“Sebagai Negara Kepulauan, Deklarasi Juanda Merupakan Kekuatan Besar bagi Indonesia”
DUNIA pendidikan di Tiongkok, belum lama ini memberikan penghargaan akademik tertinggi kepada Komisaris Utama Garuda Indonesia Profesor Ir. Jusman Syafii Djamal sebagai “Professor Emeritus Keuangan”. Ini bukanlah penghargaan kali pertama. Pada 2017. Jusman pun sempat mendapatkan gelar profesor dari salah satu kampus teknologi di Cina, Zhejiang University of Technology and Science.
Gelar Profesor Emeritus Keuangan tersebut diberikan usai dirinya memberikan pidato tentang pentingnya hubungan masa depan Indonesia dan Cina. Komisaris maskapai plat merah ini khusus menyoroti kebijakan pembangunan sektor maritim melalui inisiatif kedua negara yang disebutnya sebagai “Jalur Sutera Abad 21”. “Cina dan Indonesia itu sebetulnya mempunyai sejarah masa lalu yang sama, pasang surut. Dan pengalaman pasang surutnya itu sebetulnya bisa dimanfaatkan,” kata Jusman kepada Fakta.News.
Menurut mantan Menteri Perhubungan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sejarah Indonesia juga besar dalam hal kekuatan laut, mulai dari zaman kerajaan maritim, seperti Sriwijaya, hingga petualangan para pelaut Indonesia yang mencapai Afrika Selatan. Kedaulatan maritim Indonesia diperkuat dengan pengakuan internasional atas hukum laut Indonesia yang dikenal sebagai Deklarasi Juanda 1957. Deklarasi ini menjadikan wilayah laut Indonesia sebagai satu kesatuan perairan nasional. Jadi, laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu.
“Sebagai negara kepulauan, Deklarasi Juanda merupakan kekuatan besar bagi Indonesia dalam memengaruhi tatanan kehidupan internasional. Selain menambah wilayah hukum nasional, juga menjadi kekuatan untuk kembali membangun kejayaan di laut, mengingat multiplier effect yang dihasilkannya amat luar biasa bagi masa depan Indonesia,” kata Jusman lagi.
Kepada Ongen La Tayeb dari Fakta.News, Kamis dua pekan lalu, di Kantor Garuda Indonesia, Jl. Kebon Sirih No. 46A, pria kelahiran Kota Langsa, Aceh 63 tahun silam ini berkenan menjelaskan kerja sama Indonesia dan Cina di sektor maritim. Berikut kutipan wawancaranya dengan Fakta.News.
Beberapa waktu lalu, Anda dianugerahi gelar Profesor Emeritus Keuangan oleh salah satu universitas di Cina? Kalau boleh tahu, di bidang apa?
Ya. Dulu pertama kali kira-kira pada 2017 lalu saya mendapat gelar profesor di Zhejiang University of Technology and Science. Zhejiang itu di Huangzhou. Waktu itu, mereka ingin saya menjadi partner diskusi. Mereka melihat saya pernah punya pengalaman di dunia industri pesawat terbang, pernah mendesain pesawat dan segala macam. Mereka itu ingin membagi pandangan saya tentang akuisisi teknologi saat itu.
Nah, dalam diskusi itu menyangkut tentang pengalaman Cina dan pengalaman Indonesia dalam mengakuisisi teknologi. Mengapa Cina itu jauh lebih cepat dalam mengakuisisi teknologi, sementara kita lebih lambat? Dalam artian itu selama 25 tahun kita mengakuisisi teknologi, tetapi kecepatan pertumbuhannya masuk ke dalam pertumbuhan ekonomi kok kelihatannya lambat, apalagi pada tahun 1997–1998 sempat terjadi krisis.
Mungkin dari situ, kemudian ada salah satu Universitas Keuangan di Guangdong, yakni Guangdong University of Finance, Guangzhou. Universitas ini didirikan oleh Bank Sentral. Saya pernah ketemu rektornya, Profesor Yong Heming. Biasanya, orang yang ingin mendalami tentang keuangan sekolah di situ, terutama untuk pejabat pemerintahan. Mereka juga mempunyai semacam riset tentang mata uang.
Nah, dia mau memberikan saya gelar profesor emeritus. Maksudnya, emeritus itu bukan orang pensiun, tetapi istilahnya itu permanen. Kalau mereka membutuhkan pandangan saya, saya diundang ke sana. Kemudian juga kalau saya mau melakukan kajian atau studi, saya boleh menggunakan fasilitas yang ada di universitas tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
