Hari Kursi Roda Internasional 2023, DILANS-Indonesia Sampaikan “Pesan Jakarta untuk Pemimpin Dunia”
Jakarta – Pergerakan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia (DILANS-Indonesia) bersama dengan Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) dengan didukung oleh berbagai organisasi dan komunitas diantaranya Koalisi Pejalan Kaki, GERKATIN, BBC76Community, KPBB, dan berbagai organisasi undangan lainnya memperingati Hari Kursi Roda Internasional (International Wheelchair Day) 2023.
Kegiatan ini dilaksanakan di Pelataran Gedung Tata Putri, depan Stasiun MRT Dukuh Atas BNI, Menteng, Jakarta, dengan rangkaian kegiatan pembacaan Komunike Jakarta Message to Global Leaders on Person with Disability (PWD) Rights, penyerahan kursi roda elektrik kepada Aktivis Difabel Jakarta, dan tour de MRT.
“Kegiatan ini selain untuk melakukan literasi dan advokasi disabilitas dan inklusi sosial, secara khusus mengkampanyekan pengadaan 100 kursi roda elektrik di 10 kota melalui Program 10/100 untuk para aktivis difabel, infrastruktur inklusif, dan audit aksesibilitas fasilitas public,” ucap Presiden DILANS-Indonesia Farhan Helmy sebagai penanggung jawab kegiatan, dalam siaran pers, Rabu (1/03/2023).
Peringatan ini secara internasional dimulai sejak tahun 2008 untuk mengingatkan akan pentingnya kursi roda sebagai alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Wheelchair Foundation memperkirakan 1% populasi di negara maju membutuhkan kursi roda, dan 95% dari mereka memiliki akses ke kursi roda. Sebaliknya, di negara berkembang, 2% populasi membutuhkan kursi roda, tetapi hanya 10% yang dapat mengaksesnya. Dengan kata lain, setiap jam, hari, ada kebutuhan 145 kursi roda lagi setiap jam setiap harinya di dunia. Di Indonesia sendiri dibutuhkan lebih dari 6 Juta kursi roda dari jumlah difabel yang diperkirakan hampir 23 juta orang difabel.
“Saya kira ajakan kolaborasi yang diinisiasi oleh DILANS-Indonesia harus kita apresiasi dan terus didorong agar semakin meluas gerakannya,” ujar Bambang J Pramono, Koordinator Nasional KAPT.
Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 30 (tiga puluh) peserta yang merepresentasikan organisasi baik pemerintah dan non-pemerintah, dan dihadiri oleh Ibu Dante Rigmalia, Ketua Komnas Disabilitas Nasional (KND), dan Bapak Hari Kurniawan, Komisioner Komnas HAM. Selain itu, dipancarkan secara daring melalui Instagram.
Pesan Jakarta untuk Pemimpin Dunia
Dalam Komunike, Jakarta Message for Global Leaders on Person with Disability (PWD) Rights yang diedarkan, DILANS-Indonesia mengajak aktor Negara dan aktor non-Negara untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas dan menghilangkan berbagai diskriminasi yang selama ini masih melekat dalam kehidupan keseharian.
Warga difabel adalah warga yang rentan terhadap perubahan apapun. Keterbatasan mobilitas fisik yang menurun dari waktu ke waktu akan diperparah dengan adanya berbagai bencana, termasuk krisis iklim.
Adanya kursi roda sangatlah membantu agar para difabel daksa ini tetap produktif dalam menjalani kesehariannya. Tentunya juga harus ditopang oleh infrastruktur yang inklusif dan aman.
Kehidupan yang inklusif haruslah menjadi cita-cita yang terus diperjuangkan, dan dipraktekkan dalam keseharian. NO ONE LEFT BEHIND (tak seorangpun tertinggal), haruslah disertai dengan NOTHING ABOUT US WITHOUT US (menyertakan warga difabel, untuk kepentingan warga difabel). Inilah dua prinsip esensial yang harus menjadi landasannya.
Konvensi PBB tentang Human Rights, Person with Disability PWD), konvensi yang terkait, serta berbagai turunannya kedalam sasaran pembangunan (SDGs), yang diatur dalam berbagai regulasi baik nasional maupun sub-nasional adalah fondasi normatif yang harus dijaga konsistensinya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Di Indonesia sendiri, secara nasional telah di ratifikasi dalam UU 39/1999 tentang HAM dan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Berbagai kesenjangan yang terjadi bagi kepentingan warga disabilitas harus terus diperbaiki oleh siapapun.
