Ganjar Dorong Kepala Daerah Lakukan Terobosan Perbaikan Ekonomi dan Buka Ruang Investasi
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong kabupaten dan kota serius mengembangkan potensi unggulan di masing-masing daerah. Selain berpengaruh pada ekonomi, Ganjar menilai hal itu juga akan berdampak pada investasi serta pariwisata.
Hal itu disampaikan Ganjar seusai menghadiri dan membuka High Level Meeting Koridor Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Pariwisata Jawa Tengah (Keris Jateng), di PO Hotel Semarang, Kamis (16/2/2023).
Kegiatan itu diinisiasi oleh Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Diperkuat dengan dasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.500/70 tahun 2018, yang anggotanya terdiri dari BI dan OPD terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota.
“Menurut saya ini penting, karena kami ditugasi oleh Pak Presiden agar seluruh daerah, provinsi, kabupaten, kota, berlomba-lomba melakukan perbaikan ekonomi, mencari terobosan agar kemudian kita tidak terpuruk,” kata Ganjar.
Dalam acara tersebut, ada tiga pesan yang disampaikan Ganjar. Pertama terkait investasi, dia menegaskan agar seluruh daerah punya komitmen yang sama.
“Mudahkan investasi, ini mesti jadi komitmen semuanya dan tidak bisa menunggu, kita mesti mencari,” tegasnya.
Ganjar menuturkan, daerah bisa mulai mencari pasar dengan menggandeng banyak pihak. Termasuk level nasional, dengan mengajak serta duta besar.
“Temen-temen kita duta besar yang sebenarnya mereka juga sangat progresif. Ajaklah mereka bicara, mana daerah-daerah di wilayah kabupaten kota, yang memang potensial untuk membuka ruang investasi masuk,” katanya.
Pesan yang kedua, lanjut Ganjar, masih terkait dengan pelayanan investasi. Mantan anggota DPR RI itu tidak menutup mata pada potensi korupsi pada proses pelayanan investasi.
“Jangan kasih biaya tinggi, integritasnya dijaga. Jangan ada yang mempersulit, apalagi kalau punya kepentingan interest pribadi. Biasanya ini nanti terkait dengan korupsi, terkait dengan gratifikasi, ini berbahaya soal investasi, selalu saja. Biasanya kan korupsi juga terjadi di dunia perizinan ya, makanya ini saya pesankan betul,” tegasnya.
Terakhir, Ganjar berpesan agar UMKM terus didorong untuk berkembang. Gubernur Jateng dua periode itu mengatakan, saat ini adalah kesempatan UMKM naik kelas. Apalagi, Bank Indonesia juga beberapa kali turut serta membantu. Di antaranya, Learning Centre Bawang Putih di Desa Tuwel, Kabupaten Tegal.
Ganjar berharap UMKM di sektor pertanian bisa lebih berkembang lagi agar Jawa Tengah bisa melambung dari sisi ekonomi.
“Kami coba dorong kabupaten kota itu untuk punya unggulan, terus menjual dengan menarik dan mengajak berpartner lembaga-lembaga bisnis swasta, kemudian aktivis pariwisatanya, dan mudah-mudahan setelah acara ini ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa diberikan,” tandasnya.
Dalam acara tersebut, selain Kepala Perwakilan BI Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra, hadir sebagai narasumber Direktur Promosi Kementerian Investasi/BPKM, Cahyo Purnomo.
Hadir juga Plt Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sujarwanto Dwiatmoko, bupati dan walikota se-Jateng. Selain itu, juga hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal, Solo dan Purwokerto. Serta pimpinan OPD Provinsi dan kabupaten kota di Jateng, asosiasi, pelaku usaha, hingga akademisi.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
