Indonesia Emas 2045: Youngpreneurs Pelaku atau Penonton
“Jika kita berani, jika kita mau, jika kita punya nyali, bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk melakukan lompatan, inilah yang kita perlukan (Joko Widodo)”
Tantangan Gen-Z dalam Indonesia Emas 2045
Indonesia emas tinggal 17 tahun lagi. Bonus demografi di era VUCA, di mana perubahan dengan cepat atau labil, ketidakpastian, kompleksitas dan ambiguitas, mengakibatkan peristiwa di belahan dunia memiliki efek domino bagi negara lain adalah kenyataan yang akan kita hadapi sampai ke masa depan. Kasus pandemi covid-19, menuntut budaya baru, masyarakat dunia berkolaborasi, menciptakan vaksin untuk kesehatan bersama, bukan untuk satu negara. Perang Rusia-Ukrainia menggoncang tatanan perekonomian, pertahanan dan keamanan internasional efeknya masih kita rasakan sekarang. Dua kasus tersebut adalah pembelajaran penting bagi kita. Tantangan ini, suka tidak suka, mau tidak mau memaksa seluruh komponen bangsa untuk beradaptasi dan kita harus siap dari sekarang.
Capaian bonus demografi dengan tujuan Indonesia emas 2045 ke depan adalah era kejayaan anak muda Generasi Y, khususnya Generasi Z. Mereka akan menjadi aktor, pelaku sejarah, mengisi seluruh lapisan stakeholders bangsa ini.
Harapan ini bukan mudah, ibarat pedang bermata dua, akan menghantarkan kita pada kejayaan atau sebaliknya, gagal berujung kemunduran. Hal ini akan terjadi jika tanpa perencanaan yang terukur dan niat untuk menjalankan perencanaan secara konsisten. Meski demikian, jalan terjal harus dihadapi. Mengingat, data sensus BPS 2020, jumlah Generasi Z terdapat 74,93 juta atau 27,94% dan Generasi X sebanyak 69,38 juta atau 25,87% dari total jumlah penduduk 270,2 juta jiwa. Dari besaran tersebut jumlah pemuda di rentang usia 16-30 tahun, di tahun 2021 justru tergolong tidak berada dalam dunia pendidikan (sekolah/kursus) atau tidak terserap pasar kerja (Not in Employment, Education, and Training/NETT) sebesar 26,64%. Angka ini berkesesuaian dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT) pemuda tahun 2021 yaitu, sebesar 14,42%, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 6,49%. Hal tersebut konsisten terjadi sejak tahun 2015.
Data lain, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pasca pandemi covid 19 meski mengalami peningkatan dari 51 poin di 2020 menjadi 53,33 pada tahu 2021 yang dipicu oleh peningkatan nilai indeks pada domain kesehatan dan kesejahteraan serta domain gender dan diskriminasi. Namun, domain pendidikan dan domain lapangan dan kesempatan kerja cenderung stagnan, bahkan turun hinggga 11%. Demikian halnya dengan domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami penurunan. Sangat sedikit partisipasi pemuda terlibat dalam organisasi dan bersuara dalam menyampaikan pendapatnya. Riset British Council, Oktober 2022. Pemuda Indonesia bukan lagi dalam kondisi apatis melainkan frustasi melihat kondisi politik Indonesia. Meski, isu korupsi, koalisi dan nepotisme menjadi perhatian mereka. Namun, belum ada langkah nyata untuk perubahan dan suara politik mereka cenderung disalurkan melalui sosial media.
Sayangnya, dari 34 provinsi nilai IPP menunjukkan irama yang seragam. Dari dua indikator yakni domain partisipasi dan kepemimpinan, dan domain lapangan dan kesempatan kerja. Tercatat hanya delapan provinsi mengalami perbaikan salah satunya adalah Jawa Tengah. Pekerjaan rumah yang tidak ringan tentunya !
