Optimalkan Kontribusi Neraca Perdagangan Terhadap Devisa Negara, Pemerintah Terus Dorong Hilirisasi SDA
Jakarta – Kinerja sektor eksternal tentunya telah berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari persentase transaksi berjalan terhadap PDB yang berada pada nilai positif, peningkatan cadangan devisa yang mencapai USD 139,4 milyar pada Januari 2023, serta penurunan secara bertahap persentase utang luar negeri Indonesia.
Neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2023 mengalami surplus USD 3,87 miliar, utamanya berasal dari sektor non-migas sebesar USD 5,29 miliar. Ini melanjutkan tren surplus sejak Mei 2020. Sebelumnya, sepanjang tahun 2022, nilai surplus perdagangan Indonesia mencapai USD 54,46 miliar.
Untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah terus memperhatikan berbagai kebijakan di jangka menengah dan panjang. Pemerintah telah memutuskan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Hal ini dilakukan karena meskipun neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2022 terus mengalami surplus, namun cadangan devisa belum mengalami kenaikan yang signifikan.
“Pemerintah terus mendorong revisi regulasi terkait devisa, terkait dengan PP nomor 1 Tahun 2019. Kita lihat neraca perdagangan positif tidak tertransmisikan terhadap cadangan devisa. Nah, revisi yang akan diatur dalam PP 1 adalah terkait dengan produk hilirisasi dari SDA,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan arahannya secara daring dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Rabu (1/03).
Pemerintah saat ini tengah melakukan optimalisasi ekspor ke pasar India dan ASEAN. Hal ini merupakan strategi kompensasi penurunan ekspor akibat pelambatan ekonomi global tahun 2023. Apabila melakukan optimalisasi ekspor dari 10% Untapped Market dihitung dengan basis komoditas berdaya saing tinggi berdasarkan RCA ke India dan ASEAN, potensi gain yang bisa kita dapat sebesar USD 73,52 miliar.
Pemerintah juga terus mendorong berbagai perjanjian perdagangan internasional, di mana saat ini terdapat 18 perjanjian perdagangan internasional yang dalam proses perundingan (on-going), 34 perjanjian yang telah diimplementasikan (concluded/implemented), dan 17 perjanjian yang tengah diajukan (being proposed/explored).
Guna mendukung peningkatan ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Pemerintah juga melakukan transformasi ekonomi yang bertujuan untuk membangun industri bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi. Hilirisasi ini akan terus dilanjutkan, tidak hanya berhenti di nikel, namun juga akan dilakukan terhadap bijih timah, tembaga dan bauksit.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga mengingatkan bahwa koordinasi yang kuat sangat diperlukan dalam menjawab berbagai tantangan ekonomi di tahun 2023. “Kita membutuhkan koordinasi yang kuat antar kementerian. Dan berterima kasih dengan Menteri Perdagangan yang selama ini juga telah menjaga iklim yang sangat baik, sehingga tentunya ekspor impor bisa berjalan lancar dan mendukung positifnya sektor manufaktur,” ungkap Menko Airlangga.
Turut hadir secara luring dan daring dalam kesempatan tersebut diantaranya Menteri Perdagangan, Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri I BUMN, Gubernur Lampung, dan para Pejabat Tinggi Madya Kementerian/Lembaga terkait.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
