KTT G20 : Ruang Dialog Bagi Terciptanya Kondisi Dunia Yang Lebih Baik
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi membuka pertemuan KTT G20 pada hari ini, Selasa (15/11/2022), di The Apurva Kempinski, Nusa Dua, Bali. Dalam pidato sambutannya, Presiden Jokowi mengajak seluruh delegasi untuk mengesampingkan perbedaan yang terlihat sangat dalam dan lebar, agar pertemuan tingkat tinggi itu bisa menghasilkan sesuatu yang nyata dan memberikan dampak yang baik bagi situasi dunia yang saat ini menghadapi krisis multi dimensi.
“Sebagai Presidensi G20, Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan yang sangat dalam, yang sangat lebar. Namun, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika kita semua, tanpa terkecuali, berkomitmen, bekerja keras, menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia.”
Dalam penggalan pidato Presiden Jokowi diatas, Indonesia berupaya menjadi jembatan bagi terciptanya dialog konstruktif pada pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Di lain pihak, negara – negara serta perwakilan organisasi internasional memandang positif agenda KTT G20, yang disertai oleh pandangan dan kepentingan yang diungkapkan.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden merespon positif pertemuan KTT G20, dimana dirinya dapat bertemu dengan Presiden Cina Xi Jin Ping untuk meredakan ketegangan antara kedua negara dalam isu Taiwan dan perang Ukraina – Rusia. Demikian sebaliknya dari pihak Pemerintah Cina yang menginginkan ketegangan antara kedua negara dapat mereda. Akhirnya kedua negara sepakat bahwa penggunaan senjata nuklir dalam konflik harus dihindari dan bukan merupakan opsi. Meskipun kedua negara tetap berbeda secara politis dalam memandang isu Taiwan.
Presiden Dewan Eropa Charles Michel memandang agenda pertemuan KTT G20 adalah momentum untuk menekan Rusia agar mengakhiri invasinya di Ukraina. Michel berpendapat, Rusia telah melancarkan serangan keoada sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Invasi Rusia ke Ukraina memberikan dampak krisis pangan dan krisi energi secara global. Oleh karena itu, menekan Rusia mengakhiri invasi adalah langkah awal dalam memperbaiki kondisi ekonomi global yang tengah dilanda krisis.
Selain isu perang Rusia – Ukraina dan ketegangan Cina – Taiwan, agenda KTT G20 juga memunculkan seruan pengurangan pemanasan global hingga ke level 1,5 derajat celcius. Hal ini disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres pada pidatonya. Dia mengajak seluruh pemimpin yang hadir untuk mengesampingkan ego geo politik di tengah dunia yang tengah mengalami krisis iklim akibat pemanasan global.
Guterres berpendapat bahwa melalui pendekatan baru dalam sebuah pakta kolaborasi antara negara maju dan negara berkembang untuk berkomitmen mengurangi dampak pemanasan global. Guterres menambahkan bahwa negara-negara G20 sendiri turut bertanggung jawab terhadap 80 persen emisi global, dimana didalamnya Cina dan Amerika Serikat sebagai negara yang menghasilkan emisi karbon terbesar.
Guterres berharap percepatan transisi penggunaan energi terbarukan yang ramah lingkungan harus dipercepat. Dia juga berharap agar negara maju dapat menyokong pendanaan bagi negara berkembang yang mengembangkan teknologi penggunaan energi terbarukan.
Para delegasi yang hadir dalam KTT G20 menilai pentingnya agenda pertemuan ini sebagai upaya berdialog dan mencari solusi bagi isu-isu strategis yang tengah dihadapi oleh dunia.
Di sisi lain, ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam KTT G20 sangat dimaklumi oleh para anggota G20. Namun kedua negara tersebut tetap mengirimkan delegasi mereka masing-masing, khususnya Rusia yang diwakilkan oleh Menteri Kuar Negeri Sergei Lavrov. Presiden Zelensky sendiri sempat hadir secara virtual di pertemuan tersebut yang menyerukan agar invasi Rusia segera diakhiri, dalam pidatonya yang berbahasa Ukraina.