Youngpreneurs Jalan Perubahan
Ke depan, perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di industri 4.0 dan menuju 5.0 akan memenuhi kehidupan sejarah manusia. Dua generasi ini, Gen Y dan Z adalah generasi emas, generasi yang siap menjawab jalan perubahan ke depan. Lebih akrab dengan TIK dibanding generasi sebelumnya. Bagi generasi ini, TIK sudah menjadi way of life berdampak positif memunculkan dunia lapangan usaha dan kesempatan kerja, serta ekosistem dunia kerja yang tidak terbayangkan sebelumnya, era shifting menggantikan cara lama.
Dunia mulai berganti rupa, perubahan disrupsi teknologi memunculkan cara-cara baru di segala sektor, baik dalam bidang; konsumsi, industri pelayanan kesehatan, keuangan, perbankan, asuransi, hiburan, pendidikan, pariwisata, game, politik, sampai kebudayaan.
Pemerintah sebagai regulator, harus melupakan cara lama, regulasi yang dibentuk harus fleksibel, beradaptasi dengan perkembangan zaman, birokrasi sebagai motor penggerak perlu bergerak sat-set kata Gen Z. Pengurusan tatap muka mulai ditinggalkan, alur perizinan, dokumen dan manajeman kini diharapkan berada dalam genggaman handphone.
Tak terkecuali dunia industri. Gulung tikar menjadi keniscayaan bagi mereka yang tak berbenah, memakan pelaku industri besar maupun kecil. Nokia, Kodak, Myspace, Lehman Brothers, Yahoo, hingga Marvel Entertainment yang diakuisisi Disney di tahun 2019.
Salah satu strategi untuk memaksimalkan potensi generasi ini adalah dengan membentuk para wirausaha baru, sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Meski demikian, berdasar data Kemenkop 2022, rasio kewirausahaan kita baru menyentuh 3,47% jauh dibanding dengan Singapura 8,6% atau Malaysia dan Thailand yang sudah di atas 4%. Di negara-negara maju rata-rata sudah 10-12%, ini adalah prasyarat Indonesia untuk menjadi negara maju. Minimal kita mampu mencapai target 2024 sebesar 3,95% atau dapat mencapai 4%.
Lompatan Bersama
Senin, 19 Juni 2023 adalah momentum bersejarah, Satria 1 satelit Indonesia berhasil meluncur, mencapai orbit yang sudah ditetapkan. Optimalisasi satelit ini akan meratakan akses internet di area tertinggal, terdepan, terluar (3T), mampu memfasilitasi layanan internet di 50 ribu titik fasilitas publik dengan kecepatan 4 Mbps. Upaya positif tersebut perlu didukung dengan pembangunan ekosistem yang baik untuk menciptakan keminatan dan penguatan wirausaha dikalangan generasi emas kita, mengingat, data Sakernas 2021 menunjukan pemuda yang menggunakan HP sebanyak 95,57% dan internet sebanyak 90,1%. Namun, pemanfaatan HP untuk wirausaha hanya sekitar 59,95% dan internet hanya 48,8%. Adapun skala usaha mayoritas mereka, masih dalam kategori mikro yaitu sebanyak 69,4%.
Di sisi lain, kementerian/lembaga melalui perencanaan strategi nasional kewirausahaan pemuda, memberikan pemetaan masalah, potensi, profil, hingga langkah operasional untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, lembaga pendidikan baik sekolah menengah khususnya perguruan tinggi dapat kita lihat mulai berdiaspora, berperan aktif tidak saja meningkatkan SDM. Namun, membangun ekosistem kewirausahaan, link and match, cross sector antar dunia pendidikan, industri, pemerintahan serta stakeholders lain membentuk incubie, inkubator bisnis dan pengembangan kewirausahaan mulai proses produksi, branding, perizinan, pembiayaan, kerjasama lintas sektor, hingga pemasaran.