Percepatan Agenda 10/100
DILANS-Indonesia mendorong percepatan Agenda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui kolaborasi berbagi pihak melalui Program 10/100. Program ini merupakan pengadaan 100 kursi roda elektrik bagi para aktivis difabel yang akan disebarluaskan di 10 kota di Indonesia.
Kesepuluh kota ini antara lain: Jakarta, Bandung, Banda Aceh, Bogor, Semarang, Samarinda, Yogjakarta, Surabaya, Denpasar, dan Palu. Pemilihan kota didasarkan kepada potensi persoalan serta berbagai isu yang terkait seperti bencana dan krisis iklim.
Para aktivis difabel ini diharapkan dapat menjadi ujung tombak dalam melakukan advokasi sekaligus juga menjadi sumber data dan informasi otentik yang kemudiaan akan terhubungkan dengan platform online DILANS-Indonesia.
Berikut komunika DILANS-Indonesia dalam Peringatan Hari Kursi Roda Internasional
Pesan Jakarta untuk Pemimpin Dunia soal Hak Penyandang Disabilitas (Jakarta Message to Global Leaders on Person with Disability Rights)
Hari ini, kami yang berkumpul disini memperingati Hari Kursi Roda Internasional untuk mengingat bahwa penyandang disabilitas dengan segala jenisnya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kita. Warga yang jumlahnya 1 Milyar didunia, 23 juta orang di Indonesia diantaranya haruslah mendapatkan kesetaraan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya.
Wheelchair Foundation memperkirakan 1% populasi di negara maju membutuhkan kursi roda, dan 95% dari mereka memiliki akses ke kursi roda. Sebaliknya, di negara berkembang, 2% populasi membutuhkan kursi roda, tetapi hanya 10% yang dapat mengaksesnya. Dengan kata lain, setiap jam setiap hari, ada kebutuhan 145 kursi roda lagi setiap jam setiap harinya di dunia!
Warga difabel adalah warga yang rentan terhadap perubahan apapun. Keterbatasan mobilitas fisik yang menurun dari waktu ke waktu akan diperparah dengan adanya berbagai bencana, termasuk krisis iklim. Adanya kursi roda sangatlah membantu agar para penyandang disabilitas daksa ini tetap produktif dalam menjalani kesehariannya. Tentunya juga harus ditopang oleh infrastruktur yang inklusif dan aman.
Karenanya kehidupan yang inklusif haruslah menjadi cita-cita yang terus diperjuangkan, dan dipraktekkan dalam keseharian. NO ONE LEFT BEHIND (tak seorangpun tertinggal), haruslah disertai dengan NOTHING ABOUT US WITHOUT US menyertakan warga disabilitas, untuk kepentingan warga difabel). Inilah dua prinsip esensial yang harus menjadi landasannya.
Konvensi PBB tentang Human Rights, Person with Disability PWD), konvensi yang terkait, serta berbagai turunannya kedalam sasaran pembangunan (SDGs), yang diatur dalam berbagai regulasi baik nasional maupun sub-nasional adalah fondasi normatif yang harus dijaga konsistensinya dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Di Indonesia sendiri, secara nasional telah di ratifikasi dalam UU 39/1999 tentang HAM dan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berbagai kesenjangan yang terjadi bagi kepentingan warga disabilitas harus terus diperbaiki oleh siapapun.
Aktor Negara dan aktor non-Negara haruslah hadir bersama memperjuangkannya, sehingga masyarakat yang inklusif bukan sekedar narasi karikatif, tetapi betul-betul menyatu dalam jiwa dari seluruh warga dunia.
Jakarta, 1 Maret 2023
Jakarta – DPR RI, melalui Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Industri dan Pembangunan (Korinbang) Rachmat Gobel, meminta Jepang untuk menerima petani muda Indonesia untuk belajar bertani dengan metode smart farming di negara tersebut. Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi dari partai berkuasa di Jepang, Liberal Democratic Party (LDP), di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
“Bukan untuk bekerja dan juga bukan untuk sekolah, tapi belajar praktik bertani yang baik dan berkualitas serta smart farming kepada petani muda Indonesia. Cukup satu tahun saja,” kata Gobel.