Atmosfir penolakan terhadap invasi Rusia di agenda KTT G20 sangat terasa lewat pesan yang disampaikan oleh mayoritas delegasi yang menginginkan invasi Rusia segera diakhiri, hal ini membuat Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menghindari kontak secara langsung dengan pemimpin – pemimpin yang selama ini mengecam tindakan Rusia tersebut.
Kebijakan politik luar negeri Indonesia yang netral dan aktif setidaknya memberikan dampak positif sebagai pihak yang dipercaya menjadi tuan rumah KTT G20, memberikan ruang bagi setiap delegasi untuk berdialog dan berpartisipasi di pertemuan tersebut, tanpa terkecuali delegasi dari Rusia.
Agenda pertemuan KTT G20 memang bukan forum yang pasti dapat mencetuskan kebijakan yang bersifat teknis dalam menyelesaikan konflik Rusia – Ukraina dan konflik Cina – Taiwan, atau solusi bagi masalah krisis iklim. Tindakan konkret yang diharapkan dari pertemuan ini adalah agar hasil pembicaraan yang konstruktif pada forum ini dapat mendorong negara-negara G20 untuk memutuskan kebijakan yang selaras dengan kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini, melalui perjanjian bilateral, kerjasama internasional yang dijalankan oleh masing-masing anggota.
Sebagai Ketua Presidensi 20, Indonesia memegang peranan penting dalam menjembatani perbedaan pandangan dari negara-negara anggota. Perbedaan soal konflik antar negara hingga krisis iklim dan hutang negara miskin tentunya akan menjadi perdebatan yang sengit dalam pertemuan KTT G20 itu. Namun semangat untuk mengesampingkan perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak merupakan kunci bagi Indonesia untuk memainkan pengaruhnya dalam pertemuan tersebut.
Sementara itu terkait dengan isu kelangkaan pupuk yang menjadi salah satu faktor penyebab gagal panen, yang menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia, pintu masuk bagi Indonesia untuk berperan lebih strategis dalam isu global, khususnya terkait dengan isu krisis pangan.
Agenda pertemuan KTT G20 telah dibuka hari ini. Peran Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 tentunya akan meningkat di tataran global jika hasil pertemuan ini melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang diterima oleh semua pihak yang hadir dan memiliki kepentingan berikut ekspektasinya masing-masing. Kebijakan politik luar negeri yang netral dan aktif, serta menjadi tuan rumah yang baik adalah modal awal dari terciptanya kesepakatan-kesepakatan dari pertemuan tersebut, yang dapat diterima oleh semua pihak.
Pada akhirnya, kita berharap pasca pertemuan KTT G20 ini, peran Indonesia dalam politik internasional akan lebih aktif dan besar pengaruhnya, khususnya terkait dengan isu krisis pangan, ekonomi dan pemanasan global. Hal ini yang menjadi penting artinya bagi kita agar agenda pertemuan KTT G20 berjalan dengan sukses dan melahirkan kesepkatan-kesepakatan konstruktif bagi dunia, sehingga mendorong peran aktif Indonesia di kancah perpolitikan internasional dengan pengaruh yang lebih besar.
Penulis: Denny Lihiang, Sekjen Poros 98
Bandar Lampung – Komisi III DPR RI mengapresiasi rencana Presiden Jokowi yang akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online yang melibatkan antarkementerian dan lembaga. Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai adanya Satgas tersebut menjadi poin penting bahwa pemerintah serius untuk memberantas aktivitas haram tersebut.
Karena itu, ia mendorong para mitra Komisi III, mulai dari PPATK, Kepolisian, hingga Kejaksaan agar bertindak lebih tegas terhadap hal itu.
“Karena judi online itu dampaknya luar biasa terutama masyarakat-masyarakat kecil. Kalau kita lihat transaksinya yang begitu banyak, triliunan seperti itu, kami Komisi III mendukung dan mendorong agar dapat dilakukan tindakan tegas terhadap judi-judi online,” ujar Taufik Basari kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III DPR RI ke Bandar Lampung, Lampung, Senin (29/4/2024).
Ia pun berharap dengan adanya kerja bersama lintas K/L tersebut dapat mempercepat penanganan khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional lintas batas negara, baik peladen, bandar, maupun jaringan judi online tersebut.
