017), juga menyebutkan adanya rencana serangan rudal tersebut yang bisa dilaksanakan kapan saja, begitu pemimpin Korut Kim Jong-Un membuat keputusan.
Sebelumnya Trump Mengancam Korut
Ancaman serangan rudal Korut ini disampaikan, setelah beberapa jam sebelumnya, Presiden AS Donald Trump melontarkan ancaman paling kerasnya terhadap Korut. Trump meperingatkan, Korut akan menghadapi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya jika terus mengancam AS.
“Korut sebaiknya tidak lagi membuat ancaman-ancaman untuk Amerika Serikat,” kata Trump seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (9/8/2017). “Mereka akan disambut dengan api, kemarahan dan jujur saja, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ini,” tegas Trump.
Kepada para wartawan, Trump mengatakan, bahwa pemimpin Korut Kim Jong-Un telah sangat mengancam, melebihi sebuah negara yang normal. “Seperti yang saya katakan, mereka akan disambut dengan api dan kemarahan dan sejujurnya, kekuatan,” cetusnya.
Komentar Trump ini disampaikan sehari setelah Korut yang bereaksi terhadap sanksi terbaru PBB terhadap program senjata nuklirnya, melontarkan ancaman terhadap Washington.
“AS akan membayar mahal untuk semua kejahatan keji yang dilakukan terhadap negara dan warga di negara ini (Korut),” tegas pemerintah Korut seperti dilaporkan KCNA.
Saling mengancam tersebut, tampaknya akan terus berlangsung.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