Dari paparan tersebut setidaknya, kita dapat melihat adanya seberkah cahaya yang memompa optimisme generasi emas ke depan. Namun, dokumen yang indah dan baik tersebut pada praksisnya tidak berjalan bergandengan. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menyampaikan kekecewaan, bahkan marah. Bukan hanya sekali ! tetapi berkali-kali ! Tahun 2021 belanja daerah masih rendah akibat diparkir di perbankan. Tahun 2022 kementerian/lembaga pemerintahan hingga pemerintah derah kerap belanja impor untuk produk yang dapat diproduksi dalam negeri khususnya UMKM. Hingga, Maret 2023 pada pembukaan Business Matching Tahap V, terus mengingatkan untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri.
Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu provinsi yang mampu menggenjot pembelajaan daerah melalui produk dalam negeri, tahun 2022 sebesar 53,17% dari modal belanja sebesar Rp 191,7 triliun. Jumlah tersebut berbanding terbalik dengan pengadaan nonproduk impor yang hanya berkisar Rp 302 miliar. Ganjar Pranowo juga aktif untuk mendukung memasarkan produk lokal melalui Lapak Ganjar dan website Pemprov Jawa Tengah. Selain hal tersebut, ekosistem dunia usaha generasi emas turut mendapat perhatian, salah satunya adalah Hetero Space dengan memanfaatkan aset bangunan milik Pemprov Jawa Tengah sebagai ruang kerja bersama membangun ekosistem dan menawarkan solusi kewirausahaan sebagai ruang dan wadah berjejaring untuk para industri kreatif, UMKM, startup, pemuda serta stakeholders lainnya, dari tahun 2020, kini berkembang ke tiga wilayah lain yaitu; Banyumas, Semarang, dan Solo.
Cara-cara pemerintah daerah, kementerian/kelembagaan, institusi pendidikan, industri dalam membangun kolaborasi dan sinergisitas perlu mendapat apresiasi dan dijadikan contoh sehingga dapat diduplikasi dan menjadi gerakan yang meluas. Perbaikan demi perbaikan harus konsisten dilakukan, jangan sampai hanya jadi dokumen yang tidak dijalankan hanya menjadi setumpuk kertas yang berujung di tempat pembuangan seperti yang terjadi dan membuat miris.
Menutup uraian ini kiranya pernyataan Presiden Joko Widodo dapat menjadi penyemangat kita bersama. Jika kita berani, jika kita mau, jika kita punya nyali, bertekad, berusaha keras, bekerja keras untuk melakukan lompatan, inilah yang kita perlukan (mencapai Indonesia Emas 2045). Sekali lagi, jatuh bangun adalah biasa, sekali layar terkembang pantang surut ke belakang.
Salam.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap kegiatan study tour (tur belajar) yang sudah menjadi kegiatan ‘wajib’ di sekolah-sekolah. Hal tersebut Fikri sampaikan menyusul tragedi kecelakaan bus yang membawa siswa SMK Lingga Kencana Kota Depok saat melakukan study tour ke Ciater, Subang, Jawa Barat, baru-baru ini.
“Perlu dievaluasi menyeluruh mengenai tujuan, manfaat, dan kelayakan program yang sudah menjadi agenda tahunan di sekolah tersebut,” kata Fikri dalam rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Lebih lanjut, ia menyampaikan belasungkawa kepada para keluarga korban tragedi kecelakaan tersebut. Maka dari itu, dirinya mendesak pihak yang bertanggung jawab dihukum sesuai dengan perundangan yang berlaku. Ia pun meminta pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kegiatan study tour agar lebih terarah dan sesuai dengan asas, tujuan, dan kemanfaatan dalam Pendidikan para siswa.
“Misalnya perjalanan tur ke museum, pusat konservasi alam, atau instansi yang memberi edukasi dalam bidang-bidang tertentu,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Selain itu, kegiatan study tour yang bertujuan ke lokasi yang jauh, bahkan lintas provinsi dan lintas pulau sebaiknya ditinjau ulang. “Kegiatan ini tentu berbiaya besar dan bisa memberatkan bagi orangtua/wali siswa, kemudian ada faktor kelayakan dan keamanan yang harus dipenuhi dalam perjalanan tur jarak jauh tersebut,” urai Mantan Kepala Sekolah di suatu SMK di daerah Tegal tersebut.