“Hal ini penting nanti lebih mempercepat untuk kinerja memberantas judi online. Termasuk bagi Kemenkominfo juga sangat penting perannya sekarang,” jelas Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Senada, Anggota Komisi III DPR RI Rano Al Fath mengapresiasi adanya Satgas Judi Online itu. “Saya mengapresiasi sekaligus juga berharap agar strategi yang bisa kita lakukan bisa kita optimalkan untuk memberantas Judi Online ini,” ujarnya.
Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang kerap diperingati pada 2 Mei, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyampaikan pesan dan harapan terkait peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Timur. Hetifah, yang dikenal sebagai salah satu pendorong utama reformasi pendidikan di wilayah tersebut, menggarisbawahi beberapa inisiatif penting yang diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam sistem pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam pernyataannya, Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya investasi di sektor pendidikan, baik dalam peningkatan infrastruktur dan kualitas pengajaran hingga peningkatan kualitas SDM seperti guru dan tenaga pengajar di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Peringatan Hari Pendidikan Nasional ini merupakan momen yang tepat untuk merefleksikan apa yang telah kita capai dan apa lagi yang perlu kita lakukan demi masa depan generasi mendatang,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mengungkapkan keinginan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk mengoptimalkan bagaimana transformasi platform digital untuk membantu proses pembelajaran. Hal itu sebagai salah satu solusi atas tantangan geografis yang sering kali membatasi akses pendidikan berkualitas di Kalimantan Timur.
“Penggunaan teknologi pendidikan yang inovatif serta memaksimalkan platform digital harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua anak, di mana pun mereka berada, memiliki akses yang sama terhadap sumber belajar yang berkualitas tinggi,” tuturnya.
Salah satu fokus utama yang diharapkan oleh politisi senayan yang berasal dari dapil Kalimantan Timur tersebut adalah peningkatan kualitas dan kapasitas guru serta pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan lokal tanpa mengesampingkan standar nasional.
“Guru-guru kita adalah ujung tombak dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan membentuk anak-anak didik untuk Indonesia Emas kedepan. Kita perlu memastikan bahwa mereka diberi pelatihan yang memadai dan terus-menerus serta menjamin kesejahteraan mereka agar dapat mendidik siswa dengan metode yang paling efektif dan inovatif,” tambah Hetifah.
Mengakhiri pernyataannya, Hetifah Sjaifudian mengajak semua pihak untuk berkolaborasi demi menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inovatif.
“Pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita dukung para guru dan tenaga pendidik kita, memastikan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan kesempatan pendidikan yang mereka layak dapatkan,” ungkapnya.
Dengan pesan pada Hari Pendidikan Nasional ini, Hetifah Sjaifudian berharap untuk menginspirasi perubahan dan perkembangan yang akan melahirkan SDM yang tidak hanya cerdas, tapi juga tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti maraknya kegelisahan masyarakat terhadap perubahan sistem pendidikan terkini. Baginya, isu ini harus jadi fokus utama pemerintah karena sektor ini krusial bagi masa depan bangsa.
“Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional ke-65 saat ini harusnya menjadi bahan evaluasi Kemendikbud RI khususnya dalam menyikapi kontroversi yang muncul,” tutur Fikri melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/5/2024).
Salah satu isu yang mencuat adalah soal penerapan kurikulum merdeka sebagai kurikulum resmi nasional, yang tertuang dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Kurikulum Merdeka diklaim lebih unggul daripada pendahulunya, yakni Kurikulum 2013, dan Kurikulum 2013 yang disempurnakan (2015), kendati Kurikulum Merdeka merupakan modifikasi dari kurikulum darurat yang diluncurkan selama pandemi Covid-19 pada tahun ajaran 2020/2021.
“Beberapa pakar menilai, Kurikulum Merdeka belum layak dijadikan kurikulum nasional, karena belum dilengkapi dengan naskah akademik yang memuat filosofi Pendidikan dan kerangka konseptual yang menjadi dasar pemikiran kurikulum merdeka,” imbuh Politisi Fraksi PKS ini.
