Kereta Bandara Upaya Pemerintah Atasi Kemacetan
Jakarta – Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang pertama diresmikan Presiden Joko Widodo di tahun 2018 ini. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden sekitar pukul sembilan pagi pada Selasa, 2 Januari 2018.
“Alhamdulillah, setelah tiga tahun kita bekerja keras untuk menyelesaikan kereta Bandara Soekarno-Hatta, akhirnya pada pagi hari ini bisa kita resmikan,” ujarnya saat peresmian.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan kereta bandara ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Dengan hadirnya kereta bandara tersebut, ditambah dengan pembangunan LRT, MRT, dan integrasi dengan berbagai fasilitas transportasi lainnya, Presiden berharap agar masyarakat bersedia untuk beralih kepada transportasi massal.
“Kita harapkan masyarakat sudah tidak banyak lagi yang menggunakan mobil-mobil pribadi. Tetapi semuanya mau berpindah kepada transportasi massal yang aman, nyaman, dan bisa kita gunakan bersama-sama, baik di Jabodetabek maupun menuju ke bandara ini,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat menjajal langsung pengoperasian kereta bandara yang mulai dibangun sejak tiga tahun lalu itu. Dari terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kepala Negara langsung menuju stasiun pemberangkatan dengan menggunakan SkyTrain yang telah beroperasi lebih dulu. Usai meresmikan dan meninjau fasilitas stasiun keberangkatan, Presiden dan rombongan kemudian menempuh perjalanan dengan kereta bandara ke Stasiun Sudirman Baru.
Usai menjajal kereta tersebut, Kepala Negara menyebut bahwa kereta yang ia naiki terasa sangat nyaman dan bagus. Namun, baginya yang terpenting ialah ketepatan waktu yang mampu diberikan dari pengoperasian kereta tersebut.
“Kalau kita lihat keretanya bagus, nyaman, yang paling penting tepat waktu, 55 menit,” ucapnya di Stasiun Sudirman Baru.
Kepada para jurnalis, ia juga mengungkapkan bahwa desain pembangunan kereta bandara ini direncanakan untuk terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya. Saat ini pemerintah juga masih melakukan pembangunan LRT yang diperkirakan selesai pada 2019 mendatang.
“Konsep makro besarnya memang semuanya terintegrasi. Jadi busway, LRT, MRT, kereta bandara, dan kereta cepat semuanya dalam desainnya harus terintegrasi,” tuturnya.
Ia pun memberikan komentarnya terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat bila ingin menggunakan kereta bandara. Saat ini, tarif kereta tersebut ditetapkan sebesar Rp70 ribu untuk sekali perjalanan. Presiden mengingatkan bahwa persoalan tarif ini dalam perhitungannya harus dilandasi pada kesadaran untuk mengajak masyarakat beralih menuju moda transportasi massal.
“Ini masih dihitung, Rp70 ribu kita harapkan dapat dipertahankan. Ini bukan hanya urusan membangun kereta bandara, tapi juga kita ingin mengalihkan mobil-mobil pribadi untuk beralih ke transportasi massal. Bisa saja nanti subsidi dari pemerintah DKI kenapa tidak?” kata Presiden.
Untuk diketahui, kereta bandara ini rencananya akan memiliki rute perjalanan mulai dari Stasiun Manggarai – Sudirman Baru – Duri – Batu Ceper – Bandara Soekarno-Hatta. Rute perjalanan tersebut diperkirakan dapat ditempuh selama kurang lebih 54 menit.
Dalam pengoperasian awal, kereta bandara untuk sementara hanya akan berangkat dari Stasiun Sudirman Baru mengingat pembangunan yang masih dilakukan di Stasiun Manggarai.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tampak pula menyertai Presiden, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Saat ditanya wartawan mengenai alasan Muhaimin Iskandar berada di lokasi peresmian hingga di dalam kereta bandara, Presiden menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengundang Muhaimin.
“Ya, saya lama dengan beliau enggak ketemu. Terus kemarin saya telepon, saya bilang ketemu di bandara sajKereta Bandara Upaya Pemerintah Atasi Kemacetan”
Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang pertama diresmikan Presiden Joko Widodo di tahun 2018 ini. Peresmian dilakukan langsung oleh Presiden sekitar pukul sembilan pagi pada Selasa, 2 Januari 2018.