Kegiatan study tour yang dilakukan di dalam kota juga dapat menjadi opsi yang terbaik, selain lebih murah dan lebih singkat waktu tempuhnya. “Tentu disesuaikan dengan tujuan dan manfaat yang mau diambil, karena kemungkinan besar masih banyak potensi di sekitar kota atau kabupaten sesuai domisili sekolah yang dapat menambah wawasan bagi siswa,” tambah dia.
Dengan begitu, sebenarnya kegiatan study tour dalam kota juga dapat membantu meningkatkan perekonomian UMKM di wilayah asal/ domisili sekolah tersebut. “Wawasan siswa juga tetap diperkaya melalui pengenalan potensi alam, ekonomi, sosial dan budaya di daerahnya sendiri,” tutupnya.
BERITA
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyatakan perlu ada kajian lebih lanjut pasca dihapuskannya kelas BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang diwajibkan terhadap rumah sakit. Sebab, menurutnya, perubahan sistem tersebut, pasti akan memunculkan beberapa konsekuensi dari masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan. Konsekuensi tersebut tidak hanya terkait keharusan memenuhi kriteria fisik, melainkan juga harus memastikan adanya ketersediaan tenaga kesehatan dan juga obat-obatan yang terstandardisasi.
“Banyak rumah sakit yang tidak siap untuk mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara tentang kemampuan rumah sakit, (maka juga terkait) cash flow rumah sakit untuk membuat penyesuaian. Jadi kita minta untuk dilakukan kajian, kenapa? karena ketika kelas rawat inap standar ini diterapkan, diimplementasikan sudah pasti akan terjadi beberapa fenomena ya,” ujar Netty kepada Parlementaria di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/5/2024).
Diketahui, penghapusan Kelas BPJS Kesehatan menjadi KRIS tersebut merupakan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU tersebut lalu diturunkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satunya yakni mengatur penerapan fasilitas ruang perawatan rumah sakit dengan 12 kriteria. Namun implementasinya selalu diundur oleh Pemerintah karena banyak rumah sakit yang tidak siap.
Konsekuensi yang akan terjadi di antaranya yakni adanya gejolak di antara peserta BPJS Kesehatan. Adanya KRIS ini bisa diartikan akan tidak adanya perbedaan antara kelas satu, dua dan tiga karena setiap kelas akan mendapatkan layanan yang sama dengan kamar yang sama. Untuk itu perlu pengkajian, baik mengenai Premi BPJS, Imigrasi Peserta, dan Insentif untuk rumah sakit swasta.
“Jika semua peserta akan mendapatkan layanan yang sama, berarti kan kita harus mulai menghitung atau melibatkan aktuaria untuk menghitung paket INA-CBG. Apakah betul jarum suntiknya, obatnya, alat infusnya itu sama? kalau kemudian semuanya mendapatkan layanan yang sama. Nah ini saya minta kemarin supaya dilakukan kajian apakah Premi BPJS nya masih seperti itu?,” ujarnya.
Imigrasi peserta juga dikhawatirkan akan terjadi, karena pasti banyak peserta yang menganggap tidak adanya perbedaan pelayanan yang didapatkan antara kelas satu, dua dan tiga sehingga semua akan memilih kelas yang rendah saja. “Karena (masyarakat) pasti berpikirnya sama-sama? (Ibaratnya) kok Tuan dengan Pekerja, (bayar preminya) sama. Atasan dengan bawahan (bayar preminya) sekarang sama gitu, bisa di ruangan yang sama, itu analoginya yang paling mudah,” jelas Politisi Fraksi PKS itu.
Kemudian insentif untuk rumah sakit swasta juga perlu dipikirkan, karena dengan adanya KRIS ini membuat rumah sakit swasta juga perlu melakukan penyesuaian. “Karena kan enggak ada anggaran dari pemerintah untuk rumah sakit swasta, berbeda dengan rumah sakit pemerintah. Ya pastinya mereka mendapatkan anggaran untuk bisa melakukan penyesuaian ruangan, tirai, kamar mandi dan seterusnya,” tambahnya
Namun, menurut Legislator dapil Jawa Barat VIII itu, catatan penting dalam penerapan KRIS ini bukan hanya soal kriteria fisik mengenai fasilitas pelayanan ruang inap saja, yang terpenting juga ketersediaan tenaga kesehatan dan obat bagi para pasien.