Gobel mengatakan, dunia sedangkan dihadapkan pada krisis pangan akibat perubahan iklim dan konflik geopolitik dunia. Perubahan iklim berdampak pada hadirnya cuaca panas yang tinggi atau curah hujan yang berlebihan dan tidak pasti. Sedangkan, konflik geopolitik berdampak pada kenaikan harga pupuk yang tinggi.
“Semua itu berakibat Indonesia melakukan impor beras dengan jumlah yang sangat besar. Padahal Indonesia adalah negara agraris, memiliki lahan yang luas, tanah yang subur, dan jumlah petani yang besar. Namun faktanya Indonesia harus impor beras dari berbagai negara seperti Myanmar, Vietnam, Thailand, India, dan Cina,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Di sisi lain, kata Gobel, Jepang adalah negara yang memiliki keunggulan teknologi sehingga bisa menghasilkan produktivitas pertanian yang besar dan kemampuan menghadapi perubahan iklim. Selain itu, katanya, produk pertanian Jepang dikenal dengan cita rasa yang lezat dan memiliki harga yang bagus. Ia juga meminta Jepang mengajarkan pembuatan pupuk organik dan smart farming. Teknologi penggilingan beras Jepang, katanya, juga menghasilkan beras yang berkualitas.
Walaupun sudah melakukan impor beras dengan jumlah sangat besar, kata Gobel, secara ironis harga beras di Indonesia tetap tinggi.
“Harga beras premium di Indonesia mendekati harga beras di Jepang. Padahal kualitasnya sangat berbeda. Tentu ini memprihatinkan,” kata pria yang pernah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Utusan Khusus untuk Jepang tersebut.
Selain itu, katanya, karena jumlah petani di Indonesia sangat besar maka membangun pertanian akan secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Indonesia.
“Jumlah penduduk Indonesia juga sangat besar. Jadi memecahkan masalah kebutuhan pokok ini akan sangat fundamental bagi kemajuan dan stabilitas Indonesia. Untuk itu, saya berharap Jepang dan Indonesia bisa meningkatkan kerja sama yang lebih erat di bidang pertanian ini,” jelasnya.
Selain itu, Gobel juga menyampaikan tentang pentingnya Jepang membagi teknologinya dalam pengolahan air bersih. Hingga saat ini, katanya, masalah penyediaan air bersih yang sehat masih merupakan tantangan besar bagi Indonesia.
“Air bersih higienis sangat penting dalam mengatasi stunting dan penyakit kulit. Dua hal ini masih merupakan problem mendasar bagi masyarakat lapis bawah Indonesia dan bagi peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Jepang memiliki kemampuan dan teknologi pengolahan air bersih yang sehat,” katanya.
Jika masalah pertanian dan penyediaan air bersih bisa diatasi Indonesia, kata Gobel, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih baik lagi. “Ini tentu saja juga akan baik bagi ekonomi kawasan di Asia Tenggara dan akan memiliki dampak yang baik pula bagi ekonomi Jepang. Jadi ini kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan,” katanya.
Adapun Delegasi Jepang itu dipimpin oleh Ketua Badan Riset Kebijakan LDP, Tokai Kisaburo. Sedangkan anggota delegasinya antara lain Ketua Harian Badan Riset Kebijakan LDP Shibayama Masahito dan Kepala Sekretariat Badan Riset Kebijakan LDP Nakai Toyoron. Hadir pula Wakil Dirjen untuk urusan Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Hayashi Makoto serta Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masahi.
Denpasar – Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Salah satu yang disoroti Komisi III dalam Kunker Reses ini adalah banyaknya turis yang melakukan tindakan penyimpangan, seperti pelanggaran adat maupun tindakan semena-mena lainnya. Tak ayal, tindakan tersebut kerap menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta berharap kepada Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra agar penanganan yang bijak terhadap pelanggaran, sambil tetap memperhatikan dan menghormati adat serta budaya Bali.
Oleh karena, menurut I Wayan, bahwa Bali memiliki cara tersendiri untuk menangani turis yang berulah. Sehingga, tidak bisa serta merta langsung dilakukan deportasi.
“Karena bagaimana pun orang Bali hidup dari sektor pariwisata. Sehingga sudah tidak asing dengan keberadaan turis. Namun, jangan juga sampai terlalu lemah karena turis yang berulah akan mengotori pariwisata-pariwisata yang ada, sehingga malah Bali bisa jatuh perekonomiannya. Jadi harus dicari solusi yang bijak,” ungkap I Wayan dalam pertemuan di Denpasar, Bali, Jumat (3/5/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun menyampaikan apresiasinya terhadap Kapolda Bali beserta segenap jajarannya karena telah berhasil menangani banyak kasus dengan pendekatan restorative justice. Selain itu, Polda Bali juga dinilai telah bekerja sama baik dengan lembaga imigrasi yang berada di bawah lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Bali dalam penanganan kasus penyimpangan turis.