“Alhamdulillah, setelah tiga tahun kita bekerja keras untuk menyelesaikan kereta Bandara Soekarno-Hatta, akhirnya pada pagi hari ini bisa kita resmikan,” ujarnya saat peresmian.
Ia mengungkapkan bahwa pembangunan kereta bandara ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Dengan hadirnya kereta bandara tersebut, ditambah dengan pembangunan LRT, MRT, dan integrasi dengan berbagai fasilitas transportasi lainnya, Presiden berharap agar masyarakat bersedia untuk beralih kepada transportasi massal.
“Kita harapkan masyarakat sudah tidak banyak lagi yang menggunakan mobil-mobil pribadi. Tetapi semuanya mau berpindah kepada transportasi massal yang aman, nyaman, dan bisa kita gunakan bersama-sama, baik di Jabodetabek maupun menuju ke bandara ini,” ucapnya.
Presiden Joko Widodo saat menjajal Kereta Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Biro Pers Setpres)
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat menjajal langsung pengoperasian kereta bandara yang mulai dibangun sejak tiga tahun lalu itu. Dari terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kepala Negara langsung menuju stasiun pemberangkatan dengan menggunakan SkyTrain yang telah beroperasi lebih dulu. Usai meresmikan dan meninjau fasilitas stasiun keberangkatan, Presiden dan rombongan kemudian menempuh perjalanan dengan kereta bandara ke Stasiun Sudirman Baru.
Usai menjajal kereta tersebut, Kepala Negara menyebut bahwa kereta yang ia naiki terasa sangat nyaman dan bagus. Namun, baginya yang terpenting ialah ketepatan waktu yang mampu diberikan dari pengoperasian kereta tersebut.
“Kalau kita lihat keretanya bagus, nyaman, yang paling penting tepat waktu, 55 menit,” ucapnya di Stasiun Sudirman Baru.
Kepada para jurnalis, ia juga mengungkapkan bahwa desain pembangunan kereta bandara ini direncanakan untuk terintegrasi dengan moda transportasi massal lainnya. Saat ini pemerintah juga masih melakukan pembangunan LRT yang diperkirakan selesai pada 2019 mendatang.
“Konsep makro besarnya memang semuanya terintegrasi. Jadi busway, LRT, MRT, kereta bandara, dan kereta cepat semuanya dalam desainnya harus terintegrasi,” tuturnya.
Ia pun memberikan komentarnya terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat bila ingin menggunakan kereta bandara. Saat ini, tarif kereta tersebut ditetapkan sebesar Rp70 ribu untuk sekali perjalanan. Presiden mengingatkan bahwa persoalan tarif ini dalam perhitungannya harus dilandasi pada kesadaran untuk mengajak masyarakat beralih menuju moda transportasi massal.
“Ini masih dihitung, Rp70 ribu kita harapkan dapat dipertahankan. Ini bukan hanya urusan membangun kereta bandara, tapi juga kita ingin mengalihkan mobil-mobil pribadi untuk beralih ke transportasi massal. Bisa saja nanti subsidi dari pemerintah DKI kenapa tidak?” kata Presiden.
Untuk diketahui, kereta bandara ini rencananya akan memiliki rute perjalanan mulai dari Stasiun Manggarai – Sudirman Baru – Duri – Batu Ceper – Bandara Soekarno-Hatta. Rute perjalanan tersebut diperkirakan dapat ditempuh selama kurang lebih 54 menit.
Dalam pengoperasian awal, kereta bandara untuk sementara hanya akan berangkat dari Stasiun Sudirman Baru mengingat pembangunan yang masih dilakukan di Stasiun Manggarai.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Tampak pula menyertai Presiden, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Saat ditanya wartawan mengenai alasan Muhaimin Iskandar berada di lokasi peresmian hingga di dalam kereta bandara, Presiden menjelaskan bahwa dirinya sengaja mengundang Muhaimin.
“Ya, saya lama dengan beliau enggak ketemu. Terus kemarin saya telepon, saya bilang ketemu di bandara saja sambil naik kereta bandara,” ucap Presiden.a sambil naik kereta bandara,” ucap Presiden.
Yuch
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