Sehingga, dirinya melanjutkan bahwa kurikulum merdeka belum teruji secara akademis menjadi solusi atas hilangnya pembelajaran (learning loss) selama pandemi Covid-19. “Lalu perlu dievaluasi apakah daerah secara merata mampu dan siap melaksanakan kurikulum baru ini?,” tanyanya.
Kendati demikian, Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) tahun 2022 diklaim sebagai kesuksesan Kemendikbudristek menerapkan kurikulum darurat selama pandemi covid-19. Peringkat PISA Indonesia tahun 2022 naik 5 hingga 6 peringkat dibanding hasil PISA 2018 lalu.
“Namun, fakta lain menyebutkan skor PISA Indonesia tahun 2022 di bidang literasi membaca, matematika, dan sains juga menurun dibanding tahun 2018, jadi sudut pandang kesuksesan PISA relatif dilihat dari mana,” sela Fikri.
Nuansa penerapan kurikulum baru ikut diramaikan narasi di media sosial soal kewajiban seragam baru bagi siswa sekolah dasar hingga menengah. “Padahal, ini akibat kurang sosialisasi. Sebenarnya, aturan seragam masih seperti yang lama sesuai Permendikbudristek 50 tahun 2022,” ungkap Politisi Fraksi PKS itu.
Masih terkait Kurikulum Merdeka, munculnya narasi penghapusan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah menimbulkan polemik. Di sisi lain, Kemendikbudristek membantah hal itu, dan menegaskan ekskul Pramuka tetap disediakan sekolah, hanya kepesertaannya menjadi sukarela bagi siswa.
Dirinya tetap menyayangkan hal itu, karena pramuka berkontribusi positif untuk mengembangkan Pendidikan karakter bangsa. “Secara historis, pramuka berperan besar dalam perjalanan bangsa sejak era kemerdekaan,” tegasnya.
Isu kesejahteraan profesi pendidik, seperti guru, dosen, dan tenaga kependidikan tak luput menjadi komplain di masyarakat. “Dua isu, yakni kejelasan status sebagai ASN-PPPK dan juga kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan senantiasa menemani hari-hari kami sebagai legislator,” ungkapnya.
Ironisnya, ia mengaitkan kesejahteraan guru dan dosen dengan kemampuan menyekolahkan anak-anaknya di jenjang perguruan tinggi. “Sebagai pahlawan Pendidikan, mereka dihadapkan pada inflasi Pendidikan tinggi yang sangat besar, biaya UKT berlipat ganda seiring waktu,” urai Mantan Kepala Sekolah di salah satu SMK ini.
Contoh terbaru adalah soal kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Jenderal Soedirman (UnSoed) yang isunya melonjak hingga 100 persen, imbas penerapan Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. “Pada akhirnya Unsoed meralat keputusannya, setelah didemo masyarakat,” ujar Fikri.
Masih terkait biaya Pendidikan tinggi yang kian tak terjangkau, Fikri menyoroti soal kerjasama penyedia pinjaman online (pinjol) dengan ITB. “Meski terlihat sebagai solusi pintas, namun pembayaran UKT melalui pinjol ini cenderung merugikan karena bunganya terlampau besar,” ujarnya.
Solusi yang paling tepat adalah mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional perguruan tinggi negeri dengan pendapatan PTN, khususnya di luar APBN. “Sumber-sumber pendanaan PTN ini sebisa mungkin via kerja sama sponsor ketimbang membebani biaya pada mahasiswa, dan itu tanggung jawab pemerintah sebagai pengampu PTN di Indonesia sesuai amanat undang-undang,” jelasnya
Entah berhubungan atau tidak, Fikri menyinggung fenomena pinjol ilegal yang banyak menjerat para guru. “Menurut data OJK, 43 persen korban pinjol illegal adalah guru, sungguh memprihatinkan.” terangnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk memberi solusi komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk memberi keleluasaan kepada kalangan guru untuk dapat mengakses pembiayaan jangka pendek yang legal, ringan, dan mudah.
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
PR Kemendikbud di Hardiknas: Kurikulum Merdeka, UKT, Hingga Kesejahteraan Guru-Dosen
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Miris! Pengguna Judi Online di Indonesia Jadi Tertinggi di Dunia
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
