Setengah Abad ASEAN, Tantangan Semakin Besar
Manila – Hari ini 8 Agustus 2017, ASEAN organisasi negara-negara Asia Tenggara tepat berusia setengah abad alias 50 tahun (8 Agustus 1967). Kali ini, peringatan ulang tahun dipusatkan di Manila Filipina. Seperti dilansir Rappler, Selasa (8/8/2017), jalan Roxas Boulevard di Pasay City akan ditutup dari kendaraan bermotor sejak pukul 2 siang waktu setempat hingga pukul 9 malam, karena akan menjadi lokasi parade dan atraksi cahaya.
Tempat berkumpul delegasi ASEAN sekaligus tempat konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN, dipusatkan di Philippine International Convention Center and Sofitel. Jalan menuju kawasan ini pun ditutup polisi. Pertemuan tersebut akan ditutup dengan parade dan atraksi cahaya. Seeperti diketahui, dalam pertemuan tersebut, para menlu ASEAN membahas sejumlah masalah seperti perebutan wilayah di Laut Cina Selatan, dan kerja sama keamanan.
Sekedar informasi, ASEAN didirikan lewat Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Dari lima negara anggota, organisasi ini berkembang menjadi sepuluh negara saat ini. Dalam deklarasi 50 tahun yang lalu itu, lima menteri luar negeri hadir sebagai deklarator. Mereka adalah Adam Malik dari Indonesia, Narsisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand.
Brunei Darussalam adalah negara pertama di luar negara deklarator yang bergabung ke ASEAN. Brunei menjadi anggota ASEAN seminggu setelah kemerdekaannya, 7 Januari 1984. Menyusul kemudian Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar pada 1997, dan Kamboja pada 1999.
Dari sekitar 620 juta penduduk ASEAN, lebih dari separuhnya saat ini menikmati status sebagai kelas menengah dengan daya beli kuat. Pertumbuhan yang stabil di ASEAN juga berkontribusi pada total Pendapatan Bruto Nasional yang mencapai 2,5 triliun dollar Amerika Serikat.
Namun, tantangan yang dihadapi ASEAN di usianya yang ke setengah abad semakin besar. Salah satunya adalah ASEAN Way atau cara organisasi untuk menghadapi masalah sudah dinilai sudah tak sesuai zaman karena sangat pasif. Salah satu akibatnya adalah belum adanya titik terang untuk menghadapi dugaan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya.
Karena kondisi itu pula lah, Menlu Retno LP Marsudi menyindir pemberitaan di berbagai media selama ini. Seperti diungkapkan Retno dalam tulisannya menyambut 50 Tahun Asean di Kompas, April lalu, menurut Retno, perdamaian jarang diceritakan dibandingkan dengan konflik dan peperangan. “Sebaliknya, banyak orang bertanya apa yang telah dicapai ASEAN dalam 50 tahun ini. Bahkan, ada pula yang menanyakan, apa manfaat ASEAN bagi Indonesia? Mampukah ASEAN bertahan hidup di era di mana ketidakpastian telah menjadi “a new normal“?” paparnya dalam tulisannya itu.
Konflik dan perang di sudut dunia mana pun, menurut Retno, tidak pernah lepas dari sorotan media. Konflik baru muncul. Konflik lama tidak mudah diselesaikan. Penyelesaian militer bukan merupakan hal yang tabu dilakukan. Dunia saat ini dihantui oleh pesimisme yang cukup kental. Pesimisme mengenai perdamaian. Pesimisme mengenai ekonomi yang semakin tertutup atau proteksionis.
Dunia, menurut anggapan Retno, seolah lupa bahwa ada suatu kawasan, Asia Tenggara, yang dalam 50 tahun mampu menciptakan ekosistem perdamaian. “Bukan saja perdamaian yang dinikmati oleh sepuluh negara anggota ASEAN, melainkan juga dinikmati oleh hampir separuh penduduk dunia yang tinggal di wilayah sekitar Asia Tenggara,” tuturnya.
Lebih jauh lagi, menurut Retno, ASEAN dalam 50 tahun ini telah mampu menyediakan platform melalui berbagai ASEAN-led Mechanism, seperti ASEAN Regional Forum (ARF) dan East Asia Summit (EAS), untuk membantu kekuatan-kekuatan besar bertemu dan berdialog. Di sinilah sentralitas ASEAN berfungsi dan dihargai. Hanya ada satu organisasi kawasan, imbuhnya, yaitu ASEAN, yang pada satu platform dapat mempertemukan semua kekuatan besar, seperti AS, Rusia, China, India, Korea Selatan, Jepang, dan Australia pada saat yang bersamaan.
ASEAN-led Mechanism ini, lanjut Retno, tanpa disadari telah menumbuhkan dan mempertebal budaya dialog. Dan budaya ini menjadi barang langka yang sangat mahal saat ini. Penghormatan dan pemajuan hak asasi manusia serta tata pemerintahan yang baik juga merupakan faktor penting dalam ekosistem damai tersebut.