“Saya juga tentunya mengapresiasi Kapolda Bali dan segenap jajaran atas kinerjanya. Bagaimana mereka mengawasi, serta menindak pelaporan-pelaporan yang ada rerlebih mengedepankan restorative justice sebagai jalan keluar penanganan kasus,” pungkasnya.
Menanggapi masukan tersebut, Kapolda Bali Ida Bagus Kade Putra Narendra juga sepakat dengan gagasan I Wayan Sudirta bahwa penanganan terhadap turis yang berulah harus dilakukan dengan hati-hati. Khususnya, mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor pariwisata dan kelestarian budaya Bali.
“Kami akan bekerja sama, jika diperlukan lintas sektoral untuk menemukan solusi yang menghormati adat, budaya, dan kepentingan ekonomi masyarakat Bali,” ujar Ida Bagus.
Kunjungan kerja reses ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju penanganan yang lebih baik terhadap turis nakal di Bali. Dengan pendekatan yang bijaksana dan kolaborasi lintas sektoral antara Kapolda Bali, institusi terkait, serta pemerintah daerah, diharapkan akan tercipta lingkungan pariwisata yang lebih aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi wisatawan dan masyarakat setempat.
Denpasar – Komisi III DPR RI mengungkapkan kekhawatirannya terhadap meningkatnya modus operandi peredaran narkoba yang beralih ke ranah daring (online) melalui platform media sosial dengan menggunakan modus kamuflase. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi III DPR Johan Budi dalam Rapat Kerja Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di Denpasar, Bali, Kamis (02/05/2024).
“Menarik sekali yang disampaikan BNN Provinsi Bali. Mereka menjelaskan adanya jual beli narkoba melalui online. Nah ini cukup mengagetkan buat saya, kok bisa narkoba ini diperjual belikan melalui online, hal ini terungkap ketika BNNP Bali menangkap tersangka di lapangan,” ungkapnya.
Dalam konteks ini, Johan Budi menekankan perlunya penguatan pada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk menghadapi perubahan modus operandi tersebut. Menurutnya, modus operandi peredaran narkoba akan selalu berubah-ubah. Untuk itu, perlu penguatan-penguatan kepada BNN agar lebih maksimal dalam memberantas peredaran narkoba ini. Selain itu, lanjutnya, kekurangan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor, terutama di daerah, ada sebagian yang juga pegawainya atau penyidiknya cuma sedikit.
“Ini problem laten yang perlu segera diperbaiki. Saya sendiri ketika rapat dengan BNN di Komisi III mengusulkan, agar BNN ini diberi penguatan, termasuk penyediaan sumber daya manusia, infrastruktur yang ada di daerah, termasuk soal rehabilitasi,” pungkas Legislator Dapil Jatim VII ini.
Johan menambahkan, pusat rehabilitasi narkoba ini juga menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan restorative justice bagi para pengguna narkoba. Pengguna narkoba, tambahnya, di beberapa negara itu dikategorikan sebagai korban, bukan pelaku, bukan tersangka, sehingga pusat rehabilitasi menjadi penting. Jadi yang sebetulnya tersangka itu seharusnya pengedar dan bandar.
“Menurut saya untuk pengguna narkoba dapat diselesaikan melalui restorative justice, dengan mendapatkan kesempatan untuk dilakukan rehabilitasi medis ataupun sosial, tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan,” tutup Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Johan berharap pertemuan Kunker Reses ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu juga untuk mengimplementasikan strategi yang lebih efektif dalam mengatasi peredaran narkoba yang semakin canggih dan menyebar melalui platform digital. Langkah-langkah preventif dan represif yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi dampak negatif peredaran narkoba di masyarakat.
DPR RI Minta Jepang Ajarkan ‘Smart Farming’ kepada Petani Muda Indonesia
Tindakan Penyimpangan Turis Nakal di Bali Harus Ditangani secara Bijaksana
Peredaran Narkoba Beralih ke Ranah Daring, Johan Budi Minta Perkuat BNNP
Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di Bali Dapat Jadi Contoh Provinsi Lainnya
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
