Menko PMK Semangati Program “Bapak Asuh” untuk Turunkan Stunting
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi kinerja pemerintah Provinsi Riau. Provinsi ini berhasil menurunkan angka stunting sebesar 5,3% pada 2022.
“Angka stunting Provinsi Riau sudah relatif kecil, Provinsi Riau mengalami penurunan cukup drastis dari 22,3% pada tahun 2021 menjadi 17,0% di tahun 2022. Terima kasih kepada gubernur, bupati dan wali kota. Ini prestasi yang luar biasa karena Provinsi Riau berada di bawah rata-rata nasional (21,6 persen),” ujar Menko Muhadjir dalam rangkaian agenda roadshow daring ke-17 di Provinsi Riau pada Kamis (9/3).
Dari berbagai langkah penurunan stunting, inovasi yang cukup signifikan adalah “bapak asuh”. Tiga kabupaten dan kota yang menerapkan program “bapak asuh” yakni, Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Bengkalis.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution menjelaskan bahwa program “bapak asuh” merupakan program hasil kerja sama dengan BKKBN dalam menyalurkan bantuan kepada anak stunting. Program ini dilakukan guna meningkatkan gizi anak-anak yang mempunyai masalah dalam tumbuh kembangnya.
“Dana program ‘bapak asuh’ selain dari (aparatur) pemerintah juga dihimpun dari sejumlah stakeholder dan masyarakat yang mampu menjadi donatur. Baik bantuan berupa materi maupun bantuan asupan gizi bagi anak yang menderita stunting,” jelas Indra.
Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso juga menyampaikan keberhasilannya mencapai angka penurunan stunting menjadi 8,4% diperoleh dari komitmen kuat dari pihak-pihak dalam mendukung program “bapak asuh”. Salah satunya adalah jajaran Forkopimda yang meliputi komandan Kodim, kepala Kejaksaan Negeri, serta kepala Polres.
“Selain itu kami juga memiliki program bantuan keuangan selain dari dana dari pusat, yakni ‘Dana Bermarwah Maju dan Sejahtera’; satu desa mendapatkan pendanaan sebesar satu miliar,” imbuh Bagus.
Berdasarkan data SSGI pada tahun 2022, prevalensi stunting di Kabupaten Kampar turun menjadi 14,5% dari 25,7%, sedangkan Kabupaten Bengkalis mencapai penurunan hingga 8,4% dari tahun sebelumnya yang berada di angka 21,9%. Sayang sekali di Kota Pekanbaru stunting sebanyak 16,8%, naik dari tahun sebelumnya sebesar 11,4%, meski sudah mendekati target nasional 14 persen 2024.
Turut hadir pada agenda tersebut Wakil Gubernur Provinsi Riau Edy Natar Nasution, Wakil Bupati Indragiri Hilir Syamsuddin Uti, Wakil Bupati Siak Husni Merza, Bupati Rokan Hulu Sukiman, Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Sekretaris Daerah Kota Dumai Indra Gunawan, Bupati Kuantan Singingi Andi Putra, Bupati Kampar Kamsol, Wakil Bupati Pelalawan Nasarudin, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Asmar, serta Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso. Sejumlah perwakilan dari kementerian dan lembaga juga hadir, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PUPR, Kemendikbud-Ristekdikti, serta BKKBN.
Optimalkan Dana Desa
Meskipun penurunan angka stunting sudah cukup baik, Muhadjir berpesan agar segenap jajaran pemerintah Riau dapat mengoptimalkan realisasi anggaran dana desa dari pusat. Muhadjir menyebut dana desa untuk Provinsi Riau baru tersalur Rp. 86,87 miliar atau 6,01%, Pagu Alokasi Dana Desa Rp. 1,44 triliun. Kemudian BLT Desa yang tersalur ke Rekening Desa baru sebesar Rp. 5,99 miliar, 1,66% dari target 25%.
“Dana Desa yang cukup besar untuk Provinsi Riau mohon digunakan betul untuk menangani tiga hal, yaitu ketahanan pangan, penurunan stunting, dan kemiskinan ekstrem. Ketiganya itu sesuai dengan Permendes Nomor 8 Tahun 2022 yang penggunaannya tidak harus sendiri-sendiri, tetapi bisa simultan. Misalnya saya mencatat untuk yang masih membutuhkan sanitasi dan jamban bisa diambilkan dari dana desa,” urainya.
Turut menegaskan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Teguh Hadi Sulistiono. Ia menyampaikan bahwa pemanfaatan anggaran Dana Desa Provinsi Riau masih relatif rendah, “Hasil monitoring evaluasi Dana Desa Provinsi Riau tahun 2022, dimana pemanfaatan Dana Desa khusus untuk stunting masih relatif rendah, rata-rata masih 5%,” ujar Teguh.
Tangani Kemiskinan Ekstrem via CSR
Muhadjir meminta agar bupati dan wali kota untuk cermat dalam melihat alokasi-alokasi yang sudah direncanakan oleh PUPR pada tahap pertama tahun 2023. Jika memang masih memerlukan bantuan jangan ragu untuk diusulkan pada tahap kedua tahun ini yang akan dimulai pertengahan tahun.
“Yang masih membutuhkan air bersih, air minum, sanitasi dan seterusnya mohon ditetapkan lokasi-lokasi yang memang betul-betul dimaksudkan untuk mengatasi pengurangan stunting dan menuntaskan kemiskinan ekstrem. Jadi pengadaan ini termasuk untuk pendekatan lingkungan kelurga miskin ekstrem,” ujar Muhadjir.
Guna mendukung upaya penurunan kemiskinan ekstrem, Muhadjir menyarankan agar Gubernur menerbitkan Surat Keterangan untuk mewajibkan perusahaan terlibat dalam CSR lintas kabupaten. Sehingga kabupaten yang tidak memiliki perusahan, bisa dibantu dari perusahaan lain yang berada di luar kabupaten.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