Kesejahteraan ASEAN dan Tantangannya
Dalam tulisannya, Retno pun menunjukkan bagaimana kebinekaan ASEAN juga terjadi pada tingkat kemajuan ekonomi. Angkanya, produk domestik bruto per kapita Singapura mencapai 53.053 dollar AS (2016), sementara Kamboja baru mencapai 1.228 dollar AS dan Laos 1.307 dollar AS.
Terlepas dari tingkat PDB yang cukup berjarak tersebut, ekosistem perdamaian dan stabilitas yang diciptakan ASEAN telah memacu pertumbuhan ekonomi negara anggota lebih baik daripada rata-rata pertumbuhan dunia. Data Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebutkan bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, Filipina 6 persen, Kamboja 7,1 persen, Laos 7 persen, Myanmar 8,2 persen, dan Vietnam 5,9 persen, di atas rata-rata dunia sebesar 3,1 persen (Dana Moneter Internasional, Januari 2017).
Setiap negara anggota merasakan betul manfaat dari integrasi ekonomi ASEAN. Pada 2015, total perdagangan intra ASEAN mencapai 543 miliar dollar AS, yang menjadikan perdagangan intra ASEAN sebagai perdagangan terbesar bagi ASEAN (24 persen). Mitra perdagangan terbesar ASEAN di luar perdagangan intra ASEAN adalah dengan China (15 persen), Jepang (11 persen), Uni Eropa (10 persen), dan AS (9 persen).
Di bidang investasi, ASEAN menarik sekitar 120 miliar dollar AS penanaman modal asing (foreign direct investment/FDI), di mana 62,1 persen di antaranya merupakan investasi di bidang jasa. Investasi intra ASEAN juga menduduki peringkat tertinggi (18 persen), disusul oleh investasi dari Uni Eropa (16 persen), Jepang (14 persen), AS (11 persen) dan China (7 persen).
Lebih dari 40 persen investasi intra ASEAN ditanamkan di Indonesia. Tidak hanya itu, 720 perusahaan Indonesia saat ini telah beroperasi di negara-negara ASEAN. Data ekonomi tersebut menunjukkan bahwa di ASEAN, ekosistem perdamaian dan stabilitas telah menciptakan pula ekosistem pembangunan dan kesejahteraan.
Lebih jauh, Retno juga memaparkan tantangan yang di hadapi ASEAN. Menurutnya, capaian ASEAN dalam 50 tahun ini jangan sampai menjadikan negara anggotanya berpuas diri. Di dunia yang sangat cair dan penuh ketidakpastian ini, ASEAN akan menghadapi tantangan yang berat, karena itu menurut Retno, agar dapat mempertahankan ekosistem perdamaian dan kesejahteraan tadi, maka :
Pertama, ASEAN harus mampu menjadi organisasi yang modern, lentur, dan memiliki sekretariat yang kuat. Efisiensi perlu mendapatkan perhatian ASEAN. Jika tidak dilakukan efisiensi, ribuan pertemuan setiap tahunnya itu akan menjebak ASEAN menjadi “meeting-oriented” dan bukan “implementation-oriented“.
Kedua, semboyan people-centered harus benar-benar diimplementasikan. Gap kesejahteraan di dalam setiap negara anggota dan gap pembangunan di antara negara anggota harus diperkecil. Kelas menengah ASEAN, yang jumlahnya mencapai 150 juta pada tahun 2015 dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi 400 juta pada tahun 2020 (Nielson, 2015), harus mampu menarik gerbong usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) sehingga masyarakat semakin merasakan manfaat ASEAN. Pekerja migran ASEAN harus diberi perlindungan maksimal.
Ketiga, kesatuan dan sentralitas ASEAN harus terus dipertahankan. Negara anggota harus berkomitmen tinggi untuk menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN. Tanpa kesatuan, tidak akan terjadi sentralitas ASEAN. Dan tanpa kesatuan dan sentralitas, ASEAN akan kehilangan relevansinya sebagai kawasan penyedia ekosistem perdamaian. Yang lebih dikhawatirkan, Asia Tenggara justru akan menjadi “proksi” bagi persaingan kekuatan besar dunia.
Keempat, integrasi ekonomi dengan lingkup yang lebih luas harus dilakukan di tengah maraknya proteksionisme banyak negara. Dalam kaitan ini, sangat penting bagi ASEAN untuk segera menyelesaikan perundingan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP). Ke-16 negara anggota RCEP tersebut berwargakan separuh penduduk dunia, memberikan kontribusi lebih 30 persen PDB dunia, dan seperempat ekspor dunia.
Kelima, ASEAN harus mampu mengatasi maraknya kejahatan lintas batas, termasuk radikalisme, terorisme, illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, dan perdagangan narkoba. Keamanan laut di ASEAN harus ditingkatkan sehingga pelaut-pelaut ASEAN bebas dari bahaya penculikan.
Keenam, masyarakat ASEAN harus meningkatkan rasa kepemilikan terhadap ASEAN. Sejarah ASEAN perlu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Negara-negara anggota ASEAN perlu mendorong tumbuhnya pusat-pusat kajian ASEAN.
Itulah paparan Retno menyambut 50 tahun ASEAN, semga tetap jaya dan terus mengemban misi perdamaian di negara-negara kawasan Asia Tenggara.
M Riz
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