“Jadi jangan cuma kemudian kita merasa sudah memberikan layanan terbaik ketika kita bicara fisik, padahal kemudian ada dokter yang tidak datang pada jam prakteknya atau ketika pasien masih banyak dokter sudah pulang atau obat-obatan sebagiannya masih cost sharing, harus ambil dari kocek pasien. Nah hal seperti ini menurut saya perlu dibenahi. Kenapa? karena bagaimanapun ketika kita bicara kesehatan, yang sakit tidak bisa menunggu, yang miskin tidak dapat diabaikan,” tegasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan, melalui WWF 2024 diharapkan akan melahirkan komitmen bersama terkait air yang disepakati oleh seluruh Parlemen yang ada. Hal ini disampaikan dalam rangka World Water Forum (WWF) 2024 yang akan diselenggarakan di Bali pada 18-25 Mei 2024 mendatang.
“Yang pertama kan jelas untuk meng-evaluasi SDGs Nomor 6 tentang Air dan Sanitasi. Yang kedua bagaimana perspektif ini masa lalu ini harus dihadirkan. Contoh di Bali, karena saya orang Bali, ada Tri Hita Karana hubungan harmoni antara alam manusia dan Sang Pencipta. Yang kedua bagaimana di Bali, air yang disebut tirta selalu dimuliakan ada tempat sucinya, ada bagaimana kita melakukan penyucian dengan air juga, ada bagaimana air ini juga sangat dihormati, dihargai,” kata Putu usai rapat di ruang delgasi, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/5/2024).
Putu menilai pengelolaan air yang benar dapat menurunkan potensi terjadi konflik. Menurutnya, sudah banyak negara yang mengalami konflik karena air contohnya di Sungai Nil. Sementara itu telah terjadi perselisihan selama 10 tahun antara Mesir dan Ethiopia mengenai pasokan air di Sungai Nil. Kedua pihak mencari solusi internasional, namun perundingan yang dipimpin oleh Departemen Luar Negeri AS – dan diikuti oleh Uni Eropa dan PBB – hanya menghasilkan sedikit kesepakatan setelah empat tahun.
“Nah tentu kita harus merawat menata air bagaimana kita juga jangan sampai air ini menimbulkan konflik. Karena banyak negara sudah mulai ada konflik terhadap air di Sungai Nil, jadi Afrika ini sudah menjadi konflik. Nah tentu karena belum menuju potensi itu tentu kita harus mengelola bersama. Kita cari komitmen bersama agar akses terhadap air ini khususnya air bersih bisa diterima oleh masyarakat. Jadi artinya bisa diterima langsung dan masyarakat mendapat kesejahteraan jangan ada beban biaya yang tinggi untuk akses terhadap air,” ungkapnya.
“Nah tentu forum ini sangat monumental sehingga kita berpikir awal sudah baik kita tentu harus sukseskan ke depan. Dan forum ini juga kita memiliki komitmen bagaimana menggerakkan aksi parlemen untuk peduli terhadap air dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat,” tambahnya. Dengan tema WWF kali ini, “Mobilizing Parliamentary Action on Water For Shared Prosperity”, Putu menjelaskan Parlemen di WWF ingin mengeluarkan sebuah dokumen antara komitmen bersama maupun deklarasi.
Fikri Faqih Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Tur Belajar
Tak Hanya Kriteria Fisik, Penerapan KRIS Harus Pastikan Ketersediaan Tenaga Kesehatan dan Obat
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Mulyanto Desak Pemerintah Usut Kasus Tambang Emas Ilegal di Kalimantan
Baleg Serap Masukan Ahli, Bahas RUU Keimigrasian
Forum WWF 2024 Diharapkan Turunkan Konflik Air di Seluruh Dunia
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
