Connect with us

Pemerintah Siapkan Dukungan Operasional Jalan Nasional dan Jalan Tol untuk Mudik Lebaran 2023

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan dukungan operasional dan kemantapan jalan tol dan jalan nasional  untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran tahun 2023.

“Dukungan kondisi operasional dan kemantapan jalan serta tempat istirahat dan pelayanan (TIP/rest area), kemudian dukungan operasional manajemen lalu lintas, serta dukungan untuk kenyamanan pengguna jalan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Kementerian PUPR, Hedy Rahadian, dilansir laman Kementerian PUPR, Selasa (28/03/2023).

Hedy mengatakan, Kementerian PUPR terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), serta kementerian/lembaga (K/L) terkait lainnya demi kesiapan dan kenyamanan pelayanan jalan nasional maupun jalan tol serta mengantisipasi peningkatan jumlah pengguna jalan menjelang Lebaran 2023.

“Kementerian PUPR akan terus melakukan evaluasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyempurnaan dan untuk perbaikan layanan, khususnya transportasi jalan dalam menghadapi persiapan lebaran di tahun ini,” ujarnya.

Hedy mengungkapkan, saat ini kondisi jalan nasional di Pulau Jawa sepanjang 4.821 kilometer terbagi atas Lintas Utara Jawa 1.192 kilometer dengan kondisi mantap 92 persen, dan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 1.543 kilometer dengan kondisi mantap 93 persen. Untuk Jalan Tol di Pulau Jawa yang operasional sepanjang 1.716 kilometer dengan TIP sebanyak 90 TIP (56 TIP A, 34 TIP B, dan 0 TIP C).

“Untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2023, upaya yang dilakukan di antaranya dengan penambahan ruas tol operasi di Pulau Jawa seperti  Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Seksi 2A Jaka Sampurna – Kayuringin – Ujung, 4,88 kilometer), Semarang Demak (Seksi 2 Sayung – Demak, 16,01 kilometer) dan Ramp 2,4,5, dan 8 Junction Wringinanom-Krian-Legundi-Bunder-Manyar,” ucapnya.

Kemudian, potensi jalan tol fungsional lebaran di Pulau Jawa meliputi Cinere-Jagorawi, Seksi 3B: Krukut-Limo (2,2 kilometer), Serpong-Cinere, Seksi 2: Pamulang-Cinere (3,6 kilometer), Cibitung-Cilincing, Seksi 4: Taruma Jaya-Cilincing (7,3 kilometer), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Seksi Cimalaka-Dawuan, Seksi 1 Cileunyi-Pamulihan 11,40 kilometer, Seksi 2 Pamulihan-Sumedang 17,05 kilometer, dan Seksi 3 Sumedang-Cimalaka 4,05 kilometer (total 32,5 kilometer), Ciawi-Sukabumi, Seksi 2: Cigombong-Cibadak (11,9 kilometer), Cimanggis-Cibitung, Seksi 2A: Jatikarya-Cikeas (3,5 kilometer), Pasuruan-Probolinggo, Seksi 4A: ProbolinggoTimur – IC Gending (8,6 kilometer), Serpong-Balaraja, Seksi IB: CBD-Legok (5,4 kilometer), dan Jakarta Cikampek II Selatan, Paket 3: Kutanegara-Sadang (8,5 kilometer).

“Untuk Jalan Tol Bali-Mandara operasional sepanjang 10,07 kilometer dan ruas lintas jalan nasional yang siap digunakan di Pulau Bali sepanjang 363,3 kilometer terdiri dari Jalan Lintas Selatan dan Jalan Lintas Utara dengan kondisi Mantap 98,3 persen,” tambah Hedy.

Kemudian di Pulau Sumatra, Jalan Nasional Trans Sumatera sepanjang 7.918 kilometer yaitu Jalan Lintas Barat 2.562 kilometer dalam kondisi mantap 97 persen, Jalan Lintas Timur 3.019 kilometer dalam kondisi mantap 95 persen, dan Jalan Lintas Tengah 2.338 kilometer dengan kondisi mantap 93 persen. Sedangkan, Jalan Tol Trans Sumatra yang operasional sepanjang 738 kilometer dengan TIP sejumlah 27 TIP (20 TIP A dan 7 TIP B) dengan Ruas Jalan Tol Fungsional meliputi Sigli – Banda Aceh (Seksi 5 dan 6 Blang Bintang – Kutobaro – SS Baitussalam, 12,4 kilometer), dan Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (Seksi Kuala Tanjung-Pematang Siantar 96,5 kilometer).

Untuk Pulau Kalimantan, ruas jalan nasional yang digunakan sepanjang 6.556 kilometer terdiri dari Lintas Utara Mantap 95,32 persen, Lintas Tengah Mantap 80,17 persen dan Lintas Selatan dengan kondisi mantap 90,96 persen dengan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda yang operasional sepanjang 99 kilometer. Sementara, di Pulau Sulawesi, ruas lintas jalan nasional yang digunakan sepanjang 5.400 kilometer dengan jalan tol yang operasional sepanjang 61,5 kilometer, terdiri dari Tol Ujung Pandang/Makassar Seksi 1 – 3 sepanjang 10,1 kilometer, Tol Makassar Seksi 4 sepanjang 11,6 kilometer dan Tol Manado – Bitung sepanjang 39,8 kilometer.

Lebih lanjut, Hendy menyampaikan bahwa Kementerian PUPR juga melakukan dukungan operasional manajemen lalu lintas melalui koordinasi dengan Kemenhub, Korlantas Polri, dan BUJT dalam pelaksanaan kebijakan dukungan kelancaran lalu lintas, layanan transaksi tol, layanan konstruksi, serta penyediaan aplikasi “Tol Kita” untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, call center, peta jalan tol, dan info TIP.

“Dilakukan pula peningkatan kualitas dan estetika jalan tol dengan beautifikasi dan landscaping dengan kegiatan pengecatan marka jalan, pemeliharaan guard rail, jembatan/jembatan penyeberangan orang (JPO)/overpass, pembatas beton, dan penanaman serta perawatan pohon,” tandas Hedy.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya